MolokekNews

MolokekNews - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Joko Widodo (Jokowi) diceramahi dan disuruh ngaji kitab kuning oleh Pemilik Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyi’in, desa Pacul Gowang, Jombang, Jawa Timur, KH Muhammad Abdul Azis Mansyur.

“Pertemuan silaturahmi berlangsung akrab, Kyai sempat memberikan wejangan jika kelak (Jokowi) terpilih mau menjalankan nilai-nilai yang diperjuangkan Nahdatul Ulama (NU). Lalu tadi Kyai sempat memberikan kultum, kuliah tujuh menit, dan Pak Jokowi tadi disuruh belajar kitab kuning,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat menemani Jokowi melakukan safari politik ke tempat ini, Sabtu (3/5/2014).

Jokowi dan Kyai Azis pun hanya tersenyum mendengarkan ucapan Basarah. Sementara itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jakfar yang mewakili Kyai, mengatakan ada beberapa catatan penting. Yang pertama, menanamkan ajaran Islam ahlu sunnah waljamaah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena ahlu sunnah waljamaah adalah pengawal bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Marwan.

Yang kedua, sambungnya, ada nilai-nilai luhur pesantren, terutama pesantren-pesantren tradisional harus kita lestarikan semuanya. Pelestarian ini, kata Marwan, demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia.

Yang ketiga, tambah dia, yang tidak kalah penting adalah bahwa memilih imam itu sendiri, sebagai pemimpin ahlu sunnah waljamaah, adalah kewajiban bagi kita semua, bagi rakyat Indonesia. Dan, NU tidak pernah memberontak kepada negara.

“Oleh karena itu, kepada Pak Jokowi Kyai Aziz memberikan nasihat bahwa kepemimpinan harus dijaga supaya negara kesatuan kita betul-betul tegak dan sampai seterusnya. Dan NU akan terus mengawal negara Indonesia ini, dan beliau memberikan restu kepada Pak Jokowi untuk berjuang memimpin negara ini,” papar Marwan.

Di kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan telah diberikan wejangan kepadanya bila nanti Allah memberikan izin untuk menjadi pemimpin nasional. “Tadi sudah dijelaskan, dan saya memahami sekali apa yang beliau sampaikan,” tutur Jokowi.

Sementara itu, Kyai Azis sendiri merestui Jokowi menjadi capres. Sebab, menurutnya, sosok Gubernur DKI Jakarta ini adalah orang yang ramah, merakyat dan bisa menerima nasihat serta tidak membantahnya.

Smeentra itu, disinggung soal kitab yang dibaca Jokowi tadi, Kiyai Azis menerangkan, kitab tersebut merupakan kitab yang berisikan syariat Islam tentang dasar ilmu fiqih.

“Pak Jokowi membaca Jam ul jamawek usul fiqih, menjadi sumber pada fiqih syariat orang Islam yang dicantumkan dalam kitab yang saya sajikan kepada pak Jokowi tadi. Saya bacakan kitab ngaji pak Jokowi dengan saya? Oh iya iya katanya Pak Jokowi,” ujar Kiyai Azis.

“Saya merestui, memang beliau menyatakan bahwa akan mencalonkan diri sebagai presiden, saya merestui,” kata Kiyai Azis.

Namun, ungkapan ini terlepas dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Kiyai Azis menerangkan, tidak ada pembicaraan untuk hal itu dalam kesempatan kali ini. “Belum-belum ada pembicaraan itu,” tuturnya.

Jokowi kunjungi ponpes Tebu Ireng

Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Solahuddin Wahid (Gus Solah) meminta bakal calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) untuk membereskan masalah hukum yang ada di Indonesia.

“Masalah utama kita itu penegakan hukum, cuma itu saja,” kata Gus Solah usai dikunjungi Jokowi di pesantren Tebu Ireng, Sabtu (3/5/2014).

Dia menerangkan, masalah hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dan menjaga hak asasi manusia. Tugas selanjutnya, sambung Gus Solah, adalah menyelesaikan reformasi demokrasi dan reformasi agraria yang sampai hari ini belum terwujud.

Selain itu, adik dari mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini meminta agar dibuat pemisahan untuk Direktorat Pajak menjadi badan khusus.

“Saya pikir saya setuju sekali karena memang harus dipisah antara yang mengumpulkan uang dan yang menggunakan uang,” tambahnya.

Secara pribadi, Gus Solah memberikan restu pencapresan Jokowi. Namun, dia menolak bila dukungan ini disebut dukungan penuh dari santri Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di pondok pesantrennya.

“Insya Allah begitu (mendukung),” kata Gus Solah.

“Umat (NU) itu kan punya akal masing-masing ya. Ada kyai yang ke sana, ada yang ke sini. Banyak dinamika yang selalu terjadi di dalamnya. Biarkan masyarakat yang menilai,” tambahnya.

Dalam pertemuan ini, Gus Solah membantah jika pembicaraan dengan Jokowi ini menyinggung calon pendamping Jokowi. Namun, dia menyatakan calon pendamping yang cocok dengan Jokowi adalah yang menguasai dan memiliki prestasi di bidang hukum.

Salah satu kader NU yang berprestasi dibidang hukum adalah Mahfud MD. Sayangnya Gus Solah enggan mengomentari lebih jauh mengenai kans Mahfud menjadi pendamping Jokowi.

“Tergantung Pak Jokowi. Kan tidak hanya pak Jokowi sendiri, banyak pertimbangan juga,” katanya.

Jokowi yang dimintai komentar soal isyarat nama Mahfud MD ini mengatakan punya feeling yang sama dengan isyarat yang dimaksud Gus Solah.

“Kalau feeling saya melihat penegakan hukum, Gus Solah tidak menyampaikan secara eksplisit nama. Tetapi kalau masalah penegakan hukum, masalah reformasi kok feeling saya mengarah ke sana,” kata Jokowi yang disambut tawa peserta.

Dalam kunjungan ini, Jokowi juga berziarah ke beberapa makam yang ada di kompleks pesantren. Makam yang berada di tempat ini di antaranya makam KH. Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim dan Mantan Presiden Abdurahman Wahid.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang mendampingi Jokowi mengatakan, ini merupakan napak tilas dari kedua trah tersebut. Jokowi sebagai trah Sukarno dan Gus Solah sebagai trah Hasyim Ashari.

“Seperti kita ketahui Bung Karno bersama Kyai Hasyim Ashary di jaman kemerdekaan bergandengan tangan untuk merebut kemerdekaan dan ketika mendirikan untuk pertama kalinya negara RI ini. Malam ini pertemuan yang bersejarah, Pak Jokowi melakukan napak tilas dan beliau berdua (Gus Solah) sudah bertemu berbicara cukup panjang lebar membicarakan masalah keumatan, kebangsaan dan kenegaraan,” katanya.