Koalisi Merah Putih Ingin Kudeta Jokowi?
JAKARTA - Koalisi Merah Putih (KMP) dicurigai tengah menyiapkan "kudeta merangkak" atau untuk menggulingkan secara konstitusional kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menuturkan, kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai, KMP ingin menguasai "kursi" pemimpin DPR dan MPR beserta alat kelengkapannya guna memuluskan rencananya tersebut.
"Apakah ini dibuat satu paket untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR? Dikembalikan pada proses MPR dan Jokowi tidak sampai selesai? Itu akan jadi sangat politis," kata Aria Bima di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).
Aria menjelaskan, jika parlemen dikuasai oleh KMP, penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah, dengan kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.
"Ini kan sudah pola permainan akal-akalan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, kata Aria, PDIP akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP. Dia berharap titik temu bisa dicapai tanpa harus ada transaksi dan bagi-bagi kursi.
"Mau menang, mau kalah, yang jelas hal-hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujar dia.
KMP sebelumnya berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).
Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP. /tribunnews.com
Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.“Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014. Herman pernah mengatakan pemilihan langsung merupakan produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. “Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak karena usulan tersebut bisa menjadiblunder. “Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. “Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih,” kata Ikrar. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan. /tempo.co
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menuturkan, kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai, KMP ingin menguasai "kursi" pemimpin DPR dan MPR beserta alat kelengkapannya guna memuluskan rencananya tersebut.
"Apakah ini dibuat satu paket untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR? Dikembalikan pada proses MPR dan Jokowi tidak sampai selesai? Itu akan jadi sangat politis," kata Aria Bima di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).
Aria menjelaskan, jika parlemen dikuasai oleh KMP, penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah, dengan kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.
"Ini kan sudah pola permainan akal-akalan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, kata Aria, PDIP akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP. Dia berharap titik temu bisa dicapai tanpa harus ada transaksi dan bagi-bagi kursi.
"Mau menang, mau kalah, yang jelas hal-hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujar dia.
KMP sebelumnya berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).
Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP. /tribunnews.com
Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.“Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014. Herman pernah mengatakan pemilihan langsung merupakan produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. “Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak karena usulan tersebut bisa menjadiblunder. “Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. “Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih,” kata Ikrar. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan. /tempo.co
x
Categories:
Nasional
0 komentar:
Post a Comment