Perbedaan Kualitas Kubu Pendukung Dalam Menyelesaikan Konflik di Pilkada Banggai 2015

Postingan Fadly sumber facebook.com
Banggai - Beberapa hari lalu ramaikan dibicarakan di media sosial khususnya facebook tentang postingan satir dari akun Fadly Aktor yang dianggap sarkas dan menghina nabi. Postingan tersebut kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan khususnya umat muslim di Luwuk.

Situasi politik yang eskalasinya semakin meningkat jelang ajang Pilkada tentunya ini sangat bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memecah belah persaudaraan masyarakat.

Upaya provokasi umat Muslim  melalui ajakan aksi unjuk rasa yang dilakukan SPUI melalui selebaran yang dengan sengaja dibagikan di masjid-masjid ini menjadi sebuah parameter bahwa ada sebuah kepentingan yang menginginkan masyarakat Kabupaten Banggai ini terpecah atau setidaknya situasinya tidak kondusif.

Walaupun ditengarai melalui pernyataan Fadly Aktor bahwa ada upaya pimpinan daerah ini Sofhian Mile untuk melakukan aksi melalui kaki tangannya Mutaqin Suling dan Aswan Ali yang dalam pernyataannya di salah satu media lokal akan melakukan unjuk rasa atas nama Serikat Persatuan Umat Islam (SPUI) Kab. Banggai akan tetapi ini perlu verifikasi lebih lanjut.

Yang menarik disini untuk dicermati dan menjadi referensi masyarakat dalam memilih pemimpinnya adalah bagaimana cara masing-masing pihak dalam menyelesaikan sebuah konflik secara bijak dan berujung damai.

Perlu diketahui bahwa Fadly Aktor merupakan simpatisan MUTIARA (Ma’mun-Batia), Mutaqin Suling merupakan simpatisan Smile-Suka (Sofhian Mile-Sukri Djalumang) dan Aswan Ali simpatisan WinStar (Herwin Yatim-Mustar Labolo). Mari cermati.

Reaksi kubu Smile-Suka.
-    Tanpa klarifikasi ke Fadly Aktor langsung menyimpulkan bahwa Fadly Aktor dan Tim Mutiara menghina nabi.
-          Menyebarkan capture postingan Fadly Aktor dengan cacian dan ajakan untuk aksi

Rekasi kubu WinStar
-     Ikut-ikutan tanpa klarifikasi ke Fadly Aktor langsung menyimpulkan bahwa Fadly Aktor dan Tim Mutiara menghina nabi.
-          Ikut-ikutan menyebarkan capture postingan Fadly Aktor dengan cacian dan ajakan untuk aksi

Kedua kubu tersebut sepakat untuk menggelar aksi dengan membawa nama SPUI pada Jumat 21 Agustus 2015 usai sholat Jumat dengan membagikan selebaran provokatif di masjid-masjid dalam Kota Luwuk.
Bagi-bagi selebaran ajakan aksi oleh SPUI. sumber facebook.com


Reaksi kubu MUTIARA.
-          Memanggil saudara Fadly Aktor untuk klarifikasi atas postingannya.
-          Menasehati secara baik sebagai sesama saudara.
-   Melalukan pertemuan dengan beberapa elemen ummat Muslim untuk klarifikasi dan permohonan maaf.
-          Masalah pun berakhir damai dan tenang
 
Fadly meminta maaf kepada tokoh Muslim. sumber facebook.com

Dari pencermatan terhadap reaksi sebuah persoalan diatas dapat disimpulkan beberapa hal:
  • Dari ketiga kubu yang mampu bertanggungjawab dan berupaya secara bijak dan damai menyelesaikan setiap persoalan. Ini penting bagi masyarakat Kabupaten Banggai yang menginginkan pemimpin kedepan bersama rakyatnya mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi rakyat dengan cara bijak sehingga kedamaian yang merupakan syarat utama dalam proses pembangunan berjalan dengan baik.
  • Masyarakat Kabupaten Banggai khususnya di Luwuk semakin cerdas dalam menanggapi setiap persoalan yang terjadi disekitarnya. 
Beberapa bulan kedepan suhu konstalasi politik di Kab. Banggai akan semakin panas. Maka Tim dari ketiga kubu harus mampu menjadi penyejuk.



