MolokekNews

Jakarta - Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Periode 2014-2019 yang digelar semalam sampai pagi ini melalui mekanisme voting akhirnya dimenangkan oleh Paket B yang didukung oleh Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Zulkifli Hasan/PAN (Ketua), Mahyudin / Golkar (Wakil Ketua), E. E. Mangindaan/ Demokrat (Wakil Ketua), Hidayat Nur Wahid / PKS (Wakil Ketua) dan Oesman Sapta Odang /DPD (Wakil Ketua) dengan perolehan suara sebanyak 347 suara mengalahkan paket A yang didukung Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari Oesman Sapta Odang/DPD (Ketua), Ahmad Basarah / PDIP (Wakil Ketua), Imam Nahrawi /PKB (Wakil Ketua), Patrice Rio Capela /NasDem (Wakil Ketua) dan Hazrul Aswar /PPP (Wakil Ketua) dengan perolehan  sebanyak 330 suara.

Proses pemungutan suara tersebut memakan waktu hingga lebih kurang empat jam. Adapun jumlah anggota yang hadir dalam rapat berjumlah 678 orang yang terdiri dari 87 anggota Fraksi Golkar, 73 anggota Fraksi Gerindra, 48 anggota Fraksi PAN, 40 anggota Fraksi PKS, 58 anggota Fraksi Demokrat, 106 anggota Fraksi PDIP, 47 Anggota Fraksi PKB, 36 anggota Fraksi Nasdem, 16 anggota Fraksi Hanura, 38 anggota Franksi PPP, dan 129 anggota DPD.

"Dengan demikian hasil penmungutan suara Ketua MPR periode 2014-2019 dimenangkan oleh paket B," ujar Pimpinan Rapat Maimanah Umar, dalam Rapat Paripurna, Rabu (8/10/2014) pagi. 

Maimanah pun langsung menetapkan paket pimpinan B sebagai pimpinan MPR.

"Dengan mengucapkan Bismillahirahmaninrahim, pimpinan MPR periode 2014-2019 dengan komposisi Zilkifli Hasan Ketua MPR. Wakil Ketua Mahyudin, Wakil Ketua EE Mangindaan, Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid,  dan Wakil Ketua Oesman Sapta Odang, kami tetapkan dan sahkan," tegasnya diikuti ketukan palu tanda pengesahan.

JAKARTA — Polda Metro Jaya sudah menyebar foto Habib Novel. Petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu dicari sebagai tersangka penghasut dalam kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jumat (3/10/2014), untuk menolak pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI. Novel juga sudah dimasukkan dalam daftar buron.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bahwa Novel merupakan salah satu dari 21 tersangka dalam aksi perusakan dan kericuhan tersebut.

"Habib NV sudah kami masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang), dan sudah kami sebar ke jajaran Polda, Polres, Polsek, hingga Polsubsek," kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/10/2014).

Ia memastikan, penyidik akan terus mendalami kasus kericuhan ini. Polisi tidak akan berhenti pada aspek siapa yang berbuat apa, tetapi akan terus mengembangkan mengenai siapa yang menjadi otak penyerangan.

"(Pengembangan penyidikan) termasuk proses persiapan batu, kotoran sapi, kayu bambu, dan senjata tajam. Secara parsial belum bisa kami sampaikan, tetapi ada runutan awal daribroadcast message sampai anarkistis," ujarnya. Seharusnya, kata dia, Novel berjiwa besar dan mau menyerahkan diri. /kompas.com

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah menangkap empat orang terduga teroris, Minggu (5/10/2014).

"Empat orang yang ditangkap diduga terkait dengan jaringan teroris kelompok Santoso di dua tempat berbeda," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2014).

Penangkapan pertana dilakukan di Jalan Beringin, Palu Barat, Sulawesi Tengah sekitar pukul 22.00 WITA. Di tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Sarwo alias Akbar (29) dan Farid (34).

"Sesuai dengan data yang dimiliki keduanya terkait dengan jaringan Santoso terkait MIT (Mujahid Indonesia Timur). Dia juga terlibat dalam kegiatan fai dan pendanaan dalam jaringan Santoso," ungkapnya.

Selanjutnya penangkapan dilakukan pada pukul 22.30 WITA di Desa Silae, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah terhadap Padri dan Ansar. Padri berstatus sebagai mahasiswa, sementara Anshar seorang montir.

