Gelombang PHK, Import Buruh Tiongkok dan Isu Jepang yang Ngambek: Semua Salah Jokowi !


Sejak tahun 2000-an hingga kini, saya bekerja selalu berhubungan dengan pabrik, baik ketika karyawan saat itu, hingga kini sudah mulai memberanikan diri menjadi wiraswasta pemula. Saya mungkin sudah jalani (masuk ke pabrik di seluruh Indonesia, ribuan pabrik). Mulai dari pabrik food n beverage, pabrik otomotif, pabrik elektronik, pabrik baja dan sejenisnya, pabrik makanan ternak, pabrik fabrikasi mesin, pabrik tekstil, pabrik perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya. 

Saya bekerja mulai dari sales engineering untuk berbagai produk pabrikasi sebagai suplier ke pabrik-pabrik, hingga saya membuka usaha kecil kecilan sebagai mitra strategis pabrik baik dalam supplier maupun kontraktor atau semacamnya. 

Mengapa latar belakang ini perlu saya jelaskan. Agar pembaca paham, bahwa saya menulis artikel ini bukan dari informasi bacaan atau referensi pemberitaan lainnya. Anda bisa saja punya keilmuan yang baik, tetapi belum tentu punya pengalaman seperti yang saya alami, biar lebih jelas dan anda bisa percaya isi artikel ini. 

Saya telah jalani hampir semua pabrik yang ada di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Sebagian kecil Jawa Tengah, Wilayah Sumatera dan Batam. Saya sudah lihat bagaimana proses pembuatan makanan dan minuman yang anda dan saya makan di berbagai pabrik, saya telah lihat proses pembuatan pembalut wanita yang membuat mereka nyaman berjalan ketika masalah itu datang. Saya juga telah duduki juga beberapa Mercy dan BMW yang Anda pakai (karena saya belum punya) di pabriknya, di Gunung Putri dan Sunter sana, sewaktu dirakit. 

Dan saya selalu mendapatkan harga baju yang diskon 70 persen gerai pabriknya langsung di Kawasan Industri Pulogadung, sehingga jika anda membeli satu merek yang sama, saya bisa dapat 2 atau 3 pcs. Saya harus menghormati pabrik BIR di kawasan Daan Mogot dan Tambun dengan menjadi tester, meskipun saya tidak doyan minum BIR, karena mereka menyediakan secara gratis di lobby tamunya. Dan Pengalaman yang masih banyak lagi, mungkin suatu saat akan saya tulis satu per satu pengalaman yang hebat itu. 

Karena di bulan Februari ini, bulan yang penuh kasih sayang ini, kita dikagetkan oleh pemberitaan PHK yang begitu masif, maka ada baiknya kita membicarakan itu dalam sudut pandang yang berbeda. Sebab kalau kita melihat TV dan pemberitaaan media baik itu media sosial maupun media mainstream. Wah... Sangat Mengerikan... Padahal menurut sudut pandang saya, biasa saja, hanya kita perlu waspada dan carikan solusinya. 

Baik... Ada beberapa pemberitaan yang menurut saya harus diluruskan agar kita semakin pintar melihat dan menanggapi berita. Di antaranya: 
Pertama, pemberitaan yang saya lihat selama ini tidak berimbang dan pemberita tidak melakukan cek n recek. Disebut bahwa pabrik mobil Ford di Indonesia tutup (ngeri kali bah, istilah Medan). Pabrik mobil Ford belum pernah ada didirikan di Indonesia. PT Ford Indonesia yang dikatakan tutup itu bukan pabrik pembuatan atau perakitan mobil Ford, tetapi distributor resmi pemegang merk mobil Ford di Indonesia. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau perusahaan distributor resmi tutup, itu artinya penjualannya tidak target, bisa kita simpulkan PT Ford Indonesia tidak mampu bersaing. Dengan siapa? Ya tentu dengan distributior mobil pesaing dong, seperti distributor Toyota, Daihatsu, Suzuki, Nissan, dll. 

Apakah Ford akan meninggalkan Indonesia? Tidak mungkin. Penjualan mobil Ford di Indonesia antara 6 ribu sampai 7 ribu setahun. Itu angka penjualan yang cukup lumayan loh. Ford hanya mengganti distributornya, apakah akan dia dirikan sendiri atau tetap menggandeng distributor yang ada. Itu hanya masalah efisiensi agar dapat bersaing. Ford akan tetap dijual di Indonesia dan penjualnya akan tetap membutuhkan tenaga Kerja (itu pasti). 