Menagih Janji Sofhian Mile Lelang Jabatan


Banggai - Janji Bupati Banggai Sofhian Mile untuk melakukan lelang jabatan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai semakin jauh dari harapan sebagaimana pernah disampaikannya setahun yang lalu dan dimuat disalahsatu media online nasional. 

Beberapa kali pelantikan terhadap pejabat eselon sejak Januari sampai dengan pelantikan yang digelar pada tanggal 20 Agustus 2015 di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai janji tersebut hampir tak akan pernah terwujud.

Baca beritanya yang dimuat JPNN disini

LUWUK - Untuk memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Tengah, Bupati Banggai Sofhian Mile merencanakan melakukan lelang jabatan saat melakukan mutasi dan promosi jabatan. Lelang jabatan ini untuk mencari pejabat yang benar-benar bisa mengemban amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ketua Forum Camat Sofyan Datu Adam saat dimintai komentarnya menyambut baik wacana lelang jabatan bagi pejabat eselon dua dan tiga.
“Kami memberikan apresiasi kalau lelang jabatan itu dilaksanakan. Pegawai sepenuhnya akan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap sebuah jabatan tersebut,” kata Sofyan seperti yang dilansir Radar Sulteng (Grup JPNN.com), Rabu (15/10).
Terpisah, Camat Nambo Judi Amisudin mengatakan, kriteria lelang jabatan bagi PNS yang akan menduduki jabatan itu sangat jelas. Sehingga, pegawai yang nantinya mengikuti lelang jabatan tersebut jelas komptensinya.
“Ada indikatornya, kalau belum bisa diberlakukan pada eselon dua  pada eselon tiga juga boleh. Prinsipnya lelang jabatan itu sangat baik,” tuturnya. (bd/awa/jpnn)

Dahlan Iskan: Ide Besar dari Bukit Halimun


AKHIRNYA sampai juga saya ke Luwuk. Bahkan, bisa dua malam berada di calon ibu kota Provinsi Sulawesi Timur ini karena batalnya kedatangan pesawat yang akan membawa saya keluar dari Luwuk kemarin.Saya tidak menyangka Kota Luwuk seramai dan sedinamis ini. Ketika memutuskan akan ke Luwuk, saya sudah siap dengan keadaan yang serbaminim. Ternyata Kota Luwuk, meski berstatus kecamatan, lebih besar dan lebih dinamis dibanding Gorontalo. Alamnya juga lebih indah dan hijau. 

Topografi wilayahnya sangat menarik: ada teluk yang menjorok bulat ke dalam kota sehingga menyerupai danau besar; ada tanjung yang seperti memeluk kota, ada laut dengan pulau besar di kejauhan sana, dan ada bukit tinggi yang jadi backdrop kota ini. Bukit itu begitu dekatnya dengan kota sehingga menjadi keunikan tersendiri: orang bisa naik ke atas bukit dengan cepat dan bisa melihat kota di bawah sana dengan sejelas-jelasnya.
 
Malam hari, dari atas bukit ini akan terlihat pusat kota dengan ”danau” yang besar dan kapal-kapal yang bersandar di pelabuhannya. Tadi malam saya diajak teman-teman Luwuk Post untuk makan malam di atas bukit yang oleh penduduk lokal disebut Keles itu. Terlihat jelas bagaimana kapal Pelni, KM Tilong Kabila, meninggalkan teluk ini dan tak lama kemudian kapal besar pengangkut kontainer ganti masuk ke dalamnya. Kalau kelak Luwuk bisa berkembang menjadi kota kaya, pemandangan kota ini seimbang dengan kota seperti San Francisco. Hanya akan kalah dengan kota Rio de Janeiro di Brazil.

Bisakah Kota Luwuk menjadi kota yang amat maju di kemudian hari? Tentu bergantung pada banyak faktor. Tapi, alamnya memberikan modal untuk bisa ke sana. Kota ini memiliki sumber air tawar yang luar biasa kualitas dan kuantitasnya. Sampai-sampai Luwuk digelari ”kota berair”. Sebuah kota di pantai dengan backdrop bergunungan, tapi sumber air tawarnya muncul dari mana-mana. Kota yang memiliki sumber air seperti ini akan ditakdirkan menjadi kota yang disenangi umat manusia. Kehidupan tidak akan bisa dilepaskan dari air.