"Kalau Ansar ini keterlibatannya sesuai dengan data yang dimiliki menampung Farid dan Sarwo selama satu minggu disekitar jalan Kelor Palu Barat," ungkapnya.

Sementara Padri, ditangkap dikarenakan pada saat penangkapan sedang berboncengan dengan Sarwo dan Farid.

"Sampai saat ini keempat orang tersebut masih terus dilakukan pengembangan. Kepolisian masih mendalami keterlibatan jaringan yang sudah dimiliki datanya," ujarnya. /tribunnews.com

JAKARTA - Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebesar 6 persen bisa jadi lebih tinggi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meneken Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Eko Prasodjo menjelaskan, dalam beleid ASN sudah diatur kenaikan gaji PNS dihitung berdasarkan kinerja.

"Kenaikan income seperti sekarang naik 5 persen atau 6 persen tahun depan, enggak berlaku lagi. Tapi, diberikan berdasarkan pencapaian kinerja seseorang," kata Eko, ditemui usai Investment Award 2014, di Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Eko bilang, akan ada lima kelompok kategori penilaian kinerja PNS, yakni outstanding, successfull, excellent sampai poor. Penilaian kinerja ini akan menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan dibawa pulang.

"Misalnya yang kelompok successfull, kenaikan gajinya bisa tiga kali dari gaji pokok. Excellent 4 kali kenaikannya, dan outstanding sampai 8 kali kenaikan," imbuh Eko.

Saat ini, Kemenpan RB tengah melakukan finalisasi terhasap PP turunan dari UU ASN. Diharapkan, PP tersebut bisa ditandatangani sebelum pergantian pemerintahan. "Nanti Pak SBY yang tandatangan PP, karena itu janji kita dengan DPR untuk selesaikan Rancangan PP," tandas Eko. /tribunnews.com

Kompleks perkantoran Pemkab Boyolali bakal diresmikan Sabtu (4/10/2014). Serangkaian acara disiapkan Pemkab Boyolali. Salah satunya konser grup musik Slank dan kehadiran capres terpilih dalam Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi).

Informasi yang dihimpun Solopos.com, gruk musik Slank akan mendapat di Bandara Adi Soemarmo Solo, Jumat (3/10/2014) besok selepas Salat Jumat. Mereka akan menginap di Hotel Horison Gambir Anom Solo. 

Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka menggelar jumpa pers di pendapa kantor Pamkab Boyolali.

Konser Slank baru digelar pada keesokan harinya, Sabtu (4/10/2014) pukul 14.00 WIB-16.00 WIB, di Stadion Pandanarang, Boyolalli. Konser digelar gratis dengan band pembuka Elpamas. Konser juga akan dihadiri Jokowi beserta istri dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Informasi dari Slankers Club Solo, mereka tidak mengadakan konvoi sebelum konser berlangsung. Masyarakat yang akan menyaksikan konser juga dilarang membawa miras dan senjatara tajam.

Peresmian Kantor Pemkab
Peresmian kompleks kantor Pemkab Boyolali dilangsungkan pada Sabtu (4/10/2015) pukul 14.00 WIB. Rencananya, Jokowi beserta rombongan menuju kompleks Pemkab Boyolali yang berada di Kemiri, Mojosongo Boyolali sekitar pukul 13.30 WIB.

Selain Jokowi hadir dalam peresmian itu antara lain Gubernur Jateng, Ganjar Prabowo, Bupati Boyolali Seno Samodro, Bupati se-Soloraya, Wali kota Solo, ketua DPRD se-Soloraya yang berasal dari PDIP.

Rangkaian acara tersebut antara lain berupa penanaman pohon, pelepasan selubung patung Bung Karno, pelepasan burung merpati.

Rombongan kemudian menuju Stadion Pandanarang untuk menyaksikan konser Salam 3 Jari sekitar pukul 15.30 WIB.

Selepas menyaksikan konser, Jokowi akan kembali ke Balaikota Solo untuk mengikuti peluncuran buku.

