MolokekNews

Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 31 Juli 2014

Keterangan Pers tentang Pencetakan Uang di Australia, Pengamanan Mudik Lebaran, Proses Pilpres 2014, dan Perkembangan Situasi di Gaza

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-saudara,

Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan berkaitan dengan satu isu yang menurut pandangan saya memerlukan klarifikasi dan penjelasan agar isu itu tidak berkembang kesana kemari dan kemudian menimbulkan persepsi yang keliru dari rakyat Indonesia.

Ini berkaitan dengan pencetakan uang di negara sehabat. Oleh karena itu, mendampingi saya adalah yang mewakili Gubernur Bank Indonesia, karena Gubernur BI sedang berada di luar kota, dalam hal ini diwakili oleh Deputi, Gubernur Senior, Bapak Mirza Aditya Swara. Dan kemudian karena Menteri Keuangan juga sedang di luar kota, diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan, Saudara Marwanto.

Sebenarnya saudara-saudara, konsentrasi dan tugas saya sebagai Presiden RI sekarang ini adalah memantau pengamanan dan pelayanan mudik lebaran. Karena ada 30 juta orang, kurang lebih, saudara-saudara kita tengah melaksanakan mudik lebaran di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi siang, saya berkomunikasi dengan Kapolri, yang sekarang sedang berada di Jalur Selatan, ikut mengendalikan jalannya operasi pengamanan mudik lebaran. Alhamdulillah hingga saat ini, pada prinsipnya mudik lebaran saudara-saudara kita itu dapat dikelola dengan baik, tidak ada sesuatu yang menonjol dalam arti buruk. Tentu sebagaimana biasanya disana-sini ada masalah-masalah yang juga terus diatasi dan dicarikan solusinya. 

Kemudian yang kedua, saya juga tentu berkewajiban untuk memastikan proses Pilpres tahun 2014 ini bisa dituntaskan, sehingga 20 Oktober nanti berlangsung suksesi kepemimpinan secara damai dan demokratis. Saudara mengetahui bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhammad Hatta Rajasa membawa perselisihan hasil penghitungan suara KPU ke MK. Saya dan semua pihak harus mengawalnya agar sekali lagi, semuanya berlangsung dengan baik.

Perhatian yang ketiga, saya juga terus mengikuti perkembangan situasi di Jalur Gaza Palestina, karena saya melihat langsung melalui tayangan televisi, baik nasional maupun internasional, krisis kemanusiaan itu sudah melampaui batas kepatutannya. Hari ini saya menulis surat terbuka, yang saya tunjukan kepada para pemimpin sedunia. Dan telah dimuat di koran The Strait Times, saya kira saudara bisa mengakses dalam dan versi bahasa Indonesia, telah saya rilis di facebook SBY.

Kita ingin tragedi kemanusiaan itu segera bisa diakhiri, gencatan senjata bisa segera diberlakukan. Kita tidak tega melihat kaum perempuan, anak-anak, dan golongan lanjut usia menjadi korban, baik meninggal ataupun luka-luka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa.

Sedangkan perhatian yang keempat, sebagai Presiden, pada masa libur bersama ini adalah mengikuti proses investigasi jatuhnya pesawat terbang Malaysia, MH17, karena ada 14 WNI yang ikut jadi korban. Kita ingin investigasinya berlangsung dengan baik. Kemudian setelah diidentifikasi dengan benar, jenazah warga negara kita bisa diserahkan kepada sanak keluarganya dan bisa membuat kejelasan bagi masyarakat. Itulah 4 hal yang menjadi prioritas perhatian dan tugas saya selaku presiden sekarang ini.

Namun, kembali kita dikejutkan oleh sebuah berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian dilansir atau diberitakan ulang oleh nasional, sindonews.com

Saya akan bacakan pointers ataupun butir-butir penting yang diberitakan oleh sindonews.com itu yang diambil dari wikileaks, dan sayang sindonews.com tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap saya. Padahal isu itu sangat sensitif, ini memerlukan pengertian bersama, kalau sindonews.com punya itikad baik, sesuai dengan kode etik jurnalistik maka bagus kalau sebelum dilepas ke masyarakat luas, ada komunikasi atau klarifikasi mendapatkan penjelasan dari saya. Tapi itu sudah terjadi. Apa yang diberitakan oleh sindonews.com, yang mengambil berita dari wikileaks, judulnya pun seram, "Ungkap Dugaan Korupsi, Wikileaks Sebut SBY dan Mega"

Disebutkan beberapa kalimat disitu, situs anti kerahasiaan wikileaks, merilis perintah pencegahan pemerintahan Australia utk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut wikileaks. Menurut dokumen wikileaks per tanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yg secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh, dan pemimpin Asia, seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk warga dan pejabat senior masing-masing negara itu.

Dikatakan lebih lanjut oleh sindonews.com, perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional Australia, untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini oleh siapa saja. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia. Begitu yang diungkapkan. Wikileaks juga menyebut ada 17 individu dalam kasus itu, tentu di seluruh Asia, negara-negara yang disebut-sebut.