Kota ini memiliki pantai yang panjang dengan laut yang berbatasan dengan Laut Maluku yang kaya ikan. Di seberang sana terhampar pulau besar bernama Peling (wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan) yang secara alamiah menjadi pelindung pantai Kota Luwuk. Bahkan, dengan ditemukannya sumber minyak dan gas, kota ini tinggal menunggu saja takdir kemajuan berikutnya. Apalagi, perkebunan sawit dan kakau juga sangat baik di wilayah ini. Hasil bumi juga cukup karena tanahnya subur. Singkat kata, Sulawesi Timur ini sangat berbeda dengan wilayah baratnya, seperti Palu, yang terkesan amat kering.

Namun, Luwuk masih terasa nun jauh di sana. Misi pemdanya memang harus mengatasi yang satu ini: mendekatkan Luwuk ke dunia luar. Rencana memperpanjang landasan Bandara Bubung dari 1.200 meter sekarang ini menjadi 1.600 meter sudah dalam perencanaan. Namun, rasanya harus dipercepat. Pembangunan pelabuhan peti kemas yang baru di Tangkiang sudah nyaris selesai. Pelabuhan baru ini dalam waktu dekat bisa membuat barang yang datang ke daerah ini lebih murah karena bisa diangkut dalam  jumlah besar.

Ketika baru mendarat dari Manado dua hari lalu, saya memang langsung minta diantar ke pelabuhan lama di pusat Kota Luwuk. Maklum, hari sudah senja. Saya khawatir keburu malam sehingga tidak bisa melihatnya dengan baik. Belum tentu keesokan harinya saya tidak meninggalkan Luwuk pagi-pagi sekali. Maka, dari bandara saya langsung ke pelabuhan: kaget. Arus barang yang masuk pelabuhan ini sangat besar. Jumlah peti kemas yang turun naik jauh melebihi apa yang pernah saya lihat di Pelabuhan Gorontalo.

Pelabuhan Luwuk sebenarnya sangat istimewa. Dalamnya sampai 13 meter (Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hanya 9 meter) dan tidak ada ombak sama sekali. Maklum, letaknya di teluk yang dalam. Sayangnya, ”pintu” masuk ke teluk ini ternyata dangkal. Hanya 6,5 meter. Kapal agak besar harus menunggu air pasang untuk bisa masuk atau keluar teluk. Karena itu, sudah tepat kalau pelabuhan peti kemas ini dipindah ke arah Sselatan Luwuk. Yakni, ke daerah Tangkian, sekitar 40 km dari Luwuk.

Keesokan harinya saya minta diantar melihat pelabuhan baru itu. Benar. Sudah selesai. Tinggal crane yang belum ada. Tapi, untuk skala Luwuk, mungkin cukup dengan crane mobile yang bisa dipindahkan dari pelabuhan lama. Teman-teman Luwuk Post saya minta mengukur kedalaman pelabuhan baru ini. Bukan dengan cara menyelam, namun memasukkan tali yang menggunakan pemberat. Ternyata sangat dalam: 12 meter lebih. Sungguh merupakan pelabuhan laut yang sangat ideal. Apalagi, ombaknya juga kecil. Kelihatannya ombak mengarah ke pantai di tanjung utaranya.

Kalau toh ada yang kurang dari pelabuhan ini adalah jalan provinsi yang terlalu mepet ke pelabuhan. Atau pelabuhannya yang terlalu mepet ke jalan provinsi itu. Dari teman Luwuk Post saya mendapat penjelasan bahwa sudah ada rencana memindahkan jalan tersebut ke balik gunung. Kalau ini bisa dilaksanakan, pelabuhan ini menjadi sangat ideal: wilayah yang aman dari masyarakat umum. Kalau pengalihan jalan itu tidak bisa dilaksanakan, saya khawatir nasibnya seperti Pelabuhan Tanjungkarang di Lampung. Kumuh dan terkesan kurang aman.

