MolokekNews

Jakarta – Aksi walkout yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna DPR membahas RUU Pilkada kontan mengundang kecaman keras, mengingat isu ini adalah salah satu yang paling menjadi perhatian rakyat tahun ini.

Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) misalnya, tak ragu menyebut aksi partai penguasa itu sebagai sikap ambiguitas. Demikian juga para anggota DPR dari kubu pendukung Pilkada secara langsung, mencemooh dan mengejek rekan-rekannya dari Demokrat yang ketika itu sedang melangkah meninggalkan ruangan.

Namun jika ditelaah, problem paling serius bukan karena partai yang mengaku “Demokrat” itu tidak menyukseskan sistem Pilkada langsung.

Jumat (25/9) dinihari rakyat menyaksikan bahwa partai penguasa ini memilih tidak menjawab ketika bangsa dihadapkan pada salah satu pertanyaan terbesar rakyat Indonesia abad ini. Tinggal glanggang colong playu, atau kurang lebih maknanya “berkoar keras tapi kabur ketika lawannya datang.”

Istilah sederhananya meminjam kalimat Formappi adalah pengecut, atau alternatif lainnya menurut politisi Demokrat Benny K Harman adalah “netral”.

Melalui Benny pula fraksi tersebut berdalih bahwa mereka terpaksa pergi karena keinginan Pilkada langsung disertai 10 syarat tidak diakomodir dalam sidang paripurna. Dengan kata lain, bagi Demokrat substansi masalahnya berbeda dengan substansi yang dihadapi rakyatnya sendiri.

Rakyat bertanya: pilkada langsung atau melalui DPRD? Demokrat bertanya: 10 syarat kami dipenuhi tidak?

Sekiranya Demokrat mendukung Pilkada DPRD, itu akan lebih terhormat karena paling tidak mereka menjawab pertanyaan rakyat. Lagipula, RUU Pilkada lewat mekanisme DPRD itu bisa dibilang merupakan inisiatif pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ketua umum partai.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah berulang kali menegaskan preferensi pemerintah atas pilkada lewat DPRD, dengan alasan antara lain pilkada langsung menyuburkan korupsi dan membuat bupati/walikota merasa bukan anak buah presiden karena mereka juga dipilih langsung.

Kalau Fraksi Demokrat mendukung proposal ini, berarti mereka konsisten dan sejalan dengan garis kebijakan pemerintahan SBY.

Namun mendekati sidang paripurna, Fraksi Demokrat mengaku mendukung Pilkada langsung, sehingga peta kekuatan langsung berubah. Opsi pilkada langsung bisa menang walau tipis. Partai Demokrat berubah dari partisipan menjadi “game changer”, penentu jawaban.

Mereka mengajukan 10 persyaratan dan bagi fraksi-fraksi lain pendukung pilkada langsung, itu bukan masalah.

Yang menjadi masalah, pada hari H ternyata 10 syarat itu menjadi hal terpenting bagi Demokrat, jauh lebih penting dari pertanyaan “langsung atau via DPRD.” Peta kekuatan kembali kacau.

Setelah membuat semua kekacauan ini, Demokrat memilih pergi, dan hanya segelintir saja dari anggota fraksi itu yang memilih menjaga kehormatan untuk berdiri gagah menjawab pertanyaan rakyat. Hanya segelintir. /beritasatu.com

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan satu dari dua wanita yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan merupakan istri dari Gubernur Riau Annas Maamun.

Jakarta - DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.

Fenomena menarik diatas terjadi di salah satu rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Para pedagang secara bebas menjajakan dagangannya berupa makanan dan pakaian di tepi koridor (jalan penghubung) antar ruangan, tanpa ada larangan dari pihak pengelola rumah sakit tersebut.

/MN

JAKARTA – Ketua Harian Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menegaskan partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun.Menurut dia, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.

"Dua hari   lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU Pilkada. PD berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," kata Syarif kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Syarif mengatakan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan. Ada beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, namun menurutnya ada kelemahan dalam pilkada langsung, namun kelemahan itu bisa diperbaiki.

"Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial dan budaya, begitu juga di keutuhan. Semua ekses-ekses negatif tersebut pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan," katanya.

Dirinya berharap dengan beberapa penyempurnaan, proses pemilukada bisa berjalan lebih sempurna lagi. Syarif menambahkan, dukungan PD juga merupakan perwujudan implementasi UUD 1945. Selain itu, PD juga ingin mempertahankan semangat reformasi, dan tak kembali ke masa lalu.

