Pasha Wakil Walikota Palu Merokok, Di Usir Pejabat Senior


Makin parah! Pasha dan Hidayat merokok bareng di acara resmi, Pantaskah?
Bali - Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau akrab disapa Pasha Ungu melanggar wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puspem Badung, Bali.

Mantan vokalis band ini akhirnya diarahkan untuk merokok di wilayah yang bukan KTR.
Kejadian ini berlangsung pada Jumat (26/2/2016) di sela-sela pertemuan pelayanan inovasi pelayanan publik di Puspem Badung yang diikuti 57 pimpinan daerah seluruh Indonesia.

Saat itu, Pasha merokok di lantai tiga. Dia menuju ke toilet dan menghidupkan sebatang rokok. Namun baru dua kali sedotan, seorang pejabat senior Badung menyambanginya dan mengajak merokok di luar ruangan KTR.

Aksi pejabat negara ini sempat menjadi perbincangan pegawai di lingkup Badung.

Pasha tetap asik Selfie bersama ibu-ibu

Mereka menilai Pasha tidak bisa menjaga posisinya sebagai pejabat karena merokok di depan umum.
Kehadiran Pasha di Puspem kemarin juga menyedot perhatian istri-istri pejabat untuk selfie.

“Pak Pasha, pak Pasha, foto yuk,” ujar belasan ibu-ibu Jumat (26/2/2016) di Puspem. Pasha pun menyambut gembira ajakan berfoto selfie tersebut.

“Foto? Ayook,” ujar Pasha. Tidak hanya ibu-ibu, pejabat pria ikut nimbrung foto.

Pasha ketika mau dimintai keterangan terhadap sikapnya tersebut, dia malah menghindar dan masuk ke ruang makan pejabat, ia tak mau menemui wartawan.

Dalam pertemuan kemarin dihadiri Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Revormasi Birokrasi Prof Yuddy Chirsna.

Kunjungan Yuddy ke Badung untuk membahas inovasi pelayanan publik yang berperan terhadap kemajuan perekonomian nasional.

Dalam paparanya, profesor ilmu politik Universitas Nasional ini mengungkapkan, kemudahan berusaha 2016, Indonesia ada di peringkat 109 dari 180 negara.

Poin Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 18), Thailand (49) dan Vietnam (70). Menurut Yuddy, peyebab utama belum baiknya peringkat karena korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Karena itu pihaknya berharap kepala daerah merevolusi mental pegawai dan sistem pelayanan khususnya kemudahan dalam membuat isin usaha.

“Jangan lagi berbelit-belit. Jangan lagi pengurusan izin menghabiskan waktu berhari-hari, harus hitungan jam. Sitem yang berbelit dan lama membuat takut pemodal berinvestasi,” ujarnya. /hatree.net

Teuku Markam, Sang Penyumbang Emas Tugu Monas di Indonesia

Orang Jakarta pasti tak asing lagi kalau mendengar kata Monas apalagi dengan pucuknya yang dilapisi dengan emas dan sudah menjadi lambang Kota Jakarta.

Oleh karena itu pernahkah terbesit di benak kalian, siapa yang menyumbang emas yang ada di Monumen Nasional atau sering dikenal sebagai Monas? Mungkin sebagian dari kalian berfikir kalau emas yang ada di ujung Monas itu adalah hasil patungan dari berbagai saudagar-saudagar kaya, pinjaman luar negeri, atau dari harta rampasan perang?

Jika kalian pernah berfikir seperti itu, tentu kalian ragu. Memang, emas yang ada di atas Monumen Nasional itu adalah hasil dari sumbangan dari berbagai saudagar kaya yang ada di Indonesia pada saat itu. Namun, sebagian besar emas yang ada di Monas, adalah hasil dari sumbangan saudagar Aceh yang bernama Teuku Markam.

Ia menyumbang 28 dari 38 kilogram emas yang ada di Monas. Ia adalah salah satu orang terkaya pada zaman pemerintahan Soekarno

Ia menyumbang 28 dari 38 kilogram emas yang ada di Monas. Ia adalah salah satu orang terkaya pada zaman pemerintahan Soekarno. Sebenarnya masih banyak sumbangsih yang Teuku Markam persembahkan untuk negeri kita tercinta ini. Diantaranya, membebaskan lahan Senayang untuk dijadikan sebagai pusat olahraga terbesar di Indonesia.