Tentu saya juga sekalian melihat calon lokasi terminal LNG. Sebab, inilah proyek yang akan membuat Luwuk masuk dalam peta dunia. Saya diberi penjelasan mengenai kesulitan-kesulitan proyek ini, tapi saya percaya semua pihak bisa menyelesaikannya. Terlalu besar proyek ini untuk dibiarkan tertunda-tunda. Saya sendiri, tanpa diminta pun akan ikut mendukung percepatan pelaksanaan proyek ini.

Dari sana teman-teman mengajak saya ke Bukit Halimun: melihat kantor bupati dan rumah jabatannya yang baru. Dari sini terus naik melalui jalan tembus yang melewati tengah hutan itu. Saya ingin tahu apa kira-kira maksud Bupati Ma’mun Amir membangun Bukit Halimun. 
Dari Kota Luwuk bangunan baru di Bukit Halimun tersebut sudah terlihat sangat menonjol. Ini karena arsitektur Romawinya dan ukurannya yang menonjol. Terutama kalau dibandingkan dengan umumnya bangunan yang ada di Luwuk yang kecil-kecil dengan atap seng. Maka, bangunan kantor bupati dan rumah jabatan tersebut terasa seperti istana: letaknya di atas bukit dengan luasan yang ideal. 

Rumah jabatan itu berdiri di atas lahan seluas kira-kira satu hektare. Ada lapangan tenis di pojok halamannya. Taman-tamannya luas meski belum terlihat indah. Tapi, bangunan yang indah ini dirusak oleh papan nama yang terbuat dari kayu yang lebih cocok dipasang di depan bangunan kelas puskesmas.

Dari halaman rumah bupati kita bisa melihat laut di bawah sana. Juga Kota Luwuk dengan teluknya. Terlihat juga Pulau Peling di kejauhan sana. Ideal sekali lokasi ini untuk rumah pejabat tertinggi di wilayah ini. Baru di bawahnya dibangun kantor bupati dengan arsitektur yang juga Romawi. Sayangnya, lingkungan kantor pemda ini belum digarap. Kesannya lantas seperti bangunan indah yang dikelilingi semak-semak yang liar.

Saya menduga, kantor dan rumah bupati ini adalah lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong berikutnya agar ikut bergerak ke Bukit Halimun. Kelak kantor-kantor lain kelihatannya diharuskan pindah ke Bukit Halimun. Bahkan, tidak mustahil kalau akhirnya Bukit Halimun menjadi kota baru yang indah dan modern bagi Luwuk. Bukit Halimun punya potensi untuk bisa menjadi Putra Jayanya Kuala Lumpur. Yakni, sebuah kota baru yang tertata rapi di luar Kota Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia dan para menterinya berkantor dan tinggal di kota baru itu.

Kalau memang skenario itu yang akan dilakukan bupati Banggai, saya akan menggolongkan bupati Banggai sebagai seorang pemimpin yang punya pikiran besar. Saya sangat setuju dengan konsep tersebut. Membenahi kota-lama Luwuk akan sangat sulit, memakan energi yang luar biasa besar dan mungkin terlalu banyak bertengkar dengan masyarakat. Membangun kota baru di Bukit Halimun akan lebih tepat. Kelak, kalau kota baru itu sudah jadi, dan masyarakat sudah biasa melihat kota baru yang tertata rapi, lama-lama para pemilik bangunan di kota lama pun merasa malu. Mereka akan dengan sendirinya membenahi bangunan-bangunan mereka.

Akankah Bukit Halimun segera menjadi kota baru yang ideal bagi masa depan Luwuk? Tentu bergantung pada pimpinan daerah ini berikut anggota DPRD-nya. Tapi, itulah jalan yang paling tepat untuk membuat Luwuk terkenal ke seluruh Indonesia. Satu-satunya kota yang memiliki kota baru dengan konsep yang jelas dan tata letak yang sangat indah. Karena itu, lahan 2.000 ha di Bukit Halimun tersebut (di belakang rumah bupati) harus segera diamankan dan ditata peruntukannya. Jalan-jalan yang akan membelah-belah lokasi itu harus sudah ditentukan plotnya sekarang agar para pembeli tanah di sana sudah tahu mana yang bisa dibeli dan mana yang tidak bisa dibeli. Tanah-tanah yang diplot untuk jalan-jalan di lokasi tersebut sudah harus ditentukan. Dengan kelebaran yang cukup. Bukan dengan kelebaran jalan-jalan sempit seperti yang ada di Kota Luwuk sekarang.

