Ahok Tolak Manifesto Pemurnian Agama Gerinda

Politisi Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama tidak sepenuhnya setuju dengan manifesto partainya sendiri. Terutama dengan kalimat 'Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama'.

Plt Gubernur DKI Jakarta yang kerap disapa Ahok ini mengatakan, tidak mungkin negara mana pun di dunia melakukan pemurnian agama. Ia mengkhawatirkan jika dilakukan akan terjadi bentrokan dan kekacauan. 

"Ada capres kita yang pikirannya seperti itu. Jujur aja. Gerindra juga diprotes memurnikan agama. Mana ada negara Indonesia memurnikan agama. Tidak ada negara yang bisa memurnikan agama," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (19/6).

Manifesto Perjuangan terdapat pada halaman 40 yang terdapat di situs resmi partaigerindra.or.id. Kata 'kemurnian' itu kemudian diartikan sebagai 'pemurnian' dan sempat mengundang protes di media sosial. 
Ahok menambahkan dalam UUD 1945 dan Pancasila tidak ada istilah memurnikan agama. Pemurnian agama mungkin terjadi kalau negara itu merupakan negara agama karena penaklukan, seperti di negara-negara Timur Tengah. 

Berbeda dengan Indonesia, yang meski negara berpenduduk muslim terbesar, ajaran Islam atau yang lainnya masuk karena adanya perdagangan dan diterima masyarakat dengan sukarela karena pilihan pribadi. Bukan melalui penaklukan, pemaksaan atau pemurnian antara mayoritas dan minoritas. 

"Di Indonesia unik, 85% penduduknya muslim, tapi tidak menggunakan itu dalam membuat UUD 1945 dan Pancasila, karena agama Islam masuk ke Indonesia bukan akibat penaklukan, tapi karena dagang dan budaya. Makanya yang membuat itu (Manifesto) adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh Timur Tengah," jelas Ahok. /sumber

0 komentar:

Post a Comment