Selain itu beliau juga memberikan dana kepada pemerintah orba untuk membangun jalan Banda Aceh-Medan, insfrastruktur di Aceh dan di Jawa Barat, serta pembangunan jalan-jalan yang ada di Jawa Barat.

Siapakah Teuku Markam sebenarnya?

Ia adalah saudagar Aceh yang lahir pada tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban berasal dari kampung Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara.

Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika ia berusia 9 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakanya yang bernama Cut Nyak Putroe. Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 Sekolah Rakyat (SR).

Teuku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Selama bertugas di Sumatra Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran.

Bahkan ia ikut mendamaikan pertengkaran antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis. Sebagai prajurit penghubung,beliau diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto.

Tugas itu diembannya sampai Gatot Soebroto meninggal dunia. Tahun 1957, Teuku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Karkam.

Namun perjalanannya di Aceh tidak semulus yang ia duga. Di sana ia sempat bentrok dengan Teuku Hamzah (Panglima Kodam Iskandar Muda) karena disiriki oleh orang lain. Akibatnya beliau ditahan dan baru keluar tahun 1958. Petentangan Teuku Markam dengan Teuku Hamzah kemudian berhasil didamaikan.

Lalu perusahaan PT. Karkam dipercaya oleh pemerintah RI mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Teuku Markam benar-benar berhenti menjadi tentara, kemudia ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya.

Bisnisnya semakin luas karena ia juga terjun dalam ekspor-impor dengan sejumlah Negara. Antara lain mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan DEPHANKAM dan presiden.

Komitmennya untuk membantu pemerintah adalah untuk mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Peran Teuku Markam dalam menyukseskan KTT Asia Afrika tidak sedikit.

Beliau termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno dan sejumlah pejabat lain. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan Negara-negara yang ada di Asia dan Afrika.

Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto.

Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto.

Dengan sepihak ia difitnah sebagail PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu ia dipenjarakan pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba di Jalan Percetakan Negara. Tak lama ia dipindahkan lagi ke tahanan Cipinang, lalu terakhir ia dipindah lagi ke tahanan Nirbaya di Pondok Gede Jakarta Timur.

Pada tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Soebroto selama kurang lebih dua tahun. Tak hanya di situ. Pemerintah orde baru juga merampas hak milik PT. Karkam dan merubahnya menjadi atas nama pemerintah.

Itulah kisah sedih si penyumbang emas. Banyak seumbangsih yang dia beri kepada pemerintah Indoensia, tetapi sama sekali tidak diharga. Malah Teuku Markam hidup sengsara di hari tuanya. Itulah perangai buruk pemimpin yang ada di zaman orba. sehabis dipakai, pelepahpun dibuang.

Begitulah kata yang cocok untuk menggambarkan peran seorang Teuku Markam di ranah perjuangan Indonesia. Banyak orang yang masih belum mengenal beliau, tetapi sumbangsihnya banyak orang yang tahu. Disini kami hanya ingin sekedar berbagi, dan menyadarkan semua orang, kalau masih banyak orang-orang yang telah berjasa bagi negeri ini, tapi mereka sama sekali tidak dihargai jasanya oleh pemerintah.

Sungguh suatu kebobrokan yang sengat keji! Jadi jangan salah kalau daerah-daerah yang ada di pinggiran negeri meminta untuk merdeka. Karena mereka tidak merasa merdeka. Sebaliknya mereka merasa dijajah oleh bangsa sendiri. 

DKPP Beri Sanksi Peringatan Kepada Panwaslih Kab. Banggai


Jakarta - Rabu, 24 Februari 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang putusan terhadap penyelenggara Pilkada Banggai dengan perkara Nomor 42/DKPP-PKE-V/2016 yang diadukan oleh Zulharbi Amatahir Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 2 dengan teradu Panwaslih Kab. Banggai. Panwaslih Kab. Banggai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak menindaklanjuti laporan dugaan money politic yang terjadi di Desa Dondo Soboli Kecamatan Bunta dan laporan gangguan yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 3 di TPS 9 dan 10 Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, keterangan Pengadu, dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa ketiga komisioner Panwaslih Kab. Banggai terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Alwin Palalo selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Banggai, menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Boby Armansyach Dajanun dan Bobby Pondaag selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Banggai 

DKPP juga memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanakaan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini. 