Kedua, Pabrik Toshiba dan Panasonic tutup. 
Anda jangan terkecoh dulu. Pabrik Toshiba yang mana? (kulkas, printer atau apa?) Kan banyak merk Toshiba. Ini juga tidak akurat pemberitaannya. Mungkin yang dimaksud adalah pabrik Toshiba yang ada di kawasan industri MM2100 Cikarang (Pabrik Kulkas). Merk Toshiba (kulkas) tak dapat bersaing dengan produk Korea. Di samping masalah harga, pasti juga lebih dipengaruhi inovasi. Produk Korea berinovasi terus, Jepang sepertinya sudah cukup puas dengan yang dia punya. 

Idem dengan Panasonic. Pabrik Panasonic yang mana yang tutup? Ada puluhan pabrik Panasonic. Mungkin hanya satu yang tutup? Mengapa tutup, lagi lagi pasti karena efisiensi. Wong Pabrik PT Panasonic Gobel masih berdiri kokoh di Jln Raya Jakarta Bogor, Cimanggis. Yang tutup mungkin salah satu yang ada di kawasan industri MM2100 juga, karena dia hanya pembuat salah satu komponen. 

Jadi beritanya harus berimbang agar tidak panik, tidak seram, seperti beberapa pemberitaan TV yang anti Jokowi. 

Ketiga, Isu politik yang dihembuskan bahwa tutupnya Panasonic dan Toshiba sebagai cara Jepang membalas kebijakan pemerintah yang lebih memilih Kereta Cepat Tiongkok dibanding kereta cepat Jepang. Saya bikin huruf besar semua. ANDA JANGAN PERCAYA, ITU HOAX. 

Hellooow, memang Jepang sebodoh itu? Hanya gegara Kereta Cepat Jakarta - Bandung, yang hanya Rp 70 Triliun itu, harus kehilangan beribu-ribu triliun proyek dan pabrik yang sedang ditanganinya di Indonesia? Come on beib jangan mudah terprovokasi oleh berita murahan itu. 

Sekali-sekali anda boleh berakhir pekan, jangan hanya berkunjung ke mall, puncak, Ancol, tetapi bawalah sekali-sekali anak istri Anda, ke daerah-daerah kawasan industri yang ada di sepanjang pinggiran Jobodetabek, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta hingga Bandung. Di setiap pinggiran kawasan industri itu banyak restoran-restoran Jepang berdiri. Di samping Anda memperkenalkan pada anak istri anda kawasan industri, Anda boleh juga menikmati kuliner Jepang, Korea di daerah Cikarang, hingga Karawang. Di sana ada ribuan pabrik berdiri dan terus berkembang, setiap hari ada pabrik yang didirikan. Itu kebanyakan pabrik Jepang, otomotif dan elektronik. 

Jadi, saya harap anda jangan percaya dengan isu bahwa Jepang akan angkat kaki dari Indonesia. Itu hoax dan pekerjaan yang anti Jokowi. 

Bahwa ada yang tutup, iya kita akui, tetapi jangan lupa! Lebih banyak yang buka, pabrik baru banyak didirikan sekarang di sepanjang kiri kanan jalan tol Jakarta menuju Bandung. Anda tidak percaya, coba cek sendiri. Atau anda sedang pengangguran, di sana pasti ada lowongan baru. Tolong beritakan juga dong, perusahaan-perusahaan baru yang sedang membutuhkan ribuan hingga puluhan ribu karyawan baru. 

Bahwa ada masalah PHK, benar dan sedang terjadi PHK dimana-mana. Tetapi itu terjadi di seluruh dunia. 

Keempat. Dihubungkan juga dengan impor buruh dari Tiongkok. Ini masalah lagi dan kita seringkali menciderai diri kita sendiri. 

Pernah gak kita menghargai jutaan buruh (TKI) di berbagai negara yang sedang mengadu nasib, memperbaiki kehidupannya entah apapun posisi dan bidang kerja yang mereka lakukan di luar negeri sana. Mereka bekerja dengan baik di negara orang dan menghasilkan devisa buat negara. Mengapa di saat yang sama, ketika ada buruh dari negara lain, mungkin jumlahnya baru ribuan orang, lalu kita sudah menghajar Menteri Tenaga Kerja (Hanif Dhakiri) dan Jokowi yang dikatakan berpihak kepada Tiongkok. Pernahkah anda mempermasalahkan berapa banyak tenaga kerja Jepang yang bekerja di Indonesia? Hampir semua pabrik Jepang yang ada di Indonesia, tenaga kerja Jepangnya pasti selalu ada, meskipun mereka tidak lebih pintar dari orang Indonesia (saya saksinya sendiri ya). 

