MolokekNews

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan ke lokasi proyek wisma atlet Hambalang, pada Jumat (18/3/2016) pekan lalu.

MAKASSAR - Kepala Penerangan Wilayah Kodam (Kapendam) VII/Wirabuana Kolonel CZI I Made Setia membenarkan helikopter milik TNI AD jatuh hingga terbakar di Mapanne, Poso, Minggu (20/3/2016) sekira pukul 17.55 WITA.

Helikopter milik TNI AD berjenis Helly Bell 412 EP Nomor HA-5171 jatuh hingga terbakar di Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah. Sebanyak 13 orang berada dalam helikopter tersebut.

Made Setia menjelaskan, rombongan berangkat dari Desa Watutau, Kecamatan Lore Utara sekira pukul 17.30 WITA menuju salah satu daerah di Poso.

Namun, nahas dalam perjalanan helikopter tersebut jatuh di Kelurahan, Kasiguncu, Kecamatan Poso pesisir, Kabupaten Poso.

Pernyataan tersebut diungkapkan di halaman rumah jabatan Kodam VII/Wirabuana Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

Berikut 13 penumpang helikopter TNI AD yang Jatuh di Poso :

1. Danrem Kolonel Inf Syaiful Anwar.

2. Kolonel Inf Ontang (BIN).

3. Kolonel Inf Herry (Bais).

4. Letkol Cpm Teddy (Dandenpom Palu),

5. Mayor Faqih (Kapenrem).

6. Kpt Yanto (Dokter Korem).

7. Prada Kiki

Crew helikopter :

1. Kapten Cpn Agung.

2. Pilot, Letnan Cpn Wiradi.

3. Copilot, Letnan dua Cpn Tito.

4. Copilot, Sertu Bagus.

5. Mekanik, Serda Karmin.

6. Mekanik dan Pratu Bangkit (Avionic)

Adapun korban tewas yang baru diidentifikasi dalam insiden tersebut ialah:

1. Kolonel Inf Saiful Anwar.

2. Kolonel Inf Ontang.

3. Kolonel Inf Heri Setiaji.

4. Letkol Cpm Tedi.

5. Mayor Inf Faki.

Hingga kini Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti dalam perjalanan ke tempat kejadian jatuhnya helikopter.

Jakarta - Gempa berkekuatan 8,3 Skala Richter (SR) mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa tersebut terjadi pada pukul 19.49 WIB.

Pada pukul 22.34 WIB  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mencabut peringatan dini tsunami akibat gempa 7,8 skala Richter (SR) yang mengguncang kawasan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (2/3/2016).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing.

"Masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dengan tenang. Tidak perlu takut dan kondisi aman," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo, Rabu malam.

Menurut Sutopo, tsunami memang terdeteksi di dua titik. Tsunami terdeteksi di Pulau Cocos setinggi 10 sentimeter pada pukul 21.15 WIB dan di Padang setinggi 5 sentimeter pada pukul 21.40 WIB.

Meski demikian, BNPB mendapat laporan dari BPBD sejumlah daerah bahwa masyarakat dalam kondisi aman.

BPBD Mentawai telah melakukan komunikasi melalui radio dan melaporkan bahwa masyarakat berada di tempat yang aman. 

"Masyarakat di Sikakap, Pagai Selatan, Sipora, Siberut, dan Kepulauan Mentawai lain dalam kondisi aman dan mengungsi di tempat yang tinggi," ucapnya.

Sutopo melanjutkan, di daerah-daerah di pulau dan sepanjang pantai barat Sumatera, seperti Nias Selatan, Nias, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat, Muko-Muko, daerah di sepanjang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, dilaporkan aman.

"Tidak ada korban jiwa, kerusakan bangunan dan tsunami tidak terlihat di pantai," ucap Sutopo.

"BMKG Sumbar telah mencabut peringatan tsunami untuk 15 daerah sejak pukul 21.30 WIB," kata dia.

Kemudian, masyarakat di Kota Padang dan sebagian di pesisir barat Sumatera merespons peringatan tsunami dengan evakuasi di selter tsunami.

Sebelumnya, BNPB membangun beberapa selter dan telah digunakan masyarakat. BNPB juga memanfaatkan atap masjid, gedung bertingkat, sekolah, dan lainnya.

"Di beberapa tempat, terjadi kepanikan dan kemacetan lalu lintas karena banyak masyarakat yang membawa kendaraan bermotor," tutur Sutopo.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, hingga saat ini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Selama ini kami belum naikkan (masih penyelidikan), karena belum ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi, jadi belum ada ke arah sana," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat ditemui di Gedung KPK, Senin (29/2/2016) malam.

Basaria menjelaskan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang cukup yang ditemukan penyidik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.

Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. 

Meski demikian, menurut Basaria, temuan BPK tersebut belum cukup menguatkan indikasi korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras.

"Sementara ini belum. Belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan menjadi penyidikan," kata Basaria.

Pemerintah Provinsi membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar./kompas.com

Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah memutuskan tidak maju ke Pilgub DKI 2017. Pria yang akrab disapa Emil itu mengungkap pesan Jokowi terkait keputusannya.