Sementara itu, DKPP memutuskan bahwa KPU Kab. Banggai tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait aduan dalam perkara Nomor 43/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 44/DKPP-PKE-V/2016 dengan pengadu Abd. Ukas Marzuki dan Rivaldi. DKPP memutuskan merehabilitasi nama kelima komisioner dan seorang staf KPU Kab. Banggai. *ST

Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Banggai Tahun 2015 Urutan Ke-4 di Provinsi Sulteng


Banggai - Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan RI pada Januari 2016 merilis Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Tahun 2015. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi pendidikan pada suatu daerah. 

Diharapkan agar NPD ini dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Selain itu, NPD dapat dimanfaatkan masyarakat luas untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Khusus Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014 adalah 67,11 dan menempati posisi ke-4 dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, persentase alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Tahun 2014 sebesar 4,7% dari total APBD. Anggaran per siswa/tahun sebesar Rp. 776.700.

Data NPD selengkapnya dapat di unggah di sini

Sakit Malaria, Anggota Brimob Ditemukan Meninggal di Hutan Poso


Poso - Pihak kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah, menemukan seorang anggota Brimob Bawah Kendali Operasi Mabes Polri yang meninggal dalam tugas pengejaran kelompok teroris Santoso. 


Ajun Komisaris Polisi Fredy Manuhutu ditemukan meninggal dunia di tengah hutan pada Kamis (18/2/2016) pagi oleh pasukan gabungan TNI-Polri di wilayah Kecamatan Lore Utara, lokasi yang selama ini menjadi tempat perburuan kelompok teroris Santoso. 



Berdasarkan data serta informasi yang dihimpun Kompas.com di Mapolres Poso, AKP Fredy Manuhutu merupakan anggota Brimob Kelapa Dua Mabes Polri yang di-BKO ke Mapolda Sulawesi Tengah dalam mendukung Operasi Tinombala 2016. 



Fredy meninggal diduga karena sakit. Namun, tak disebutkan penyakit yang dideritanya. 



"Sekarang tim sedang melakukan upaya evakuasi jenazah. Lokasinya berada di atas gunung, di sekitar hutan pegunungan antara perbatasan Kecamatan Lore Timur dan Kecamatan Lore Utara," ungkap salah satu sumber di Mapolres Poso yang namanya tidak mau disebutkan. 



Dia menambahkan, berdasarkan informasi sementara, jenazah Fredy belum bisa dibawa dari hutan karena anggota tim evakuasi di lapangan kesulitan mencari titik koordinat lokasi jenazah. 



AKP Fredy yang telah bertugas selama dua bulan terakhir sejak pelaksanaan Operasi Tinombala 2016 tersebut diketahui menderita penyakit malaria. 



"Kita tidak tahu kapan evakuasinya selesai. Masalahnya sekarang tim evakuasi di lapangan tidak dapat berkomunikasi baik melalui HT, handphone, ataupun via telepon satelit," kata sumber tersebut. 



Hingga berita ini ditulis pada pukul 18.00 Wita, upaya evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI-Polri. 



Sejumlah wartawan dari berbagai media sejauh ini belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari Kepala Operasi Tinombala 2016 Kombes Leo Bona Lubis soal anggotanya yang meninggal. 



Leo Bona diketahui masih berada di Napu, Kecamatan Lore Timur, untuk memantau pelaksanaan evakuasi jenazah AKP Fredy Manuhutu. /kompas.com

Gerhana Matahari Total Muncul, Hewan Berubah Perilaku

Fenomena alam langka Gerhana Matahari Total (GMT) bakal melewati sebagian wilayah Indonesia pada 9 Maret 2016. Ada banyak persiapan menyambut gerhana langka tersebut.
Bukan hanya manusia saja yang menyambut datangnya fenomena gerhana. Hewan pun juga punya caranya masing-masing 'menyambut' munculnya GMT tersebut. Fenomena gerhana langka itu, dikatakan aman bagi ekosistem lingkungan hidup.
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, Kamis 18 Februari 2016, mengatakan fenomena GMT pada bulan depan tidak berdampak pada lingkungan.
"Tidak ada (dampak) signifikan GMT pada alam. Perubahan hanya beberapa menit hanya berpengaruh singkat. Hewan malam kadang merespons dengan perubahan perilaku sesaat," tutur Thomas keadaVIVA.co.id.
Dikatakan, salah satu perubahan yang bisa muncul dari hewan, yaitu perubahan perilaku karena kondisi cahaya yang gelap sesaat.
"Respons pada binatang malam umumnya terlihat dari perilaku seperti menyambut malam," ujar pria jebolan doktor Department of Astronomy, Kyoto University, Jepang itu.
Pria kelahiran Purwokerto itu menegaskan, karena umumnya fenomena gerhana berlangsung singkat, maka tidak berdampak buruk bagi alam.
"Gerhana terlama hanya sekitar 5 menit, jadi tidak signifikan dampaknya," kata dia.
Tercatat, ada 12 Provinsi di Indonesia yang dapat menyaksikan seluruh fenomena langka ini. Wilayah tersebut, yaitu Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
 