"PD sangat berkeinginan bahwa pemilu yang sudah demokratis dilakukan, pada prinsipnya itu adalah pemilu yang betul-betul diinginkan rakyat karena sifatnya demokratis," katanya. /tribunnews.com

Jakarta: Bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat koordinasi nasional luar biasa. Ketua Umum Apkasi Isran Noor menegaskan bahwa ini merupakan sikap penolakan dari para bupati dan wali kota sebagai representasi masyarakat di daerah terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Mengembalikan mekanisme pemilihan Kepala Daerah kepada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi. Lebih dari itu, menyerahkan pilkada ke DPRD sama saja merampok kedaulatan politik rakyat," kata Isran di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Menurutnya sikap tegas yang diambil oleh Apkasi dan Apeksi menolak pilkada melalui DPRD sebetulnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah (Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri), Komisi II, dan Panja RUU Pilkada di DPR RI. Namun, masukan tersebut tidak mendapat perhatian serius.

Hal itu terlihat dari aturan pilkada oleh DPRD dalam RUU Pilkada masih terus bergulir, serta memiliki kemungkinan akan tetap masuk hingga RUU disahkan pada akhir massa sidang DPR, 25 September mendatang.

"Selain untuk mempertegas sikap penolakan kami terhadap ketentuan pilkada dipilih DPRD, rakornas ini juga akan mengonsolodasikan langkah-langkah apa yang akan ditempuh Apkasi dan Apeksi pascapengesahan RUU Pilkada yang masih memuat aturan pilkada dipilih oleh DPRD," kata Isran. Ia pun membenarkan pihaknya bakal melakukan judicial review ke MK.

Senada dengan Isran Noor, Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut menyayangkan jika aturan pilkada diserahkan kembali ke DPRD. Dengan itu, para bupati dan wali kota akan kembali tersandera oleh kepentingan partai di DPRD.

"Jangan heran, jika nantinya para bupati dan wali kota tidak akan optimal bekerja membangun daerah karena sibuk direcoki oleh DPRD," kata Vicky.
PR/Metrotvnews.com

Gedung DPR RI Senayan Jakarta

JAKARTA - Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar hari ini. Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Djohermansyah Johan.

Dalam rapat di Gedung DPR, Selasa (9/9/2014), fraksi-fraksi bersama pemerintah dan DPD mengeluarkan pandangan terhadap RUU tersebut. Hasil sikap dari pemerintah, fraksi serta DPD meliputi sejumlah poin:

1. Mekanisme pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati/wali kota

Pemerintah menyetujui pilkada gubernur, bupati/wali kota dipilih langsung. Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) serta Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FGerindra) mengusulkan agar pilkada gubernur, bupati/wali kota dipilih oleh DPRD.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (FHanura) selaras dengan sikap pemerintah. DPD mendukung pilkada gubernur dipilih langsung. Sedangkan untuk pilkada bupati/ wali kota melalui DPRD.

2. Satu paket/tidak satu paket kepala daerah atau wakil kepala daerah

Pemerintah mendukung agar kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak satu paket. Usulan ini juga disetujui FPD, FPG, FPDIP, FPAN, FPPP dan DPD. Sedangkan, FPKS, FPKB, FGerindra dan FHanura yang berharap agar pilkada tetap satu paket.

3. Pilkada serentak

Pemerintah mendukung pilkada serentak digelar pada 2015 dan 2018. Seluruh fraksi dan DPD juga menyepakati pelaksanaan pilkada serentak. Hanya dari FPDIP dan FPPP yang berharap agar pilkada serentak berlangsung pada 2015, 2018, dan 2019.

4. Penyelesaian sengketa hasil pilkada

Pemerintah, FPD, FPG, FPDIP, FPKS, FPAN, FPPP mendukung agar penyelesaian sengketa hasil melalui jalur Mahkamah Agung untuk pilkada.

Sementara FPKB, FHanura dan DPD merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mengurus sengketa hasil pilkada. FGerindra justru mengusulkan penyelesaian hasil melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

5. Dana penyelenggaraan Pilkada

Pemerintah bersama Demokrat, Golkar, PAN, Gerindra dan DPD setuju dibebankan ke APBN. Sedangkan PDIP, PKS, PPP, PKB dan Hanura dibebankan kepada APBD.

/tribunnews.com

Jakarta - Sistem Pilkada lewat DPRD yang diusung Koalisi Merah Putih mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Ada yang menilai langkah ini berpotensi menimbulkan korupsi baru, ada juga yang menganggap ini langkah mundur dalam demokrasi. Saatnya publik bergerak!