Kepada teman-teman Luwuk Post saya mengatakan bahwa Bukit Halimun akan menjadi kawasan yang paling berkembang di Luwuk. Mengapa? Inilah kawasan yang sangat indah, yang lokasinya membentang di antara pusat kota dengan Bandara Bubung. Wilayah yang menghubungkan kota dan bandara adalah wilayah yang paling berkembang. Di mana pun di dunia ini. Termasuk di Indonesia. Karena itu, wilayah Bukit Halimun harus ditata mulai sekarang. Kalau sampai terlambat menyadari hal ini, wilayah itu hanya akan menjadi wilayah rusak berikutnya.

Nama ”Bukit Halimun” sendiri sangat menarik. Sangat puitis. Juga cocok dengan wilayahnya yang bergunung dan sering disinggahi kabut itu. Nama Bukit Halimun jauh lebih. (*)


Mustar Labolo Pernah Puji Kinerja Ma'mun Amir sebagai Bupati Banggai



Pujian terhadap kinerja Ma'mun Amir dalam memimpin Kabupaten Banggai pernah diucapkan Mustar Labolo di tahun 2010 dalam menangani pasca bencana gempa di Kecamatan Bunta. Berikut berita lengkapnya sebagaimana dimuat dalam sofyanlabolo.blogspot.com :

LUWUK-Aleg DPRD Sulteng Mustar Labolo salut kepada Bupati Banggai, Ma'mun Amir, atas kepedulian terhadap korban gempa bumi yang terjadi di Kecamatan Bunta. Apresiasi yang diberikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng tersebut, diucapkannya kepada Luwuk, Kamis (13/5/2010) kemarin."Kami salut kepada Ma'mun dan jajarannya dilingkup Pemkab Banggai yang sangat cepat dan tanggap darurat kepada para korban gempa bumi di Kecamatan Bunta," kata Mustar. 

Salut yang diberikan Mustar itu, bukan tanpa alasan. Sebab praktis hanya butuh dua hari arus transportasi terputus langsung lancar kembali.Tak itu saja apresiasi yang diberikan Mustar bersama aleg teloran dapil V (Banggai-Bangkep). Penyaluran bantuan yang diberikan Pemkab Banggai juga terbilang cepat ke sejumlah lokasi bencana. "Kami salut dengan tindakan cepat itu. Bahkan pak Bupati bersama para aleg DPRD Banggai langsung ke TKP, guna melihat langsung kondisi masyarakat yang terkena dampak dari musibah itu," ujar Mustar.

Bagaimana dengan Pemprov Sulteng sendiri dalam menyikapi musibah itu? Mustar kembali mengatakan, Pemprov dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Kimpraswil Sulteng telah bertindak. "Saat ini mereka stand by di lapangan, sekaligus menyalurkan bantuan," katanya.Begitu juga dengan DPRD Sulteng. Tim Komisi IV DPRD Sulteng yang terdiri dari Muh. Chandra Ilyas, Ramli Isa Kukuh, Nyoman Slamet dari dirinya juga telah melakukan langkah kemanusiaan serupa.Dari catatan yang dikantongi Tim Komisi IV DPRD Sulteng menyebutkan, gempa yang berkuatan 5,8 skala richter (SR) yang menguncang desa Toima, Koili dan Huhak Kecamatan Bunta pada tanggal 8 Mei 2010, telah memaksa sebanyak 146 KK atau 729 jiwa mengungsi.

Sementara untuk kerusakan infrastruktur, juga dikantongi Tim Komisi IV DPRD Sulteng. Di Desa Koili, gedung sekolah dua unit rusak berat, dua perumahan guru rusak berat, jembatan rusak berat, namun saat ini sudah diperbaiki, bangunan rumah empat unit mengalami rusak parah, dua unitnya dalam proses perbaikan serta 20 unit rumah alami rusak ringan.Di Desa Huhak, masing-masing balai desa, masjid, gereja mengalami rusak ringan, satu unit rumah warga rusak sedang serta 26 unit rumah warga rusak ringan. Di Desa Toima juga dilaporkan Tim Komisi IV DPRD Sulteng. 