Tujuh kota yang dilewati GMT adalah Bengkulu, Palembang, Samarinda, Palu, Tanjung Pandan, Pangkalan Bun, dan Ternate. Selain itu, sejumlah daerah lain di Indonesia juga bisa menyaksikan Gerhana Matahari Sebagian (GMS), antara lain Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Kupang, Manado, dan Ambon. /viva.co.id

Gubernur Sulteng Lantik Walikota dan 6 Bupati di Sulawesi Tengah

Gubernur Sulteng Lantik Walikota dan 6 Bupati di Sulawesi Tengah

Palu - Gubernur Sulawesi Tengah H. Longki Djanggola hari Rabu (17/2/2016) ini  melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2016-2021, Drs. Hidayat, M.Si dan Sigit Purnomo bersama dengan 6 pasangan Bupati dan Wakil Bupati lainnya.
Mereka yang dilantik adalah bupati dan wakil bupati Tojo Unauna Moh.Lahay, SE dan Admin As. Lasimpala, S.Ip,  Bupati-wakil bupati Tolitoli Moh. Saleh Bantilan, SH dan H. Abd. Rahman Hi. Budding, Bupati-wakil bupati Banggai Laut Drs. H. Wenny Bukamo dan Hj. Tuty Hamid, Bupati dan wakil bupati  Sigi Moh. Irwan, S.Sos, M.Si dan Paulina, SE, M.Si, Bupati dan wakil bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si, serta bupati dan wakil bupati Morowali Utara  Ir. Aptripel Tumimor, MT dan Moh. Asrar Abdul Samad.
Selesai dilantik, para bupati wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menandatangani pakta integritas yang memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mendukung sepenuhnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi dalam pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kedua, untuk mensinergikan dan mengintegrasikan agenda prioritas nasional dan agenda prioritas pemerintah daerah provinsi ke dalam agenda pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola pada kesempatan itu mengatakan, dengan dilantiknya sebagai Bupati dan Wali Kota, maka secara otomatis kesinambungan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya, sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena itu diharapkan tugas tersebut dilaksanakan dengan baik.
“Saya minta untuk melaksanakan sebaik-baiknya amanah yang telah diberikan masyarakat dengan terus mengupayakan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyrakat di kabupaten/kota yang saudara pimpin,” harap Gubernur.
Sementara pasangan bupati-wabup terpilih dari Kabupaten Banggai, Herwin Yatim dan Mustar Labolo belum dilantik, karena  masa jabatan Bupati-Wabup Banggai periode sebelumnya baru akan berakhir pada 8 Juni 2016 mendatang.
Selesai pelantikan, acara lalu dilanjutkan dengan pelantikan Ketua TP-PKK Kota dan Kabupaten di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur. /rri.co.id

Tiba di US-ASEAN Summit, Jokowi Disambut Obama


California - Presiden Joko Widodo tiba di Sunnyland Center, California tempat dihelatnya US-ASEAN Summit. Saat tiba di tempat acara, Jokowi langsung disambut Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Jokowi tiba di Sunnyland Center, California, Amerika Serikat, Senin (15/2/2016) pukul 15.30 waktu setempat. Saat turun dari mobil, Jokowi sudah ditunggu Obama.

"How are you Mr President?" kata Jokowi kepada Obama sambil berjabat tangan. Keduanya tampak serasi mengenakan jas hitam dan kemeja putih.

Setelah itu, kedua kepala negara itu terlibat pembicaraan santai. Obama merangkul pundak Jokowi sambil berjalan masuk ke tempat acara.

Foto: Jokowi disambut Obama di US-ASEAN Summit di California, Selasa (15/2) (Habibi/detikcom)

Seluruh pimpinan negara ASEAN sudah tiba di lokasi. Acarapun langsung dimulai.