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut, dengan Pilkada sistem perwakilan, maka suara rakyat dialihkan kepada anggota DPRD. Dengan sistem ini, anggota DPRD memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi di depan si kepala daerah.

Masalah lain yang bisa timbul bila Pilkada lewat sistem perwakilan DPRD adalah calon yang diusung tak akan berkualitas. Sangat sulit menemukan orang-orang hebat seperti yang saat ini sudah muncul.

3. Bakal Muncul 'Penjajahan' Baru

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, pelaksanaan Pilkada bukan hanya dilihat dari nominal dana yang dikucurkan. Ia menilai Pilkada yang melalui DPRD akan menimbulkan 'penjajahan berskala regional' oleh anggota dewan pada kepala daerah yang terpilih.

4. Pilkada Langsung Tak Mahal

Pilkada langsung diklaim Koalisi Merah Putih menelan biaya tinggi. Padahal, menurut testimoni para calon yang pernah maju, tidak. 

Pemilihan kepala daerah menjadi wacana perdebatan dalam RUU Pilkada yang sedang digodok DPR. Jika sistem politik Indonsia menganut presidensial, maka kepala daerah seyogianya dipilih secara langsung oleh rakyat. Bukan perwakilan melalui DPRD.

(mad/nrl) /detik.com

MISTERI BOROBUDUR 

*MN

Deputi Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menganalisa penyebab partai yang menginginkan kepala daerah (kada) tidak dipilih secara langsung tapi dikembalikan lagi ke DPRD. Selain karena ada agenda yang terselubung, juga karena didasari ketakutan.

"Partai pendukung Kada dipilih DPRD adalah partai penakut," kata Masykurudin dalam keterangan persnya kepada JPNN, Minggu (7/9).

Masykurudin menyebutkan ada empat ketakutan yang dimaksudnya. Ketakutan pertama; takut dekat dengan pemilih. Pilkada langsung adalah kesempatan besar partai ditingkat lokal untuk saling mendekatkan dalam berkomunikasi politik dengan pemilih. Masa kampanye dalam ‎Pilkada adalah masa penting bagaimana partai politik membuktikan diri kedekatannya dengan pemilih.

"Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, partai takut akan sikap kritis pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya," katanya.

Ketakutan kedua adalah partai politik takut dievaluasi. Pada level eksekutif, adalah hak pemilih untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Bila pemilih menilai selama kepemimpinannya partai daerah dipandang buruk, maka hak bagi pemilih untuk tidak lagi memilih calon dari partai tersebut. Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, berarti partai takut akan adanya evaluasi publik atas kinerja pemerintahannya.

Sedangkan ketakutan ketiga; partai politik takut menjadi partai terbuka. Dalam Pilkada langsung, aspek keterbukaan dari partai menjadi salah satu kunci kemenangan. Semakin partai membuka diri terhadap proses pencalonan yang menyerap aspirasi maka semakin membuka peluang menang. Bila Pilkada kembali ke DPRD, maka partai ketakutan terhadap apa yang terjadi di internal partai politik yang sesungguhnya adalah lembaga publik.

Ketakutan keempat adalah partai politik takut dipantau. Dalam proses Pilkada langsung, elemen organisasi masyarakat sipil mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditingkat lokal. Kontrak-kontrak politik yang dibangun antara pemilih dengan calon yang didukung partai adalah bagian penting untuk membangun akuntabilitas pemerintahan.

"Bila Pilkada kembali ke DPRD, maka partai politik ketakutan terhadap pemantauan kinerja pemerintahan dari elemen masyarakat sipil tersebut," pungkas Masykurudin.

Seperti diketahui, partai yang menginginkan kada dipilih DPRD merupakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. PKS yang juga tergabung dalam KMP tiba-tiba berbalik arah, meski sebelumnya dalam pembahasan RUU Pilkada menolak sistem pemilihan DPRD. (awa/jpnn) /jpnn.com

 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai praktek korupsi semakin rentan dilakukan kepala daerah hingga tingkat II jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Menurut Busyro, jika kepala daerah dipilih DPRD, korporasi akan cenderung lebih mudah menyogok anggota DPRD dan anggaota DPRD jadi lebih leluasa memeras kepala daerah.

"Praktek korupsi di kepala daerah tingkat II untuk IUP (ijin usaha pertambangan), akan semakin parah, dan semakin rentan karena korporasi tambang lebih mudah nyogok anggota DPRD dan sebaliknya anggota DPRD merasa lebih leluasa memeras kepala daerahnya," kata Busyro melalui pesan singkat, Minggu (7/9/2014).