Bahkan di kawasan Cikarang, sedang dibangun yang namanya SCBD mirip SCBD Sudirman. Di sana akan dibangun apartemen, pusat Perbelanjaan, pusat perkantoran, hotel, dan dll, di mana sasarannya adalah para pekerja Jepang, Korea dan Tiongkok. Jadi adalah rugi besar jika Jepang hengkang dari Indonesia (catet dgn huruf besar, RUGI). 

Bukankah itu konsekuensi dari sebuah investasi? 

Investasi berbicara tentang kepercayaan, ketika memutuskan berinvestasi maka otomatis seorang investor harus mempekerjakan orang yang dia percayai. Cara yang paling simpel mendapatkan orang yang dapat dipercaya ya harus mengenalnya. Kalau Tiongkok yang berinvestasi, maka investor sudah pasti membawa orang kepercayaannya, termasuk buruh. 

Yang harus kita perkuat adalah produktivitas buruh kita, skill buruh kita. Waduh, Bapak Ibu, hehe, kalau anda sekalian melihat kenyataan di lapangan, orang kita itu skill nya kalah dengan buruh di luar. Sudah gitu, ngeyel lagi, makan hati pokoknya. Jadi menurut pandangan saya, buruh impor adalah konsekuensi dari sebuah pilihan investasi. Terimalah dan kalahkan mereka. itu saja. 

Dari semua permasalahan yang ada ini (PHK), maka mata kita pasti tertuju kepada Jokowi. Mampu gak Jokowi mencari jalan keluarnya? Saya yakin, Jokowi dengan berbagai strateginya akan mampu memperbaiki kondisi yang ada. Februari 1 dolar = Rp 13.600-an, tentunya membuat harapan kita besar. Januari 2016 inflasi di bawah 1 persen, itu juga sinyal positif. Kalau APBN baru cair di pertengahan tahun seperti biasanya, maka di tahun 2016, sejak Januari, proyek sudah mulai berjalan. Tentunya dapat menggerakkan perekonomian. Dana Tiongkok sudah mulai masuk (kita butuh fresh money) untuk perputaran ekonomi. Dan lain sebagainya. Buat kaum buruh dan tenaga kerja yang mengalami PHK, tetap optimis, kreatif dan bekerja keras. Esok adalah harapan baru. Jika boleh, saran saya, jadilah wiraswasta, itu jauh lebih berharga jalan pasti ada. Doa kita menyertai anda semua. Jadi buat Kaum Salawi, bersabar sedikit, masa depan anda juga pasti akan lebih cerah. Catatan saja sedikit buat (Muhammad Iqbal) Ketua buruh KSBI agar jangan menuntut terus dan demo terus menerus, sebab anggota anda yang menjadi korban. Sabar sedikit, doakan agar Prabowo bisa terpilih, sehingga anda bisa menjadi Menteri Tenaga Kerja, itupun kalau dipercaya oleh PKS, hehe... Gitu aja dulu... Salam Salawi, yang penting Jokowi salah. 