Para pimpinan negara yang hadir antara lain, Sultan Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Presiden Laos Choummaly Sayasone, Presiden Philipina Benigno Aquino III, Presiden Indonesia Joko Widodo, PM Kamboja Hun Sen, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Vietnam Nguyen Tan Dung.

Lalu PM Malaysia Najib Razak, PM Thailand Prayut Chan O Cha, Wakil Presiden Myanmar Nyan Tun, dan tuan rumah Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Selain itu hadir pula Sekjen ASEAN Le Luong Minh.

Pada KTT hari pertama, akan dibahas permasalahan ekonomi di kawasan ASEAN. Para kepala negara hari ini akan bertemu dengan CEO IBM, CEO Microsoft dan CEO Cisco. Bersama tiga CEO itu, para kepala negara akan membincangkan iklim investasi di kawasan ASEAN, terutama di bidang teknologi. /detik.com

Sumber Internal KPK: Selain Oknum MA, Pengusaha dan Pengacara Juga Ditangkap

Sumber Internal KPK: Selain Oknum MA, Pengusaha dan Pengacara Juga Ditangkap
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan, Jumat (12/2/2016) malam.
Berdasarkan informasi dari sumber internal KPK, enam orang ditangkap dalam operasi tersebut. Pihak yang ditangkap adalah Kasubdit bagian Pranata Perdata di Mahkamah Agung berinisial AS dan lima orang lainnya.
Selain AS, KPK juga menangkap tangan seorang pengusaha berinisial I, pengacara berinisial A, staf berinisial S, serta seorang sopir dan petugas keamanan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan itu.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan bahwa AS telah bekerja di MA selama 15 hingga 20 tahun. MA akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum.
Namun, menurut Ridwan, dalam standard operational procedure (SOP) yang dimiliki MA, jika ada staf yang tertangkap tangan dan dilanjutkan dengan penahanan, maka akan dikeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara.
Jika yang bersangkutan bukan hakim, surat pemberhentian sementara akan diberikan oleh sekretaris MA.
"Dia (AS) nonhakim, sudah lama bekerja di MA," tuturnya.
Tim KPK juga menyita dua mobil saat operasi tangkap tangan di Jakarta. Selain itu, KPK juga menyita uang dari OTT tersebut.
Keenam orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK.
KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status enam orang yang diamankan tersebut apakah menjadi tersangka atau tidak. /tribunnews.com

BREAKING NEWS: Bupati Demak Dachirin Said Meninggal Dunia di RS Telogorejo Semarang

BREAKING NEWS: Bupati Demak Dachirin Said Meninggal Dunia di RS Telogorejo Semarang
Demak - Telah meninggal dunia Bupati Demak, Dachirin Said di ruang ICU Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/2/2016) siang sekitar pukul 13.40 WIB. Rencananya hari ini jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Pendopo Kabupaten Demak.
" Beliau meninggal karena alami sesak nafas. Saat ini masih dilakukan penyelesaian administrasi di Rumah Sakit Telogorejo, " kata Kabag Humas Pemkab Demak, Daryanto kepada Tribun.
Menurut Daryanto, Dachirin akan dimakamkan pada besuk Minggu (14/06/2016) di kompleks pemakaman Masjid Agung Demak. " Beliau akan dimakamkan berdampingan dengan makam Bupati terdahulu Tafta Yani, " pungkas Daryanto.
Selama masa kepemimpinan terakhir, Dachirin absen berminggu-minggu karena menderita sakit. Bapak yang dikenal santun ini meninggalkan tiga orang anak. /tribunnews.com