Menurut data mereka, ada sekitar tujuh unit rumah warga rusak berat, 14 unit rumah rusak ringan, 10 unit rumah rusak sedang dan tiga unit rumah warga terendam air.Begitu juga dengan fasilitas umum seperti masjid, yakni Al-Imam dan masjid Al-Hidayah alami rusak ringan. Sedikitnya di desa yang sama, dua unit perumahan guru, tiga unit ruang SMP dan SD mengalami rusak ringan.Mustar juga melaporkan, jalan Trans Toima sebelumnya rusak berat. Namun kata dia, saat ini dalam proses perbaikan. Jembatan rangka baja Desa Toima A oprit jembatab arah Luwuk sempat terputus sekitar 8 meter. Itu diakibatkan banjir.Untuk posko tercatat ada IV unit, masing-masing posko I bertempat di Al-Khairaat Toima, posko II di Desa Matabas, posko III di Desa Koili dan posko IV di SMP Toima.

Masih mendasari informasi Mustar, posko kesehatan sudah melayani masyarakat di posko Toima yakni sebanyak 98 jiwa. Termasuk salah satunya seorang nenek berusia sekitar 70 tahun yang terbaring sakit akibat trauma bencana. Posko Koili 85 jiwa dan posko Huhak 19 jiwa. Umumnya masyarakat kata Mustar, mengalami trauma akibat gempa tersebut. Bahkan tak cuma warga. Ada petugas kesehatan di Puskesmas Toima juga ikut trauma kalau mengingat kejadian itu. (yan)

Menpan RB akan bentuk satgas pengawas netralitas PNS

Seorang PNS memegang map berlogo partai saat pendaftaran Pilkada

Solo - 
Pemerintah menjamin netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember mendatang. Hal ini berkaitan dengan larangan PNS menjadi timses calon kepala daerah.
Pernyataan tersebut dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi kepada wartawan, di Solo, Sabtu (8/8).

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenpan akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi netralitas PNS. "Saya akan mengusulkan ini ke Presiden secepatnya," ujar Yuddy.

Yuddy menambahkan, satgas tersebut nantinya akan dibentuk dari pusat hingga daerah. Ia menegaskan, pemerintah wajib memberikan jaminan jika PNS akan bersikap netral dalam pilkada nanti. Banyaknya calon petahana, lanjut dia, membuat netralitas PNS dipertanyakan.

"Saya belum mendapatkan data pasti terkait jumlah daerah yang memiliki calon petahana. Perkiraan kami ada sekitar sepertiga dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada serentak," ucapnya.

Terkait konsep satgas, untuk tingkat pusat kemungkinan akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Sedangkan di tingkat daerah kemungkinan akan dipimpin gubernur, bupati hingga Kepala Kepolisian Daerah. Namun ia menegaskan, konsep tersebut masih dimatangkan.

"Kami akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendata adanya pegawai negeri yang maju menjadi calon kepala daerah," pungkasnya. /merdeka.com

KPK: Jelang Pilkada Serentak, Kepala Daerah Jangan Obral Bansos dan Dana Desa


KPK: Jelang Pilkada Serentak, Kepala Daerah Jangan Obral Bansos dan Dana Desa
Jakarta - Pendaftaran calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada serentak sepekan lagi dibuka. Beberapa kepala daerah pun akan kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. 

KPK mengimbau agar para kepala daerah tidak mengobral dana bansos dan dana desa untuk dijadikan sarana kampanye.

"Kami imbau publik agar jangan sampai kepala daerah gunakan bansos dan bantuan daerah," kata Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2015).

Pandu mengingatkan, dana bansos dan dana desa saat ini sangat rawan diselewengkan para kepala daerah untuk alat kampanye. Jelang Pilkada, biasanya angka dana bansos yang digelontorkan kepala daerah akan meningkat berkali lipat.

"Jangan sampai terkait dengan implementasi UU Desa, dan terkait pembagian anggaran siswa miskin. Seperti kita tahu kan Sumut terkait dengan itu (bansos) juga," tegas Pandu.