Berita seperti ini saya tahu cepat beredar, dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, baik Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Indonesia, maupun saya sendiri, maka saya ambil keputusan tadi pagi untuk melakukan sesuatu untuk bertindak dan kemudian mengeluarkan pernyataan, yang alhamdulillah bisa kita laksanakan sekarang ini dan terima kasih atas kesediaan teman-teman wartawan untuk meneruskan apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara kita rakyat Indonesia, karena pemberitaan wikileaks dan sindonews.com itu saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri. Juga menimbulkan spekulasi dan bisa-bisa fitnah nanti terhadap baik Ibu Mega maupun saya. Saya katakan tadi, setiap saya mengeluarkan pernyataan, haruslah berangkat dari fakta, keterangan dan informasi yan lengkap. Oleh karena itu, sejak tadi pagi saya bekerja untuk mendapatkan informasi dan keterangan itu, dan karena saya anggap sudah cukup, insya Allah akan segera saya sampaikan. Saya berharap pernyataan saya didengar oleh wikileaks, dimanapun wikileaks berada, oleh sindonews.com pimpinan-pimpinannya dan juga wartawannya, oleh pemerintah dan otoritas Australia dan bahkan saya juga berharap didengar oleh KPK. Karena saya ingin segala sesuatunya terang benderang di negeri ini. Semangat kita sama, untuk melakukan pencegahan pemberantasan korupsi, karena diberitakan seolah-olah ada korupsi. Saya berharap saudara-saudara yang ada di KPK juga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini.

Saudara-saudara,

Saya telah mendapatkan penjelasan, dan keterangan dari sejumlah pihak, antara lain Gubernur BI Saudara Agus Martowordojo melalui telepon. Yang kedua Menkeu Saudara Chatib Basri melalui telepon, kemudian Kapolri. Esensi atau rangkuman penjelasan Gubernur BI/Menkeu antara lain sebagai berikut:

1. Memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia, dilaksanakan pada tahun 1999. Yang mencetak dikatakan adalah NPA (Note Printing Australia) dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Central Australia. Yang dicetak pada tahun 1999 adalah 550 juta lembar, dengan pecahan 100 ribu rupiah. Saya ulangi, 550 juta lembar, pecahan 100 ribu rupiah. Itu fakta yang pertama.

2. Keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang itu termasuk mencetak uang di Australia pada tahun 1999 ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Itu yang kedua

3. Hal itu memang menjadi kewenangan BI, serta menjadi tugas BI atas dasar atau sesuai dengan UU BI dan peraturan yang berlaku bagi BI. Ada landasan hukum, ada legal basis.

4. Baik Ibu Mega maupun saya sendiri tahun 1999 belum menjadi Presiden.

Tapi poin saya adalah, ya memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya saat itu, atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataupun mengeluarkan perintah-perintah presiden.

Dengan demikian, dengan 4 fakta dan hal penting itu, berita yang dikeluarkan wikileaks yang diamplifikasi oleh sindonews.com tentu sesuatu yang menyakitkan.

Saudara-saudara,

Saya juga mengikuti apa yang sedang dilaksanakan di Australia. Menlu telah melaporkan kepada saya, setelah berkomunikasi dengan Dubes kita di Canberra, maupun Dubes Australia yang ada di Indonesia, dan atas penjelasan yang disampaikan kepada saya tersebut, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk;

1. Membuka dan mengungkap seterang mungkin penegakan hukum itu. Jangan ditutup-tutupi.

2. Kalau ada elemen di Indonesia, misalnya, siapa yang dianggap terlibat pada penyimpangan yang mungkin terjadi pada pencetakan uang itu tolong diungkap, ditunjuk dan nantinya diusut siapa orang itu. Kalau dianggap melanggar hukum apa kasus dan pelanggaran hukumnya. Dan saya justru berharap, kalau memang ada, bekerjasamalah dengan KPK Indonesia. Bekerjasamalah dengan KPK Indonesia. 

3. Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan statement yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan atau tuduhan terhadap pihak-pihak diluar Australia. Contohnya disebut mantan Presiden Megawati dan saya sendiri, atau pun siapapun. Justru kebijakan seolah-olah melibatkan pihak-pihak diluar Australia itulah yang saya tidak menghendaki, karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan tentunya juga negara-negara lain di Asia

4. Saya minta Australia segera keluarkan statement yang terang, agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan pejabat Indonesia lainnya. Dan itu penting kita ingin dengar langsung dari Australia.

5. Kemudian yg ke-5, menggarisbawahi jika memang ada WNI yang terlibat mari kita tegakkan hukum secara bersama. Indonesia seperti juga Australia adalah negara hukum. Kami menghormati hukum. Indonesia sekarang ini tengah melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi yang agresif tanpa pandang bulu, jadi kalau memang ada yg dianggap terlibat, ungkap, usut dan proses secara hukum. Mari kita bekerja sama yang penting terang, sebutkan siapa.

Kalau memang Australia mengatakan, saya dengar yang diberitakan wikileaks tidak benar, tidak akurat, tidak diklarifikasi, tidak diverifikasi, ya bicaralah Australia, jangan diam. Karena kalau diam itu menimbulkan spekulasi baru di Indonesia, yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Itulah yang ingin saya sampaikan saudara-saudara dan karena sekali lagi kewenangan dan tugas untuk melakukan pencetakan uang itu berada di tangan BI, saya berpesan kepada Saudara Deputi Senior tadi, agar pada saat yang tepat Gubernur BI bisa memberikan penjelasan yang lengkap, lebih rinci dan lebih teknis. Sekali lagi kita ingin transparansi, kita junjung bersama, tegakkan kebenaran karena dengan tegakkan kebenaran kita mendapatkan keadilan. Jangan orang-orang yang tidak tahu menahu, yang tidak berdosa mendapatkan pencemaran nama baiknya, sehingga keadilan tidak tegak. Itulah pesan dan harapan saya selaku presiden RI, kepada kita semua termasuk Australia. Dengan demikian kami akan terus emban tugas sampai akhir penugasan kami dengan baik tanpa ada persepsi yang tidak baik, kecurigaan apalagi fitnah-fitnah baru yang dijatuhkan kepada saya, juga kepada Ibu Megawati atau kepada siapapun. Itulah yang ingin saya sampaikan terima kasih perhatiannya. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.