JAKARTA -  Koalisi Merah Putih (KMP) dicurigai tengah menyiapkan "kudeta merangkak" atau untuk menggulingkan secara konstitusional kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menuturkan, kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai, KMP ingin menguasai "kursi" pemimpin DPR dan MPR beserta alat kelengkapannya guna memuluskan rencananya tersebut.
"Apakah ini dibuat satu paket untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR? Dikembalikan pada proses MPR dan Jokowi tidak sampai selesai? Itu akan jadi sangat politis," kata Aria Bima di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).
Aria menjelaskan, jika parlemen dikuasai oleh KMP, penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah, dengan kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.
"Ini kan sudah pola permainan akal-akalan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, kata Aria, PDIP akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP. Dia berharap titik temu bisa dicapai tanpa harus ada transaksi dan bagi-bagi kursi.
"Mau menang, mau kalah, yang jelas hal-hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujar dia.
KMP sebelumnya berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).
Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP. /tribunnews.com

x

Malaysia - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia mengumumkan subsidi bensin RON95 dan diesel diturunkan masing-masing sebanyak 20 sen per liter menyusul langkah rasionalisasi subsidi harga BBM yang mulai berlaku pada pukul 00.01, Kamis (2/10).

Dengan pengurangan subsidi tersebut, harga eceran baru untuk bensin RON95 naik dari 2,10 ringgit (Rp7.800) per liter menjadi 2,30 ringgit (Rp8.500) per liter. Sementara harga diesel naik dari 1,90 ringgit (Rp7.000) menjadi 2,20 ringgit (Rp8.200) per liter, demikian dilaporkan berbagai media lokal di Kuala Lumpur, Kamis.

Harga pasaran sebelum subsidi untuk bensin RON95 dan diesel masing-masing adalah 2,58 ringgit (Rp9.600) dan 2,52 ringgit (Rp9.400) per liter.

Perbandingan harga bensin RON95 di antara negara-negara ASEAN paling tinggi tercatat di Singapura, disusul oleh Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan paling murah di Brunei./rimanews.com

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang dimaksudkan untuk menggugurkan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Pertama, Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu tersebut sekaligus mencabut UU No 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepada daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Dan yang kedua, yakni Perppu No 2 tahun 2014. 

"Sebagai konsekuensi penetapan Perppu Pilkada, untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, saya terbitkan Perppu No 2 tahun 2014 perubahan tentang pemerintahan daerah. Isinya adalah menghapus wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah," kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Kamis malam, 2 Oktober 2014. 

Kedua Perppu tersebut, menurut SBY, merupakan wujud nyata dia kepada rakyat Indonesia untuk mempertahankan agar rakyat dapat memilih kepala daerahnya masing-masing secara langsung. Ia pun mengatakan, dalam banyak kesempatan, dia mendukung penuh Pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. 

 "Meskipun saya mengambil proses RUU Pilkada, DPR RI yang putuskan mekanisme DPRD. Izinkan saya untuk tetap ikhtiar guna menegakkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat," ucapnya.

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo bisa menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara leluasa. "Tidak perlu persetujuan dari DPR lagi," ujar Chatib di Jakarta, Senin, 29 September 2014. 

Sedangkan untuk volume bensin subsidi ditetapkan tidak jauh berbeda dengan tahun ini, yaitu sebanyak 46 juta kiloliter. Bedanya tahun ini volume tersebut tidak dikunci. "Volume bisa ditambah pemerintah," kata Chatib. 

Pemerintah menetapkan subsidi energi di 2015 sebesar Rp 344,7 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang rancangan anggaran yang diajukan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 363,5 triliun. Dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun tersebut, sebanyak Rp 276 triliun disediakan khusus untuk BBM, BBN, LPG tabung gas 3 kilogram, dan LGV. Sisanya adalah untuk listrik sebanyak Rp 68,7 triliun. /tempo.co

Setelah di bully di media sosial dan beberapa aksi penolakan UU Pilkada, publik menilai walk out Fraksi Pertai Demokrat pada saat Sidang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada pada 26 September 2014 lalu merupakan kesalahan SBY bersama Partai Demokrat. Seandainya FPD tetap bertahan dan memilih opsi Pilkada langsung maka dipastikan Pilkada tetap langsung. Terkait hal tersebut, berikut penjelasan dari SBY seperti ditulis dalam akun fan fage FB:

Kemarin, saya lakukan konsolidasi internal PD dan pimpin Rapat Terbatas Kabinet untuk dapatkan solusi polemik UU Pilkada. *SBY*

Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam 5 hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab.

Tahun 2011, Pemerintah identifikasi banyak ekses dari pilkada langsung, Kemendagri susun RUU Pilkada perubahan.