Selain itu, menurut Busyro, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru merampas hak demokrasi rakyat. Sebagai subyek hukum, kata dia, rakyat mememiliki hak politik yang harus dihormati.

"Jika selama ini parpol melakukan pendidikan politik dengan benar tentang hak-hak asasi sipil politiknya, maka rakyat akan marah jika hak-haknya dipangkas," sambung Busyro.

Dia mengatakan, pemberantasan korupsi sangat memerlukan peran aktif masyarakat. KPK, menurut Busyro, sudah mencegah praktek korupsi di daerah melalui program-program kerja bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dengan demikian, kata dia, alangkah cantiknya jika beberapa fraksi di DPR tidak memaksakan kehendak mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan dalih pemilu langsung boros anggaran.

Saat ini, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara itu, Fraksi PDI-P, Hanura, dan PKB tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. /kompas.com

 

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik keras usulan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Usulan tersebut masuk dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR RI.

Dalam rancangan undang-udang tersebut, pemerintah mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak langsung melainkan DPRD. Namun, hingga pembahasan saat ini usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD hanya untuk bupati atau walikota, sedangkan untuk gubernur diusulkan masih dilakukan secara langsung.

"Ini menodai reformasi," kata Faisal di Hotel Ibis, Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Faisal mengingatkan, rakyat menuntut agar pemilihan dapat dilakukan secara langsung dan tidak melalui percaloan.

Ia menengarai, usulan tersebut ditunggangi koalisi Merah-Putih karena saat ini sebanyak 63 persen suara parlemen dikuasai koalisi tersebut, sedangkan kubu Jokowi-JK hanya menguasai sebanyak 37 persen.

"Kalau 63 persen di seluruh provinsi, lalu Pilkada lewat DPRD ya menang semua, jadi enggak perlu ada pemilu. Itu namanya bangsat," tegas Faisal.

Menurut Faisal, metode pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berkaitan dengan penghematan anggaran. Menurutnya banyak cara anggaran dapat dihemat dalam penyelenggaraan Pilkada.

"Itu kan balas dendam saja, itu strategi bangsat, maaf tidak ada lagi kata yang halus selain bangsat. Rakyat tidak bisa mengoreksi pemerintahan. Tidak ada calon independen lagi," kata Faisal.

Faisal mengatakan bila DPR akhirnya mengesahkan RUU tersebut, ia yakin banyak kelompok masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Ini akan maju ke MK, bukan saya saja tapi kelompok masyarakat. Kita bawa sama-sama ke MK," ujar Faisal.

(Ferdinand Waskita) /kompas.com

Memperingati 10 tahun tewasnya Munir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, mendesak pemerintah Indonesia untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku pembunuhan aktivis hak asasi manusia Indonesia itu.

"Hingga hari ini keadilan belum ditegakkan. Upaya menyeret mereka yang diduga bertanggung jawab ke muka hukum juga masih belum tercapai," ujar Kerry dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan Sabtu (6/9/2014).

Kerry menambahkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 mengakui bahwa penyelesaian menyeluruh kasus pembunuhan Munir merupakan ujian penting bagi demokrasi Indonesia.

"Hingga hari ini pernyataan itu masih tepat. Amerika mendukung semua upaya untuk membawa orang-orang yang memerintahkan pembunuhan Munir ke muka hukum," ujar dia.

Kerry mengatakan, Munir adalah suara hati nurani dan kejernihan berpikir yang telah menjadi inspirasi bagi aktivis, ilmuwan, dan pelayan publik yang kini sedang berjuang memajukan Indonesia.

"Hari ini Amerika bersama rakyat Indonesia memperingati warisan Munir Said Thalib dan kami menyerukan perlindungan bagi semua pihak yang bekerja demi perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia," ujar Kerry dalam akhir pernyataan.

Munir meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam pada 7 September 2004 dalam perjalanan untuk menempuh pendidikan S2 di Utrecht, Belanda.

Dalam penyelidikan diketahui ia meninggal tak wajar. Otopsi yang dilakukan pemerintah Belanda atas jenazah almarhum mendapati racun arsenik dalam kadar mematikan di dalam tubuhnya.

Munir memang dikenal tidak pernah takut memperjuangkan HAM dan sering membuat pihak yang dikritiknya gerah. Ia pernah melawan Kodam V Brawijaya ketika memperjuangkan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan disiksa dengan brutal hingga tewas.

Munir juga tak gentar menyelidiki kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada masa reformasi 1997-1998, termasuk kasus penembakan mahasiswa di Trisakti (1998), Semanggi (1998 dan 1999) hingga pelanggaran HAM semasa referendum Timor Timur (1999).

