Palu - Perburuan terduga teroris Santoso alias Abu Wardah akhirnya usai. Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) itu tewas diterjang peluru Satgas Operasi Tinombala, Senin 18 Juli 2016 di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara. 

Dalam aksi baku tembak itu, Santoso tewas bersama satu anggotanya, Mukhtar. Sementara tiga orang lainnya berhasil kabur. 

Begini kronologinya yang dikutip dari situs Polda Sulteng. 

Pada hari Senin, (18 Juli 2016), Satgas Gabungan Ops Tinombala mendapati lima orang yang sedang berada di sungai untuk membersihkan diri. 

Belum yakin dengan apa yang dilihatnya,  aparat lalu mendekati sasaran dengan gerakan senyap. Setelah aparat yakin dengan apa yang dilihatnya, pada sore hari sekitar pukul 17.00 wita aparat gabungan langsung melakukan penyergapan.

Merasa terdesak, kelompok Santoso melakukan perlawanan. Kontak senjata pecah. Saling tembak berlangsung kurang lebih setengah jam (30 menit). 

Lokasi kontak terjadi hutan jauh dari pemukiman warga dan berkilo-kilo dari jalan raya. Setelah dilakukan penyisiran didapatlah dua jenazah dalam keadaan luka tembak, dan salah satunya ciri-cirinya identik dengan Santoso. Selain dua jenazah didapat juga satu pucuk senjata panjang pabrikan jenis M-16.

Sementara dua perempuan dan satu laki-laki melarikan diri ke dalam hutan secara berpencar, dan saat ini masih terus dalam pengejaran aparat gabungan TNI-Polri.

Kepala Satgas Daerah Ops Tinombala 2016 Kombes Pol Leo Bona Lubis mengatakan, dari hasil identifikasi luar jenazah, salah satu jenazah yang tertembak benar adalah Santoso.

“Ini berdasarkan identifikasi luar, secara penyidikan kami masih menunggu identifikasi lebih lanjut yaitu ante mortem berkaitan dengan DNA, untuk sampel DNA sudah kita ambil saat ini dalam perjalanan, sehingga kita saat ini masih menunggu waktu,” kata Leo Bona Lubis, Selasa (19/07/2016) siang. /rakyatku.com

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan ke lokasi proyek wisma atlet Hambalang, pada Jumat (18/3/2016) pekan lalu.

MAKASSAR - Kepala Penerangan Wilayah Kodam (Kapendam) VII/Wirabuana Kolonel CZI I Made Setia membenarkan helikopter milik TNI AD jatuh hingga terbakar di Mapanne, Poso, Minggu (20/3/2016) sekira pukul 17.55 WITA.

Helikopter milik TNI AD berjenis Helly Bell 412 EP Nomor HA-5171 jatuh hingga terbakar di Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah. Sebanyak 13 orang berada dalam helikopter tersebut.

Made Setia menjelaskan, rombongan berangkat dari Desa Watutau, Kecamatan Lore Utara sekira pukul 17.30 WITA menuju salah satu daerah di Poso.

Namun, nahas dalam perjalanan helikopter tersebut jatuh di Kelurahan, Kasiguncu, Kecamatan Poso pesisir, Kabupaten Poso.

Pernyataan tersebut diungkapkan di halaman rumah jabatan Kodam VII/Wirabuana Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

Berikut 13 penumpang helikopter TNI AD yang Jatuh di Poso :

1. Danrem Kolonel Inf Syaiful Anwar.

2. Kolonel Inf Ontang (BIN).

3. Kolonel Inf Herry (Bais).

4. Letkol Cpm Teddy (Dandenpom Palu),

5. Mayor Faqih (Kapenrem).

6. Kpt Yanto (Dokter Korem).

7. Prada Kiki

Crew helikopter :

1. Kapten Cpn Agung.

2. Pilot, Letnan Cpn Wiradi.

3. Copilot, Letnan dua Cpn Tito.

4. Copilot, Sertu Bagus.

5. Mekanik, Serda Karmin.

6. Mekanik dan Pratu Bangkit (Avionic)

Adapun korban tewas yang baru diidentifikasi dalam insiden tersebut ialah:

1. Kolonel Inf Saiful Anwar.

2. Kolonel Inf Ontang.

3. Kolonel Inf Heri Setiaji.

4. Letkol Cpm Tedi.

5. Mayor Inf Faki.

Hingga kini Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti dalam perjalanan ke tempat kejadian jatuhnya helikopter.

Jakarta - Gempa berkekuatan 8,3 Skala Richter (SR) mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa tersebut terjadi pada pukul 19.49 WIB.

Pada pukul 22.34 WIB  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mencabut peringatan dini tsunami akibat gempa 7,8 skala Richter (SR) yang mengguncang kawasan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (2/3/2016).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing.

"Masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dengan tenang. Tidak perlu takut dan kondisi aman," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo, Rabu malam.

Menurut Sutopo, tsunami memang terdeteksi di dua titik. Tsunami terdeteksi di Pulau Cocos setinggi 10 sentimeter pada pukul 21.15 WIB dan di Padang setinggi 5 sentimeter pada pukul 21.40 WIB.

Meski demikian, BNPB mendapat laporan dari BPBD sejumlah daerah bahwa masyarakat dalam kondisi aman.

BPBD Mentawai telah melakukan komunikasi melalui radio dan melaporkan bahwa masyarakat berada di tempat yang aman. 

"Masyarakat di Sikakap, Pagai Selatan, Sipora, Siberut, dan Kepulauan Mentawai lain dalam kondisi aman dan mengungsi di tempat yang tinggi," ucapnya.

Sutopo melanjutkan, di daerah-daerah di pulau dan sepanjang pantai barat Sumatera, seperti Nias Selatan, Nias, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat, Muko-Muko, daerah di sepanjang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, dilaporkan aman.

"Tidak ada korban jiwa, kerusakan bangunan dan tsunami tidak terlihat di pantai," ucap Sutopo.

"BMKG Sumbar telah mencabut peringatan tsunami untuk 15 daerah sejak pukul 21.30 WIB," kata dia.

Kemudian, masyarakat di Kota Padang dan sebagian di pesisir barat Sumatera merespons peringatan tsunami dengan evakuasi di selter tsunami.

Sebelumnya, BNPB membangun beberapa selter dan telah digunakan masyarakat. BNPB juga memanfaatkan atap masjid, gedung bertingkat, sekolah, dan lainnya.

"Di beberapa tempat, terjadi kepanikan dan kemacetan lalu lintas karena banyak masyarakat yang membawa kendaraan bermotor," tutur Sutopo.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, hingga saat ini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Selama ini kami belum naikkan (masih penyelidikan), karena belum ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi, jadi belum ada ke arah sana," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat ditemui di Gedung KPK, Senin (29/2/2016) malam.

Basaria menjelaskan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang cukup yang ditemukan penyidik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.

Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. 

Meski demikian, menurut Basaria, temuan BPK tersebut belum cukup menguatkan indikasi korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras.

"Sementara ini belum. Belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan menjadi penyidikan," kata Basaria.

Pemerintah Provinsi membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar./kompas.com

Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah memutuskan tidak maju ke Pilgub DKI 2017. Pria yang akrab disapa Emil itu mengungkap pesan Jokowi terkait keputusannya.

Fenomena alam langka Gerhana Matahari Total (GMT) bakal melewati sebagian wilayah Indonesia pada 9 Maret 2016. Ada banyak persiapan menyambut gerhana langka tersebut.

Bukan hanya manusia saja yang menyambut datangnya fenomena gerhana. Hewan pun juga punya caranya masing-masing 'menyambut' munculnya GMT tersebut. Fenomena gerhana langka itu, dikatakan aman bagi ekosistem lingkungan hidup.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, Kamis 18 Februari 2016, mengatakan fenomena GMT pada bulan depan tidak berdampak pada lingkungan.

"Tidak ada (dampak) signifikan GMT pada alam. Perubahan hanya beberapa menit hanya berpengaruh singkat. Hewan malam kadang merespons dengan perubahan perilaku sesaat," tutur Thomas keadaVIVA.co.id.

Dikatakan, salah satu perubahan yang bisa muncul dari hewan, yaitu perubahan perilaku karena kondisi cahaya yang gelap sesaat.

"Respons pada binatang malam umumnya terlihat dari perilaku seperti menyambut malam," ujar pria jebolan doktor Department of Astronomy, Kyoto University, Jepang itu.

Pria kelahiran Purwokerto itu menegaskan, karena umumnya fenomena gerhana berlangsung singkat, maka tidak berdampak buruk bagi alam.

"Gerhana terlama hanya sekitar 5 menit, jadi tidak signifikan dampaknya," kata dia.

Tercatat, ada 12 Provinsi di Indonesia yang dapat menyaksikan seluruh fenomena langka ini. Wilayah tersebut, yaitu Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

 

Tujuh kota yang dilewati GMT adalah Bengkulu, Palembang, Samarinda, Palu, Tanjung Pandan, Pangkalan Bun, dan Ternate. Selain itu, sejumlah daerah lain di Indonesia juga bisa menyaksikan Gerhana Matahari Sebagian (GMS), antara lain Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Kupang, Manado, dan Ambon. /viva.co.id

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan, Jumat (12/2/2016) malam.