DPRD Karo Sepakat Tunda Pelantikan Bupati

Waspada
Tanah Karo – Sejumlah 22 Anggota DPRD Karo menyatakan sepakat rapat internal dengan seluruh fraksi guna mengusulkan penundaan pelantikan Terkelin Berahmana dan Cory sebagai pemenang Pilkada Karo yang ditetapkan KPU setempat.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di kantor DPRD Karo di Kabanjahe baru-baru ini. Keputusan dilakukan setelah adanya reaksi dari masyarakat yang menamakan dirinya Jambur Pergerakan Sientrem (JPS).
Kelompok ini mensinyalir adanya pelanggaran yang dilakukan KPUD Karo dengan merujuk rekomendasi Panwaslih Nomor 33/LP/Panwas-Karo/II/2015, menyangkut adanya dugaan pelanggaran nama di ijazah bidan dan KTP atas nama Surjawaty. Begitupula perbedaan tahun lahir pada ijazah dan KTP maupun pembubuhan tandatangan pada blanko pengusulan calon dari DPP Golkar yang tidak sesuai nama calon wakil bupati paslon nomor 6.
Timbulnya silang pendapat ini mendapat respon dari Paslon Bupati Karo lainnya, termasuk Sudarto Sitepu, Layari Sinukaban, Cuaca Bangun, Ediulina Ginting, Julianus Ginting, dan Natanael Tarigan dari JPS Kabupaten Karo.
Bahkan Nursiana br Surbakti yang semula sudah mendaftarkan diri bersama pasangannya Terkelin Berahmana, dalam perjalanannya digantikan Cory Sebayang. Rapat Dengar Pendapat dipimpin langsung Ketua DPRD Karo, Nora Else, didampingi Wakil Ketua Inolia Ginting serta dihadiri 22 anggota dewan dengan disaksikan Kapolres Tanah Karo AKBP Viktor Togi Tambunan dan sejumlah masyarakat.
Ketua KPU Karo, Benyamin Pinem, menampik semua pertanyaan dari JPS dan tetap bersikukuh bahwa pihaknya sudah menjalankan regulasi tahapan Pilkada di Karo mulai pendaftaran hingga pengumuman pemenang Pilkada tetap di bawah naungan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) PKPU No 9 tahun 2015.
Benyamin mengaku hanya mengacu kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Golkar, bukan mengacu kepada PKPU No 9 tahun 2015, pasal 38 huruf b. Nursiana Surbakti, pasangan awal Terkelin Berahmana yang sudah mendaftar ke KPU Karo, terkesan didepak dari kesepakatan dan diganti Cory Sebayang sebagai paslon wakil bupati Karo.
Nursiana pun akan melaporkan kecurangan KPU Karo atas pencopotan dirinya sebagai wakil calon Bupati ke Polres Karo. Kapolres Tanah Karo, AKBP Viktor Togi Tambunan, menyebutkan, pihaknya akan menerima dan memproses laporan dari masyarakat. Akan tetapi, Kapolres meminta laporan memiliki bukti-bukti yang kuat. /waspada.co.id

Polsek Lubukbaja Kepri Evakuasi Mayat PNS Asal Sulawesi dari Kamar Hotel

mayat
Tribratanews.com – Kepolisian Sektor Lubukbaja Resor Kota Barelang, Kepulauan Riau, melakukan evakuasi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Sulawesi Barat yang ditemukan me inggal di toilet kamar 02 Hotel Bali. Dari identitas yang ditemukan, PNS tersebut bernama Kaslan. Namun, pihak kepolisian belum mengetahui pasti apa tujuan pria yang sudah kepala lima tersebut datang ke Batam. 
"Keterangan yang kita dapat, ia datang sendiri dan menginap di hotel ini, sejak 3 Februari kemarin," ujar Kapolsek Lubukbaja, Komisaris Polisi I Dewa Nyoman ASN, Selasa (09-02-2016).
Sementara untuk penyebab kematiannya, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Namun, di dalam kamar Kaslan, ditemukan obat-obatan yang salah satu diantaranya menurut dokter Kepolisian yang datang ke lokasi, merupakan obat tekanan darah tinggi.
"Dugaan awal kita, yang bersangkutan mengidap penyakit, karena banyak obat di dalam kamarnya. Keterangan dari dokter tadi, salah satunya adalah obat darah tinggi. Tapi kita menunggu hasil otopsi untuk kepastian lebih lanjut," jelas Kompol Dewa.
Selain itu, Kaslan sendiri ditemukan dalam kondisi telentang dengan badan separuh tersandar ke dinding kamar mandi. Dari hidungnya, juga keluar darah.
"Secara kasat mata, memang ada darah keluar dari hidungnya. Namun kita belum bisa memastikan darah itu akibat apa, apakah akibat kekerasan atau lainnya," tambahnya.
Dijelaskan Kompol Dewa, begitu mendapat laporan, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. "Barang-barang Kaslan juga tidak ada yang hilang. Bahkan, satu unit ponsel yang baru ia beli, terlihat dari layarnya yang masih dibaluti plastik, ada di dalam kamar. Bahkan kunci kamar juga menempel pada kontak listrik di dalam kamar," jelasnya.
Berita sebelumnya, Informasi yang didapat, mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh room boy hotel, bernama Ardiansyah (25). Ia diminta mengetuk pintu kamar oleh kasir bernama Lisa, untuk menanyakan apakah akan menyambung masa sewa kamar atau tidak.
"Batas kamar sebenarnya sampai jam 12 siang. Saya disuruh kasir mengetuk pintu untuk menanyakan yang bersangkutan ingin menyambung kamar atau tidak," ujar Ardiansyah, di lokasi.
Karena tidak mendapat jawaban, ia mengambil kunci serep kamar dan membuka pintu. Tiba-tiba ia melihat tangan Kaslan yang keluar dari kamar mandi kamar. Ia tidak berani untuk melihat ke dalam dan langsung melapor pada pemilik hotel. /tribratanews.com