KPK memberi warning kepada para kepala daerah yang kembali maju di Pilkada serentak agar tidak main-main dengan dana bansos dan dana desa. KPK tak akan ragu menangkap para kepala daerah yang menyalahgunakan dana bansos dan dana desa sebagai sarana kampanye gratis.

"Bahwa dengan preverensi kami tidak lakukan black campaign, maka kalau terpilih maka kami tidak ragu-ragu memproses," tutur Pandu. /detik.com

Kejati Bidik Anggota DPRD Sulteng


Palu – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menyelidiki dugaan keterlibatan anggota DPRD  Sulawesi Tengah terkait dugaan korupsi bantuan sapi fiktif di salah satu kabupaten di daerah ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Johanis Tanak mengungkapkan, telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi bantuan sapi tahun 2010 tersebut.
Dia menjelaskan, sapi bantuan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan dari pemerintah.
Johanis Tanak menuturkan, dugaan korupsi tersebut melibatkan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berinisial ST.
Modus operandinya, kata dia yakni pada saat melakukan reses ke daerah pemilihan (dapil), para wakil rakyat menampung semua aspirasi masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan.
Alhasil, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) berupa pengadaan sapi tahun 2010 senilai Rp 1 miliar lebih untuk masyarakat di dapil anggota DPRD Sulteng berinisial ST tersebut. Namun, sapi bantuan itu tidak dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan justru dipelihara untuk kepentingan pribadinya ST.
“Saat ini, kami sudah membentuk tim untuk mengusut dugaan korupsi bantuan sapi, dan sekarang sedang mengumpulkan barang bukti, kalau sudah lengkap maka akan dinaikan (ke tahap ke penyidikan),” kata Johanis Tanak disela syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke 55 di Palu, Rabu (22/7).
Diketahui, program pemerintah dengan memberikan bantuan ternak sapi bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak di desa. Johanis belum menjelaskan lebih detail kasus yang diduga melibatkan anggota DPRD Sulteng tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. /metrosulawesi.com

Meneriakkan Hambalang dan Century




HIRUK pikuk kerap membuat perhatian publik teralihkan dari perkara-perkara besar yang belum tuntas. Munculnya kasus-kasus baru dengan berbagai bentuk kegaduhan tidak jarang juga membuat fokus para penegak hukum bergeser.
Di antara perkara besar yang belakangan seperti hilang dari perhatian publik ialah kasus Century dan Hambalang. Padahal, penyelesaian kedua kasus tersebut masih jauh dari tuntas. Kita ingat kedua megaskandal itu masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dalam beberapa tahun terakhir kita melihat tak banyak kemajuan yang dicapai KPK dalam menyelesaikan kedua kasus tersebut.
Baik kasus Century maupun kasus Hambalang merugikan keuangan negara dalam skala fantastis. Karena itu, kita mengingatkan kembali KPK akan urgensi penuntasan kasus tersebut.
Banyaknya kasus baru yang bermunculan di era pemerintahan baru ini bisa saja telah menyita dan mengalihkan perhatian KPK. Akan tetapi, hal itu tentu tidak boleh membuat kita melupakan megaskandal penggelontoran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century yang diduga sarat moral hazard.
Kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja upaya penuntasan kasus Hambalang. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan sejumlah koleganya di partai itu memang telah divonis. Namun, keliru besar jika itu menjadi ukuran untuk menganggap kasus tersebut telah tuntas.
Kasus Century kita amati seperti jalan di tempat setelah Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dijadikan tersangka dan kemudian divonis 15 tahun di tingkat Mahkamah Agung.
Kita semua mesti mengingatkan KPK mengenai pentingnya penyelesaian kedua megaskandal tersebut. Kita harus tetap berteriak agar KPK menuntaskan Century dan Hambalang di tengah kebisingan kasus-kasus lain.
Kita mencatat, semasa memimpin lembaga antirasywah itu, Ketua KPK Abraham Samad pernah mengemukakan pengungkapan kasus Century sulit, lebih sulit daripada kasus Hambalang. Abraham ketika itu mengibaratkan penanganan Century bagai mengusut peristiwa pembunuhan yang tempat kejadian perkaranya sudah berantakan. Kita tentu tidak bisa memberikan excuse kepada KPK untuk meloloskan dan melupakan begitu saja penyelesaian kasus Century, pun kasus Hambalang.
Di ujung masa kerja KPK periode ini rakyat ingin rnmenyaksikan komitmen kelembagaan KPK menuntaskan Century dan Hambalang. Inilah utang KPK secara kelembagaan. Penyelesaian Century dan Hambalang hendaknya juga menjadi komitmen para calon pemimpin KPK yang mengikuti proses seleksi.