Berdasarkan informasi dari sumber internal KPK, enam orang ditangkap dalam operasi tersebut. Pihak yang ditangkap adalah Kasubdit bagian Pranata Perdata di Mahkamah Agung berinisial AS dan lima orang lainnya.

Selain AS, KPK juga menangkap tangan seorang pengusaha berinisial I, pengacara berinisial A, staf berinisial S, serta seorang sopir dan petugas keamanan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan itu.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan bahwa AS telah bekerja di MA selama 15 hingga 20 tahun. MA akan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum.

Namun, menurut Ridwan, dalam standard operational procedure (SOP) yang dimiliki MA, jika ada staf yang tertangkap tangan dan dilanjutkan dengan penahanan, maka akan dikeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara.

Jika yang bersangkutan bukan hakim, surat pemberhentian sementara akan diberikan oleh sekretaris MA.

"Dia (AS) nonhakim, sudah lama bekerja di MA," tuturnya.

Tim KPK juga menyita dua mobil saat operasi tangkap tangan di Jakarta. Selain itu, KPK juga menyita uang dari OTT tersebut.

Keenam orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK.

KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status enam orang yang diamankan tersebut apakah menjadi tersangka atau tidak. /tribunnews.com

Tribratanews.com – Kepolisian Sektor Lubukbaja Resor Kota Barelang, Kepulauan Riau, melakukan evakuasi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Sulawesi Barat yang ditemukan me inggal di toilet kamar 02 Hotel Bali. Dari identitas yang ditemukan, PNS tersebut bernama Kaslan. Namun, pihak kepolisian belum mengetahui pasti apa tujuan pria yang sudah kepala lima tersebut datang ke Batam. 

"Keterangan yang kita dapat, ia datang sendiri dan menginap di hotel ini, sejak 3 Februari kemarin," ujar Kapolsek Lubukbaja, Komisaris Polisi I Dewa Nyoman ASN, Selasa (09-02-2016).

Sementara untuk penyebab kematiannya, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam. Namun, di dalam kamar Kaslan, ditemukan obat-obatan yang salah satu diantaranya menurut dokter Kepolisian yang datang ke lokasi, merupakan obat tekanan darah tinggi.

"Dugaan awal kita, yang bersangkutan mengidap penyakit, karena banyak obat di dalam kamarnya. Keterangan dari dokter tadi, salah satunya adalah obat darah tinggi. Tapi kita menunggu hasil otopsi untuk kepastian lebih lanjut," jelas Kompol Dewa.

Selain itu, Kaslan sendiri ditemukan dalam kondisi telentang dengan badan separuh tersandar ke dinding kamar mandi. Dari hidungnya, juga keluar darah.

"Secara kasat mata, memang ada darah keluar dari hidungnya. Namun kita belum bisa memastikan darah itu akibat apa, apakah akibat kekerasan atau lainnya," tambahnya.

Dijelaskan Kompol Dewa, begitu mendapat laporan, pihaknya langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. "Barang-barang Kaslan juga tidak ada yang hilang. Bahkan, satu unit ponsel yang baru ia beli, terlihat dari layarnya yang masih dibaluti plastik, ada di dalam kamar. Bahkan kunci kamar juga menempel pada kontak listrik di dalam kamar," jelasnya.

Berita sebelumnya, Informasi yang didapat, mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh room boy hotel, bernama Ardiansyah (25). Ia diminta mengetuk pintu kamar oleh kasir bernama Lisa, untuk menanyakan apakah akan menyambung masa sewa kamar atau tidak.

"Batas kamar sebenarnya sampai jam 12 siang. Saya disuruh kasir mengetuk pintu untuk menanyakan yang bersangkutan ingin menyambung kamar atau tidak," ujar Ardiansyah, di lokasi.

Karena tidak mendapat jawaban, ia mengambil kunci serep kamar dan membuka pintu. Tiba-tiba ia melihat tangan Kaslan yang keluar dari kamar mandi kamar. Ia tidak berani untuk melihat ke dalam dan langsung melapor pada pemilik hotel. /tribratanews.com

Jakarta - Detasemen Khusus (Densus) 88 antiteror kembali menangkap dua orang anak buah jaringan teroris Santoso, di Poso, Sulawesi Tengah. Keduanya adalah Rodik dan Aji alias Syuaib. ‎ 

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang harus dibatalkan pencalonannya. Dan jika ternyata sudah dilantik, harus dicabut SK-nya.

Sedangkan penyelenggara pemilu yang terlibat melakukan politik uang dan manipulasi suara hasil Pilkada diberi sanksi berat.

“Saya usulkan sanksi yang berat bagi pelaku atau calon yang melakukan manipulasi suara dan politik uang,” kata Arteria kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Politikus dari PDIP itu juga sepakat bila masa pengajuan keberatan atau gugatan terhadap hasil Pilkada tidak dibatasi dan dibuka sampai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berakhir setelah dilantik.