Teroris Poso Sengaja Dipelihara untuk Kenaikan Pangkat dan Anggaran



Jakarta - Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror kembali menangkap dua orang anak buah jaringan teroris Santoso, di Poso, Sulawesi Tengah. Keduanya adalah Rodik dan Aji alias Syuaib. ‎ 

Menurut Direktur The Community of Ideological Islamic Analisyst (CIIA) Harits Abu Ulya, cerita perburuan terhadap kelompok sipil bersenjata di Poso sengaja tidak pernah dituntaskan.

"Bahkan dibuatkan nomenklatur anggaran pemberantasan terorisme di DPR dan Kementerian Keuangan. Jadi konflik kelompok sipil bersenjata melawan aparat kepolisian akan terus terulang," kata Harits kepada Okezone, Senin (3/3/2014).

Dia menegaskan, Poso menjadi panggung beragam kepentingan, mulai dari masalah anggaran, hingga untuk mendapatkan jabatan atau pangkat. 

"Saya khawatir, jelang pengajuan anggaran tahun 2014-2015 pada April ke DPR dan Menteri Keuangan, Poso dijadikan sebagai panggung konflik oleh pihak-pihak terkait untuk memberi dorongan dan legitimasi kenapa anggaran harus naik dan cair," paparnya.

Berdasarkan data CIIA, dalam dua bulan terakhir konflik di Poso sudah menewaskan tiga orang (satu anggota Polri dan dua orang sipil bersenjata). Pekan lalu ditemukan bom dan peledakan bom di Jalan Pantango Lemba, Poso.

Hari ini ada kontak senjata dan mengakibatkan dua orang anggota Brimob tertembak. "Poso menurut saya harus ada evaluasi total dan komprehensif atas semua kinerja pihak-pihak terkait yang terlibat penanganan konflik sipil bersenjata melawan polisi," terang Haritz.

Pemerhati teroris ini pun mendorong kepolisian untuk mencari akar masalahnya dan solusi serta pendekatan tepat untuk konflik tersebut. Jika tidak, sama saja Poso adalah panggung drama perburuan teroris versi Densus 88 dan BNPT yang dipelihara dengan berbagai kepentingan.

"Poso sebuah kota kecil di teluk wilayah Sulteng, dengan kontur hutan dan pegunungan menjadi seksi untuk kepentingan sebuah konflik terpelihara dengan efek anggaran, pangkat atau jabatan dan kepentingan politik lainnya," tandasnya. /okezone.com