Thomson Cyrus.  
kompasiana.com/thomsoncyrus

Pasangan Calon Pelaku Politik Uang Dalam Pilkada Harus Dicoret


Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang harus dibatalkan pencalonannya. Dan jika ternyata sudah dilantik, harus dicabut SK-nya.
Sedangkan penyelenggara pemilu yang terlibat melakukan politik uang dan manipulasi suara hasil Pilkada diberi sanksi berat.
“Saya usulkan sanksi yang berat bagi pelaku atau calon yang melakukan manipulasi suara dan politik uang,” kata Arteria kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Politikus dari PDIP itu juga sepakat bila masa pengajuan keberatan atau gugatan terhadap hasil Pilkada tidak dibatasi dan dibuka sampai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berakhir setelah dilantik.
“Jadi, kapan pun ditemukan (pelanggaran politik uang dan manipulasi suara) bisa diproses dan bagi mereka yang terpilih dengan cara curang sanksinya dibatalkan jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih. Bagi pelaku manipulasi ya dihukum mati saja,” tegas Arteria.
Sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu, Senin (1/2/2016) di Gedung DPR, Jakarta.
Usul ini diharapkan bisa diakomdasi dalam revisi UU Pilkada. Jimly menilai, sanksi pidana politik uang tak efektif menekan praktik politik uang. Sanksi pidana yang hanya sembilan bulan penjara tak akan membuat jera para pelakunya.
“Lebih baik ancamannya diskualifikasi kepesertaan pilkada dibanding sanksi pidana,” kata Jimly.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku aneh melihat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Pasalnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, terbukti melakukan politik uang, namun tidak didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Ini betul-betul aneh,” kata Yusril selaku kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin-Mujiono kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurut Yusril, dalam kasus Pilkada Bengkulu, politik uang itu betul-betul nyata karena tertangkap tangkap oleh panitia pengawas (panwas) Pilkada. Kasus ini juga sudah diadili di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dinyatakan terbukti. Bahkan, penerima uang dari pasangan calon gubernur Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, yakni Ahmad Ahyan sudah dipecat dari jabatan penyelenggara pemilu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati.
“Tapi anehnya, pemberi suapnya yang merupakan calon gubernurnya langsung dan jelas sudah dibunyikan dalam putusan pengadilan DKPP tidak didiskualifikasi,” tutur Yusril.
Dia menegaskan, kasus politik uang di Pilkada Bengkulu benar-benar nyata, pernah diadili, dan sudah sepatutnya harus dituntaskan.
Calon gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin mengatakan, bila tak diberi sanksi tegas diskualifikasi, maka siapa pun calon kepala daerah ke depan dan memiliki uang banyak maka ia dipastikan akan jadi kepala daerah terpilih.
Pasalnya, penanganan praktik politik uang hingga kini tak memberikan efek jera. “Mestinya tidak hanya didiskualifikasi, tapi juga harus diusut darimana asal usul uangnya. Jangan jangan uangnya juga dari hasil korupsi,” ujarnya./jpnn.com

Politik uang dalam pilkada serentak tetap dapat dipidana

Pilkada Karawang
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengatakan meski tidak ada sanksi pidana untuk pelanggaran politik uang dalam UU Pilkada, tindakan itu masih bisa dipidana dengan menggunakan KUHP atau aturan lain.
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan sanksi pidana untuk pelaku dan penerima politik uang tetap dapat diterapkan dengan menggunakan instrumen KUHP.
”Memang tidak ada sanksi pidana dalam UU Pilkada tetapi, praktek politik uang tetap dapat dipidana dengan KUHP, atau jika aturan tentang penggunaan dana kampanye yang ilegal,” jelas Daniel.
Dalam UU KUHP, yaitu pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang.
Ayat 1 berbunyi "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”
Sedangkan ayat 2 ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.
Menurut Daniel, dalam pelaporan dana kampanye dapat diketahui penyaluran uang oleh pasangan calon kepala/wakil kepala daerah, apalagi jika diketahui melakukan politik uang secara terbuka.
”Calon atau tim kampanye itu tahan saja karena itu ada pelanggaran di luar money politic, ilegal dalam pembelanjaan dana kampanye. Kami akan kerja sama dengan auditor KPU untuk mendorong agar ada cross check soal pengunaan dana,” kata Daniel.
Tetapi, Bawaslu mengakui sulitnya menjerat praktek politik uang dalam Pilkada serentak 2015 ini karena sebagian besar dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan identitas sebagai tim sukses.
“Dalam penindakan sulit, mata rantai yang terputus dengan tim yang formal kalau pun yang kena itu bagian lapangan saja. Itu sampai ke aktor intelektual,” jelas dia.
Bawaslu, menurut Daniel, menerima laporan praktek politik uang yang berupa pembagian sembako antara lain di Lampung dan Jawa Timur.

Politik uang terbuka

Tetapi, ada juga calon kepala daerah yang membagikan langsung uang tunai dalam kampanye terbuka, yaitu Calon bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan Ahmad Zamakhsyari, Minggu (29/11) lalu.
Dalam kampanye terbuka di lapangan Karangpawitan Kabupaten Karawang, Cellica bersama dengan seorang anggota timnya menebarkan uang pecahan RP50.000 kepada para pendukungnya yang berdiri di bawah panggung.
Sementara, calon wakilnya Ahmad Zamakhsyari, menyarankan kepada para pendukungnya untuk menerima pemberian uang oleh calon kepala daerah yang lain, dalam Bahasa Sunda.
”Mun aya nu mere duit, cokot duitna, colok nomor, cokot duitnya, colok nomor, cokot duitnya colok nomor ,” ( Kalau ada yang memberi uang, ambil uangnya pilih nomor… )
Panitia pengawas pemilu Panwaslu Karawang Syarif Hidayat mengatakan telah melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon tersebut.
“Kami sudah melakukan temuan ada dua kasus dugaan politik uang, sudah kita klarifikasi , sejauh ini belum ada pelapor, tapi sudah ada temuan unsur klarifikasi itu tidak banyak yang bisa kita buka, “ jelas Syarif.
Tetapi, Syarif mengaku sulit untuk mendapatkan bukti formal yang disyaratkan dalam KUHP.