“Jadi, kapan pun ditemukan (pelanggaran politik uang dan manipulasi suara) bisa diproses dan bagi mereka yang terpilih dengan cara curang sanksinya dibatalkan jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih. Bagi pelaku manipulasi ya dihukum mati saja,” tegas Arteria.

Sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu, Senin (1/2/2016) di Gedung DPR, Jakarta.

Usul ini diharapkan bisa diakomdasi dalam revisi UU Pilkada. Jimly menilai, sanksi pidana politik uang tak efektif menekan praktik politik uang. Sanksi pidana yang hanya sembilan bulan penjara tak akan membuat jera para pelakunya.

“Lebih baik ancamannya diskualifikasi kepesertaan pilkada dibanding sanksi pidana,” kata Jimly.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku aneh melihat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, terbukti melakukan politik uang, namun tidak didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ini betul-betul aneh,” kata Yusril selaku kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin-Mujiono kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Yusril, dalam kasus Pilkada Bengkulu, politik uang itu betul-betul nyata karena tertangkap tangkap oleh panitia pengawas (panwas) Pilkada. Kasus ini juga sudah diadili di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dinyatakan terbukti. Bahkan, penerima uang dari pasangan calon gubernur Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, yakni Ahmad Ahyan sudah dipecat dari jabatan penyelenggara pemilu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati.

“Tapi anehnya, pemberi suapnya yang merupakan calon gubernurnya langsung dan jelas sudah dibunyikan dalam putusan pengadilan DKPP tidak didiskualifikasi,” tutur Yusril.

Dia menegaskan, kasus politik uang di Pilkada Bengkulu benar-benar nyata, pernah diadili, dan sudah sepatutnya harus dituntaskan.

Calon gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin mengatakan, bila tak diberi sanksi tegas diskualifikasi, maka siapa pun calon kepala daerah ke depan dan memiliki uang banyak maka ia dipastikan akan jadi kepala daerah terpilih.

Pasalnya, penanganan praktik politik uang hingga kini tak memberikan efek jera. “Mestinya tidak hanya didiskualifikasi, tapi juga harus diusut darimana asal usul uangnya. Jangan jangan uangnya juga dari hasil korupsi,” ujarnya./jpnn.com

Jakarta - Dalam rapat komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP tentang hasil Pilkada serentak, terungkap politik uang masih marak terjadi di beberapa tempat. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie meminta revisi UU Pilkada merevisi sanksi untuk praktik politik uang.

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) serius melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Yayasan Supersemar Rp 4,4 triliun. Uang sebanyak itu adalah uang yang seharusnya diterima rakyat tetapi diselewengkan ke investasi bisnis kroni Presiden Soeharto.

"Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto kepada wartawan, Senin (1/2/2016).

Adapun aset-aset yang dimintakan untuk dieksekusi adalah:

1. Rekening, deposito, dan giro di berbagai Bank yang seluruhnya berjumlah 113 buah rekening/deposito/giro.

2. Bidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 16 ribu meter persegi terletak di:

a. Bogor seluas lebih kurang 8 ribu meter persegi.b. Jakarta seluas lebih kurang 8 ribu meter persegi.

3. Kendaraan roda empat sebanyak 6 unit.

Presiden Soeharto membentuk yayasan tersebut pada 1974 dan menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua umum yayasan. Sebagai presiden, Soeharto lalu memerintahkan sebagian laba bank pelat merah digelontorkan ke Yayasan Supersemar. Namun dana tersebut diselewengkan bukan untuk kepentingan pendidikan, tetapi malah untuk kepentingan bisnis.

Setelah Soeharto tumbang, yayasan lalu dihukum mengembalikan dana tersebut. Dalam putusan MA, dana tersebut mengalir ke 7 entitas bisnis dengan nilai mencapai Rp 4, triliun. 

Hingga hari ini, pihak yayasan bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan MA secara sukarela sehingga Kejagung mengambil langkah tegas.  /detik.com

Jakarta - Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel pribadi Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto, pada 5 Januari 2016.

Jakarta - Beredar cerita penganiayaan versi Dita Aditia Ismawati oleh atasannya yaitu anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Cerita ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Masinton. Apa isinya?

Bartender di Camden juga mengaku tak terlalu ingat soal kedatangan Dita. Dia juga mengatakan tidak ada rekaman CCTV di sana pada tanggal 21 Januari.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dilaporkan staf ahlinya Dita Aditia Ismawati ke Bareskrim Polri atas tuduhan penganiayaan. Masinton disebut menganiaya Dita pada Kamis (21/1) lalu, saat dalam perjalanan di malam hari.