MolokekNews

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).

Kasus ini menyangkut dugaan korupsi multi juta dolar yang dibuat oleh agen dari anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak yang diduga meibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain.

WikiLeaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga dikenal sebagai SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (yang juga dikenal sebagai Mega) dan saat pemimpin partai politik PDIP, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen WikiLeaks.

”Dan kerabat dari masing-masing tokoh negara, yang secara khusus tidak disebutkan namanya yang sedang dalam penyelidikan kasus korupsi,” imbuh dokumen itu.

Dokumen tersebut juga secara khusus melarang publikasi urutan tokoh-tokoh terkait oleh perwakilan Australia untuk ASEAN, Gillian Bird, yang baru saja ditunjuk sebagai Australia sebagai Duta Tetap untuk PBB.

Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis dokumen pemerintah Australia yang mencegah pengungkapan kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pemimpin dan tokoh Asia.

Selain nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, WikiLeaks merilis sederat nama yang masuk daftar tokoh itu.

WikiLeaks hanya merilis dokumen perintah Australia yang mencegah pengungkapan kasus dugaan korupsi itu, tanpa menjelaskan kasus dugaan korupsi apa yang dimaksud.

Situs yang didirikan Julian Assange itu, menyebut beberapa tokoh dan pemimpin Asia diduga menerima atau berusaha menerima suap atau pembayaran yang tidak benar. Juga merestui atau tidak sengaja merestui setiap orang untuk menerima atau mencoba menerima suap yang tidak benar.

Masih menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, berikut beberapa tokoh yang disebut masuk daftar tokoh yang dilarang Australia untuk diungkap kasus dugaan korupsinya.

1. Setiap perdana menteri atau mantan perdana menteri dari Malaysia, atau mantan
wakil perdana menteri Malaysia.
2.  Setiap menteri keuangan atau mantan menteri keuangan Malaysia.
3. Perdana Menteri Malaysia saat ini, Najib Razak.
4. Mantan Perdana Menteri Malaysia  Abdullah Ahmad Badawi.
5. Adik ipar Ahmad Badawai, Puan Noni.
6. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.
6. Mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin.
7. Mantan Menteri Perdagangan Malaysia, Rafidah Aziz.
8. Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Hamid Albar.
9. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
10. Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
11.Mentan menteri era Megawati, Laksamana Sukardi.
12. Presiden Vietnam, Truong Tan San.
13. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung.
14. Mantan Ketua Panitia Pengawas Keuangan Nasional Vietnam, Le Duc Thuy.
15. Mantan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nong Duc Manh.

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks,

JAKARTA - Australia telah mengeluarkan perintah pembungkaman pada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang disebut melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri.

Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia.

Demikian diungkap situs antikerahasiaan WikiLeaks. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia. Selain SBY dan Mega, beberapa tokoh dan pemimpin Asia lainnya juga diduga terlibat.

Menurut WikiLeaks dalam dokumen tertanggal 29 Juli 2014, karyawan dari kedua perusahaan itu diuga menyuap para pejabat Indonesia, Malaysia, dan Vietnam untuk memenangkan kontrak pencetakan uang kertas.

”Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana ada sensor oleh pihak berwenang Australia mengenai kasus (dugaan korupsi) senilai multi-juta dolar,” bunyi dokumen WikiLeaks.

”Aparat keamanan nasional telah dipanggil oleh pihak berwenang Australia untuk mencegah pelaporan kasus ini untuk melindungi hubungan internasional negara-negara itu,” lanjut dokumen situs yang didirikan Julian Assange itu. 

WikiLeaks merasa heran dengan media-media, terutama media Australia yang tidak mempublikasikan kasus ini. Kendati demikian, dokumen itu tidak merinci keterkaitan SBY dan Mega secara detail dalam kasus proyek pencetakan uang kertas itu. Selain SBY dan Mega, mantan menteri di era Megawati, Laksamana Sukardi juga disebut WikiLeaks. /sindonews.com

Dokumen lengkapnya baca disini dan Wikileaks