Desember 2011, saya tandatangani Amanat Presiden, tugaskan Mendagri & Menkum HAM utk bahas RUU tersebut bersama DPR RI.

Tahun 2012, ada silang pendapat antara yang setuju pilkada langsung & tidak. Tahun 2013, rata2 setuju pilkada langsung, di tingkat I & II.

Usai Pilpres 2014, peta berubah. KMP pilih pilkada DPRD, Koalisi PDIP pilih langsung. Posisi PD: pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya.

Tapi tanpa koreksi, Pilkada Langsung akan tetap membawa ekses & penyimpangan. Ini sebabnya PD bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan.

SBY & PD berjuang habis untuk Pilkada Langsung dengan Perbaikan, tetapi opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR.

Setelah opsi PD ditolak berkali-kali, belakangan seolah ada yang setuju. Tetapi ketika PD minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga.

Saat kritis jelang voting, saya minta Menko Polhukam hubungi @pramonoanung pimpinan sidang dr PDIP, agar PDIP & PD gabung dalam 1 opsi.

Meski punya suara terbesar, PD mengalah untuk gabungkan opsi dengan PDIP demi kepentingan rakyat. Tapi katanya voting sudah dimulai.

Proses politik di DPR yang panas & cepat itu tidak sepenuhnya saya 

ketahui, karena faktor teknis. Saya dalam perjalanan dari New York ke DC.

Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi & niat buruk, apalagi menipu.

Demokrat tidak diuntungkan dengan pilkada DPRD. Suara Demokrat hanya 10%.

Partai mana yg usulkan? Siapa yang diuntungkan dengan pilkada DPRD? Ya tentu partai-partai besar.

Kalau mereka berniat membuat Pilkada oleh DPRD itu untuk bagi-bagi kursi Gubernur, Bupati & Walikota, rakyat kita dikemanakan?

Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar.

Calon Kepala Daerah yang akan dipilih DPRD, ditetapkan para elite partai. Calon-calon ini belum tentu sesuai kehendak rakyat.

Pilihan di DPRD bisa transaksional. Calon Gubernur, Bupati & Walikota lebih ditentukan oleh para Ketua Umum Partai.

Saya juga tidak setuju jika Pilkada Langsung yang kita jalankan selama ini tidak ada perbaikan yang mendasar. Terbukti banyak penyimpangannya.

Ada 10 Perbaikan Besar yang saya & PD usulkan, agar Pilkada Langsung kita makin berkualitas dan terbebas dari ekses buruk.

Dengan uji publik, dapat dicegah Calon dengan integritas buruk & kemampuan rendah, tapi maju karena hubungan keluarga semata dengan "incumbent".

(2) Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan terlalu besar.

(3) Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar hemat biaya dan mencegah benturan antar massa.

(4) Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya untuk mencegah korupsi.

(5) Melarang politik uang, termasuk serangan fajar & bayar parpol yang mengusung. Banyak yang korupsi untuk tutup biaya pengeluaran seperti ini.

(6) Melarang fitnah & kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik, sehingga perlu diberikan sanksi hukum.

(7) Melarang pelibatan aparat birokrasi. Banyak Calon yg menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka.

(8) Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena yang terpilih merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu.

(9) Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang akuntabel, pasti & tidak berlarut-larut. Perlu pengawasan sendiri agar tidak terjadi korupsi.

(10) Mencegah kekerasan & menuntut tanggung jawab Calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Banyak kasus perusakan karena tidak puas.

10 Perbaikan Besar itulah yang harus masuk dalam UU Pilkada yang baru. Yang melanggar mesti diberikan sanksi hukum yang tegas.

Realitasnya, DPR telah tetapkan Pilkada oleh DPRD. Karenanya, saya tengah berupaya agar sistem Pilkada ini tidak diberlakukan.

Saya tengah berkonsultasi dengan Tim ahli hukum tata negara tentang jalan konstitusional apa yang harus saya tempuh.

Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Saya akan terus berjuang, sekarang & kapanpun, karena Pilkada oleh DPRD saya nilai lebih buruk dari Pilkada Langsung dengan Perbaikan.

Mari kita berdoa agar proses ini berjalan lancar demi terwujudnya demokrasi yang kita cita-citakan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, mengatakan mafia migas di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto. Target utamanya yakni PT Pertamina (Persero) dan seluruh anak usahanya.

Menurutnya, dari hasil kejahatan ini, mafia migas berusaha memperkaya diri dan menguatkan kelompoknya.

