MolokekNews

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menginginkan masyarakat untuk bisa memilih calon presiden tanpa cacat hukum dan HAM.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulsel, Wahidin Kamase, mengatakan kriteria calon presiden maupun Cawapres yang nantinya maju mencalonkan diri harus tidak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Wahidin mengungkapkan pelanggaran HAM tidak hanya bersentuhan  militerisasi namun pelanggaran HAM paling mendasar diantaranya merampas hak hidup layak masyarakat, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan dan perumahan yang layak.

"Ini semua harus menjadi komitmen siapa pun capres-cawapres nantinya," tandasnya.

Wahidin menggambarkan banyaknya peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia secara luas jelas masih tercatat dibenak masyarakat Indonesia.

"Peristiwa yang sampai saat ini belum lepas dari kepala kita yakni peristiwa lumpur lapindo yang menelan banyak korban dan berdampak lanjut merampas kebahagiaan masyarakat, kehilangan pekerjaan, rumah dan hak-hak dasar lainnya," katanya.

Selanjutnya Wahidin mengatakan penggusuran rumah warga yang terjadi dimana-mana sehingga berdampak mereka kehilangan hak mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Pengangguran pun terus meningkat karena tak adanya lapangan kerja yang dibentuk pemerintah jauh sebelumnya. Sehingga masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan," katanya./makassar.tribunnews.com