Presiden Pertimbangkan Grasi untuk Antasari Azhar


  Mantan ketua KPK Antasari Azhar saat mendengarkan putusan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11).  (Republika/ Tahta Aidilla)
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pemberian grasi kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang divonis 18 tahun penjara.


"Kami diskusikan alasan atau pertimbangan kemanusiaan, persoalannya adalah ini nantinya keputusan Kepala Negara agar jangan sampai melanggar UU," kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (13/7) malam.



Menkumham menyebutkan, jangka waktu pengajuan grasi Antasari Azhar sudah lewat batas waktu sehingga sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 UU tentang Grasi, maka MA memberi pertimbangan bahwa grasi tidak memenuhi syarat.



Sebelumnya Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah pejabat negara untuk membahas grasi kepada mantan Ketua KPK itu. Para pejabat negara itu antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Barodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo dan Menkumham Yasonna Laoly.



"Kami sudah memberi masukan-masukan, nanti Presiden yang akan mengambil keputusan seperti apa," kata Yasonna.



Ia menyebutkan awalnya Antasari tidak pernah mau mengakui dan memang tidak mengaku bahwa dia melakukan apa yang dituduhkan dan kemudian menjadi dasar vonis.



"Tapi ini bukan soal mengaku atau tidak mengaku tapi beliau mendapat hukuman sangat tinggi dan saat ini beliau sakit-sakitan," katanya.



Ia mengaku sudah pernah mengunjungi Antasari Azhar di rumah sakit tempat mantan Ketua KPK itu dirawat.



"Pokoknya kita kasih petimbangan kepada Presiden, termasuk pertimbangan kesehatan, biarlah Presiden yang memutuskan, kami masing-masing Kapolri, Jaksa Agung, Menkopolhukam dan saya sendiri memberikan pendapat, biar presiden yang memutuskan seperti apa," kata Yasonna.



Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara di PN Jaksel pada Februari 2010 dalam kasus pembunuhan terhadap bos PT Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Republika.co.id

PTTUN 'Menangkan' Golkar Kubu Agung dan PPP Kubu Romi

JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, memenangkan banding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Dua Majelis Hakim PT TUN menganulir dua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pembatalan SK Menkumham Kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima," demikian keterangan amar putusan Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang disalin lewat web resmi PT TUN Jakarta, Jumat (10/7).
Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PT TUN Arif Nurdu'a untuk perkara banding Menkumham Yasonna atas putusan PTUN yang memenangkan kepengurusan Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB).
Sementara, Ketua Majelis Hakim PT TUN lainnya, Didik Andy Prastowo, membacakan putusan banding dalam putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham tentang keabsahan kepengurusan PPP versi Ketua Umum Muhammad Rohammurmuziy.
Dalam putusan yang diterima Republika, menyatakan,"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis Hakim PTUN bernomor 217/G/2014/PTUN-JKT," demikian isi putusan tersebut.
Itu artinya, dengan adanya dua putusan banding tersebut, mengembalikan keberlakuan dua SK Kemenkumham yang mengakui dua kepengurusan bertikai dalam Golkar dan PPP.
SK pertama, ialah pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan PPP hasil muhktamar Surabaya. Sedangan SK kedua, ialah keabsahan kepengurusan partai Golkar yang dihasilkan dari musyarawah nasional (munas).
Untuk PPP, putusan PT TUN mengembalikan Rohammurmuziy sebagai ketua umum, dengan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Aunur Rofiq.
Sedangkan Golkar, dengan komposisi Agung Laksono sebagai ketua umum, dengan Sekjen Zainuddin Amali. Dua kepengurusan partai tersebut, tercatat sebagai pembanding intervensi atas dua putusan PTUN Jakarta. /republika.co.id