BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara menanggapi isu yang diembuskan situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.

Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks. Presiden SBY menegaskan pemberitaan Wikileaks sangat sensitif dan menyangkut harga diri baik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY.

"Yang jelas, pemberitaan Wikileaks dan Sindonews.com itu, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik ibu Megawati dan saya sendiri," tegas SBY saat memberikan keterangan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).

Sebab, menurut SBY, pemberitaan tersebut juga bisa menimbulkan kecurigaan dan spekulasi. Bahkan bisa-bisa mengarah pada fitnah nantinya baik terhadap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY.

Untuk itu, SBY berharap pernyataan persnya ini didengarkan Wikileaks--dimanapun berada--oleh Sindonews.com, pemerintah dan otoritas Australia. Bahkan SBY berharap pernyataannya didengarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena saya ingin segala sesuatunya terang benderang di negeri ini. Semangat kita sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena diberitakan seolah-olah ada korupsi, saya berharap saudara-saudara kita yang ada di KPK bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini," tegasnya.

Diberitakan, WikiLeaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga dikenal sebagai SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (yang juga dikenal sebagai Mega) dan saat pemimpin partai politik PDIP, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen WikiLeaks.

”Dan kerabat dari masing-masing tokoh negara, yang secara khusus tidak disebutkan namanya yang sedang dalam penyelidikan kasus korupsi,” imbuh dokumen itu.

Dokumen tersebut juga secara khusus melarang publikasi urutan tokoh-tokoh terkait oleh perwakilan Australia untuk ASEAN, Gillian Bird, yang baru saja ditunjuk sebagai Australia sebagai Duta Tetap untuk PBB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi isu yang dihembuskan situs antikerahasiaan Wikileaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.

Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut Wikileaks.

Untuk menanggapi Wikileaks, SBY langsung mengumpulkan informasi lengkap terkait tudingan tersebut. Karena itu SBY sudah mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, antara lain, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri dan kapolri Jenderal Sutarman melalui sambungan telepon.

Ditegaskan SBY, secara esensi atau rangkuman dari keterangan Gubernur BI maupun Menkeu, memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada tahun 1999. Saat itu yang mencetak NPA (Note Printing Australia)--Organisasi itu berada dalam naungan Bank Central Australia.

"Yang dicetak pada tahun 1999 itu adalah 550 juta lembar pecahan 100 ribu rupiah. Itu fakta pertama," tegas SBY saat memberikan keterangan kediamannya di Puri Cikeas Indah, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014).

Yang kedua, jelas SBY, keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang itu termasuk mencetak uang di Australia pada tahun 1999 itu ada pada BI.

Jadi, tandas dia, keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang itu termasuk mencetak uang di Australia pada tahun 1999 itu ada pada BI bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Itu yang kedua.

Hal ketiga SBY sampaikan, bahwa hal itu memang menjadi kewenangan serta tugas BI sesuai dengan Undang-undang (UU) BI dan peraturan yang berlaku bagi BI. "Ada landasan hukumnya, itu ketiga," ujarnya.

Keempat, imbuh SBY, baik Megawati dan dirinya belum menjadi Presiden.

Tetapi, tegas SBY, poinnya adalah yang memang itu kewenangan BI. Jadi siapapun Presidennya pada 1999 atau pada saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataupun mengeluarkan perintah-perintah Presiden

"Dengan demikian dengan empat fakta dan hal penting itu tadi, berita yang dikeluarkan Wikileaks yang diamplifikasi oleh Sindonews.com, tentu sesuatu yang menyakitkan," tegas SBY.

Sebelumnya juga Presiden SBY menegaskan pemberitaan Wikileaks sangat sensitif dan menyangkut harga diri baik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY.

"Yang jelas, pemberitaan Wikileaks dan Sindonews.com itu, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik ibu Megawati dan saya sendiri," tegas SBY.

Menurut SBY, pemberitaan tersebut juga bisa menimbulkan kecurigaan dan spekulasi. Bahkan bisa-bisa mengarah pada fitnah nantinya baik terhadap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan SBY.

Untuk itu, SBY berharap pernyataan persnya ini didengarkan Wikileaks--di manapun berada--oleh Sindonews.com, pemerintah dan otoritas Australia. Bahkan SBY berharap pernyataannya didengarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena saya ingin segala sesuatunya terang benderang di negeri ini. Semangat kita sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena diberitakan seolah-olah ada korupsi, saya berharap saudara-saudara kita yang ada di KPK bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini," tegasnya.

Diberitakan, Wikileaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga dikenal sebagai SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (yang juga dikenal sebagai Mega) dan saat pemimpin partai politik PDIP, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen Wikileaks.

”Dan kerabat dari masing-masing tokoh negara, yang secara khusus tidak disebutkan namanya yang sedang dalam penyelidikan kasus korupsi,” imbuh dokumen itu.

Dokumen tersebut juga secara khusus melarang publikasi urutan tokoh-tokoh terkait oleh perwakilan Australia untuk ASEAN, Gillian Bird, yang baru saja ditunjuk sebagai Australia sebagai Duta Tetap untuk PBB. /tribunnews.com