Presiden Yudhoyono pada 23 Desember 2004 membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang diketuai petinggi Kepolisian saat itu, Brigjen (Pol) Marsudi Hanafi, dan melibatkan sejumlah masyarakat sipil.

Setahun kemudian polisi resmi menetapkan pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai tersangka pembunuh Munir. Dalam sidang pengadilan, hakim Cicut Sutiarso menyatakan Pollycarpus, yang sedang cuti dan sempat bertukar tempat duduk dengan Munir dalam penerbangan dari Jakarta-Singapura, menaruh arsenik dalam makanan Munir karena ingin membungkam aktivis itu. Pollycarpus dijatuhi vonis 14 tahun penjara.

Tiga tahun kemudian, pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn) Muchdi PR, mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN), juga ditangkap karena diduga menjadi otak pembunuhan Munir. Sejumlah bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya, tetapi pada akhir 2008 Muchdi divonis bebas. Vonis yang kontroversial ini kemudian ditinjau ulang dan tiga hakim yang memvonisnya kini diperiksa pihak berwenang.

Sejak pembunuhan Munir, para aktivis HAM di Indonesia memperingati tanggal 7 September sebagai Hari Pembela HAM Indonesia./kompas.com

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini terus bergulir. DPR diyakini bisa mensahkan sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2009-2014 berakhir.

Namun saat ini, RUU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan termasuk para aktivis. Penyebabnya, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan diwakilkan kepada DPRD dianggap telah mencederai hak-hak politik rakyat dan cita-cita reformasi.

“Kami para aktivis dari berbagai elemen dan buruh menolak keras RUU yang mencederai rakyat dan cita-cita reformasi yang telah ditebus dengan darah dan air mata para pahlawan reformasi, ” kata aktivis dan pegiat demokrasi, Moh Jumhur Hidayat dalam prolog perlawanan rakyat di Taman Ismail Marzuki, Cikini,  Jakarta, Minggu (7/9).

Menurut Jumhur, gerakan yang sedang digagas dan dimatangkan ini adalah untuk menyadarkan, bahwa bila RUU itu disahkan maka konsekuensinya adalah, bakal tumbuh subur seperti jamur di musim hujan, berbagai praktik korupsi, politik uang. Serta yang bisa mencalonkan Kepala Daerah hanyalah kaum berduit saja.

“Jika RUU pemilihan kepala daerah oleh DPRD disahkan, sama saja kita akan kembali kepada zaman jahiliyah dan sarat korupsi dan segala tindak yang merugikan kepentingan rakyat, ” tandasnya.

Saat ini, pilkada langsung dianggap meneguhkan kedaulatan rakyat dan menguatkan demokrasi. Jika ada dampak negatif, masih bisa dibenahi dan menjadi tanggungjawab kita semua untuk memperbaikinya. Bila politik uang masih terjadi, bisa dibuatkan sistem penataan pemilu menyeluruh.

“Intinya, pilkada langsung memberi peluang munculnya pemimpin yang baik dan berkualitas,” ujarnya.

Seharusnya DPR sekarang menghormati perjuangan bangsa yang sepakat menggunakan pemilu langsung. Argumentasi bahwa pilkada langsung menimbulkan konflik horizontal, sangat tidak tepat. Sebab, jumlah korban akibat konflik horizontal terus berkurang.

"Itu alasan yang tidak rasional dan tidak ada argumentasi. Justru akan mengkhianati rakyat itu sendiri dan hanya menguntungkan segelintir elit semata. Tapi gerakan yang sedang digagas murni, tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden dan pihak tertentu, ” akunya.

Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi. Pengusung sangat subjektif dan menghina rakyat karena dituding sebagai alasan ongkos politik mahal. Ongkos pilkada menjadi mahal disebabkan mental dan watak serakah politikus.

Selama ini, pemilihan langsung masih terjadi banyak kekurangan, menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat penting untuk dipertahankan. Demokrasi Indonesia menurutnya membutuhkan pemilihan secara langsung.

“Pergerakan rakyat akan segera melakukan konsolidasi ke daerah-daerah untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU tersebut disahkan. Sekarang bukan saatnya diskusi, tapi aksi turun ke jalan dengan masif, ” seru Jumhur yang langsung disambut dengan yel-yel dukungan.

Turut hadir dalam prolog pergerakan rakyat menolak RUU tersebut, di antaranya Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Mahasiswa dan pegiat demokrasi, serta Relawan Jkw-Jk maupun Relawan Prabowo-Hatta. [did] /rmol.co