"Para mafia ini yang salah satunya membuat Soeharto jaya sampai 32 tahun. Mereka mulai pestapora sejak booming minyak pada 1980 hingga 1990-an. Ketika itu Indonesia mampu memproduksi minyak 1,6 juta barel per hari," kata Erwin dalam diskusi di galeri cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014).

Lebih jauh, menurut Erwin, dalam perjalanannya,  keberadaan mafia migas semakin menggurita. Terlebih pascadisahkannya Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

"Mafia migas sempat vakum di era Gus Dur, namun kerja sindikasi ini makin menohok paska sukses melucuti tata kelola dan tata niaga migas melalui UU Migas 2001," kata Tim Pokja Energi Rumah Transisi Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jufus Kalla tersebut.

Erwin menambahkan, modus mafia migas, biasanya dengan melakukan intervensi terhadap UU. Mereka akan menguasai atau merusak sistem dan tata kelola dan tata niaga migas.  Mulai dari mempreteli perangkat aturan, sistem, lalu mengkader mafia dan pengikutnya, guna menguasai seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga dalam sistem negara.

Orang-orang di balik mafia migas, terang Erwin, adalah kombinasi dari kekuatan  birokrat, politisi dan pebisnis.

Mereka bergerak dan menciptakan kaderisasi apik dari hulu sampai hilir yang teramat rakus. Bahkan, tak segan menghabisi siapapun yang mencoba membongkar jaringan kartelnya itu.

"Jadi seperti Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Ari Soemarno, Muhammad Reza Chalid, R. Priyono hingga Karen Agustiawan adalah sederet nama yang tidak boleh dilepaskan dari perhatian kita soal amburadulnya tata kelola migas Indonesia di level hilir," kecamnya.

Dari hitungannya, Erwin melanjutkan, kerugian negara dari para mafia migas ini mencapai 4,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 37 triliun per tahun.

Luwuk. Proyek rehabilitasi ruangan VIP 2 Badan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dikerjakan tanpa mempedomani RAB yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal itu terungkap dalam pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Kab. Banggai pada Selasa 23 September 2014.

Tembok pembatas antar teras kamar yang seharusnya memakai slope namun kenyataannya setelah diperiksa dengan cara menggali lantai oleh tim ternyata tidak dilakukan, demikian juga papan proyek tidak tampak disekitar lokasi proyek.

Para tukang bangunan yang sedang mengerjakan proyek tersebut tampak kebingungan menjelaskan pekerjaan tersebut, namun tim pemeriksa tetap berkeras untuk harus dikerjakan sesuai RAB yang ada. Tim pemeriksa juga berpesan agar selokan yang ada harus dibuat menjadi selokan tertutup. /MN

Jakarta - Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal di Indonesia. 

Peristiwa semacam itu cerita buruk masa lalu yang kemudian dikoreksi melalui gerakan reformasi 1998. Melalui reformasi dijadikan titik tolak bagi kelangsungan demokratisasi, diantaranya dalam hal pemilihan kepala daerah. Maka dari itu, sejak terbit UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilukada menggunakan sistem pemilihan oleh rakyat secara langsung tanpa diwakilkan oleh DPRD. 

Korupsi DPRD

Begitu pula adanya tudingan soal biaya politik yang mahal dalam Pilkada langsung sesungguhnya tidak terbukti. Andai definisi biaya pilkada yakni pendanaan bersumber dari APBD ditambah biaya politik yang dikeluarkan kandidat untuk pemilih (tentu dengan kritik atas peristiwa ini), hal itu tidak seberapa dibanding pilkada DPRD kelak. 

Reproduksi permusuhan pasca pilpres yang direkayasa oleh sebagian kecil orang, tetapi mereka berperan dominan dalam koalisi merah putih, untuk terus bermanuver dengan berbagai cara yang ujungnya menghambat laju pemerintahan dan menggoncangkan sistem politik.

Demokratisasi yang berlangsung sebagai mandat reformasi tentu tidak bisa dihentikan. Upaya koalisi neo orba dengan merekayasa Pilkada oleh DPRD berarti tindakan anti demokrasi. Karena anti demokrasi, berarti memusuhi rakyat dalam proses politik kebijakan. Politik otoriter yang menjadi catatan kelam masa lalu, tidak bisa dibiarkan hidup kembali oleh karena ulah para pembajak demokrasi Indonesia.