PTTUN Makassar Tolak Gugatan Rusdi Mastura - Ihwan Datu Adam

Kantor PTUN makassar
Palu – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Rabu, 10 Februari 2016 melalui keputusan Nomor 4/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS menyatakan menolak gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Rusdi Mastura dan Ihwan Datu Adam.
Seperti diketahui pasangan cagub dan wagub ini mendaftarkan gugatan dengan nomor registrasi 4/G/PEN-DIS/2016/PT-TUN-MKS. Mereka menggugat keputusan KPU Sulteng Nomor Kpts/KPU-Prov-024/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng tahun 2015.
Anggota tim penasehat hukum Koalisi Teruskan, Amir Pakude dari Makassar, Sulawesi Selatan membenarkan keputusan PTTUN itu.
“Sejak awal kami melakukan kajian bahwa besar kemungkinan gugatan mereka ditolak oleh hakim TUN,” kata Amir.
PH Koalisi Teruskan mendasarkan kajiannya pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyuratkan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan PTUN.
Sudah jelas sejak awal, “bila berdasarkan itu, maka gugatan para pihak yang bersengketa atas hasil pemilihan umum dalam hal ini juga pemilihan gubernur ke PTUN sudah pasti salah alamat,” imbuh Amir.
Pasangan Rusdi-Ihwan mendaftarkan gugatan sengketa mereka dengan nomor registrasi 4/G/Pilkada/2016/PT-TUM-MKS. Mereka menggugat keputusan KPU Sulteng Nomor Kpts/KPU-Prov-024/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng tahun 2015.
Untuk diketahui dalam UU No 9 Tahun 2004 itu pada pasal 2, ayat 5 disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara.
“Ini mengacu salah satunya pada keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan Rusdi-Ihwan pada 26 Januari lalu,” jelas Frans Manurung, anggota PH Koalisi Teruskan lainnya.
Lalu, imbuhnya lagi, pada Pasal 2, ayat 7 dalam UU tersebut, disebutkan lagi bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk juga dalam pengertian keputusan tata usaha negara.
“Jadi bila berdasarkan itu apa lagi dalih mereka untuk memohonkan sengketa ini pada PTUN. Ini upaya yang sama sekali tidak lazim dan tidak ada dasar hukumnya. Jadi bila hakim kemudian menolak gugatan mereka hari ini, kami tidak terkejut lagi karena kajian kami sejak awal sudah seperti itu.” kata pengacara kondang di Palu ini.
Gubernur Longki Djanggola saat dihubungi sekaitan dengan putusan PTTUN itu, mengatakan bahwa ia belum menerima salinan keputusannya. Namun PH Koalisi sudah menyampaikan perihal itu melalui pesan singkat.
“Kami sudah menerima kabar dari tim penasehat hukum kami yang memantau persidangan itu dan memastikan bahwa gugatan Paslon 1 sudah ditolak oleh PT TUN Makassar. Mereka bukan menggugat pasangan kami tapi KPU Sulteng,” kata Longki.
Adapun Nisba Mariadjang, anggota Komisi Pemilihan Umum Sulteng melalui pesan singkat membenarkan putusan PTTUN itu.
“Ya benar, PTTUN Makassar sudah menolak gugatan pasangan calon Rusdi Mastura dan Ihwan Datu Adam,” kata Nisba saat dihubungi melalui telepon./kabarselebes.com

Baku Tembak di Poso, Dua Terduga Teroris dan Satu Polisi Tewas



Poso - Dua orang anggota kelompok sipil bersenjata yang diduga kuat anggota teroris pimpinan Santoso dan satu anggota Polisi tewas dalam baku tembak dengan personel Operasi Tinombala Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) di Desa Sangginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Selasa, sekitar pukul 10.00 WITA. 
Pimpinan Operasi Tinombala Poso Kombes Pol Leo Bona Lubis mengemukakan kepada wartawan di Mapolres Poso, Selasa, baku tembak itu berawal ketika personel operasi menerima informasi intelijen bahwa ada sekolompok orang yang mencurigakan ingin membeli sembako di Desa Sangginora.
Personel kemudian langsung dikerahkan melakukan penjagaan dan pencarian orang tersebut yang dilaporkan menggunakan mobil Avanza warna hitam.
Personel Operasi Tinombala kemudian berhasil mencegat mobil tersebut yang ditumpagi dua orang anggota kelompok bersenjata. 
Ketika akan diperiksa, penumpang mobil itu langsung mengeluarkan tembakan ke arah polisi, sehingga terajadi kontak senjata di antara kedua kelompok di dalam desa tersebut.
"Ada tiga orang meninggal dunia dalam baku tembak itu, dua dari pihak kelompok bersenjata dan satu dari kepolisian yakni berinsial Wahyudi Saputra dengan pangkat brigadir," ujar Leo Bona Lubis.
Korban WS mengalami luka di bagian dagu sebelah kanan yang tembus bagian belakang kepala. Jenazah korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, dan kini dalam proses evakuasi ke Kota Palu.
Mengenai identitas dua jenazah oknum teroris itu, Leo Bona mengaku masih dalam proses identifikasi. 
Sementara itu, dua jenazah yang diduga berasal dari anggota kelompok teroris pimpinan Santoso hingga kini masih berada di lokasi kejadian, bersama sejumlah barang bukti.
Kedua jenazah korban ditinggal di lokasi sambil menunggu penyelidikan untuk mengungkap identitas dari kedua orang tersebut. 
Pihak kepolisian setempat yang tergabung dalam Operasi Sandi Tinombala 2016 masih terus melakukan pengejaran dan upaya olah TKP di lokasi kejadian.