Legalkan korupsi

Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan kampanye dengan membagi-bagikan uang tidak mendidik dan justru melegalkan praktek korupsi.
“Jauh dari esensi dari nilai kampanye tidak ada nilai mendidik sama sekali itu, kalau misalnya ada bagi uang saja, itu sama saja dengan legalisasi praktek korupsi, dalam korupsi kan jelas yang memberi dan menerima sama-sama dapat dikenakan sanksi pidana,” jelas dia.
Dalam UU No.8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada, tidak ada aturan pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang, dan hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan untuk partai politik parpol ataupun calon Kepala Daerah.
Titi mengatakan tidak adanya sanksi pidana untuk praktik politik uang dalam UU Pilkada ini, tetapi ada ketentuan pembatalan calon kepala daerah jika terbukti di pengadilan melakukan tindakan itu.
“Jadi ini anomali nih, dilarang ada ketentuan sanksi dapat dibatalkan pencalonannya jika terbukti di pengadilan, tetapi tidak ada sanksi pidana dalam UU Pilkada, “ jelas Titi.
Kendati begitu, Titi menjelaskan KUHP dapat menjadi pilihan untuk menjerat praktek politik uang.
Praktek politik uang dalam pilkada ini diperkirakan banyak dilakukan. Dalam Survei KPK di beberapa daerah menunjukkan 50% pemilih masih mempertimbangkan untuk menerima politik uang. /bbc.com/indonesia

Ketua DKPP Minta Revisi UU Pilkada Pertegas Sanksi untuk Politik Uang



Jimly Minta Revisi UU Pilkada Pertegas Sanksi untuk Politik Uang
Jakarta - Dalam rapat komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP tentang hasil Pilkada serentak, terungkap politik uang masih marak terjadi di beberapa tempat. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie meminta revisi UU Pilkada merevisi sanksi untuk praktik politik uang.

"Pendekatan pidana Pemilu untuk mengoreksi money politics teknik itu bagus sekali, kenyataannya sulit. Pemilu ini terbatas dan masalahnya tiba-tiba banyak, sedangkan polisi tugasnya banyak dan perkara pidana banyak sekali dan penjara penuh. Apa iya semua dipidanakan? Kalau cuma 3-6 bulan tidak efektif," papar Jimly di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/2/206).

Menurut Jimly, penerapan sanksi untuk pelaku yang terbukti melakukan politik uang bisa langsung diskualifikasi dari pencalonan. Sehingga tidak perlu menunggu proses pengadilan yang berlarut, tapi bisa melalui proses etika.

"Kalau diputus pengadilan dulu baru diskualifikasi, nggak nyampe-nyampe. Ribet itu cara kerjanya. Dari pada kita rumit-rumit dengan pidana melulu, walaupun tidak realistis tapi tidak solusi. Kalau diskualifikasi mengurangi beban penjara. Seninya di sini," paparnya.

"Ini masalah etika penyelenggara, baik terhadap penyelenggaranya maupun calonnya," imbuh mantan ketua MK itu.

Sementara itu Komisioner Bawaslu, Nasrullah, menuturkan penindakan atas pelaku politik uang di Pilkada bisa melalui Bawaslu, namun harus dengan kewenangan lebih.

"Caranya beri otoritas kepada Bawaslu, ibarat kaya KPK itu beri penyidik ada penuntutnya. Nah prosesnya selesai di Bawaslu langsung berurusan sama proses peradilan," tandas Nasrullah.

"Kalau dia terbukti melanggar pidana pasti dia melanggar etik, kalau melanggar etik belum tentu pidana. Jadi orang bisa saja kalau dia politik uang diproses secara etik. Jadi pidananya jalan, etiknya jalan," tegasnya./detik.com

Eksekusi Yayasan Soeharto Rp 4,4 Triliun, Ini Daftar Asetnya


Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) serius melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Yayasan Supersemar Rp 4,4 triliun. Uang sebanyak itu adalah uang yang seharusnya diterima rakyat tetapi diselewengkan ke investasi bisnis kroni Presiden Soeharto.

"Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung, Amir Yanto kepada wartawan, Senin (1/2/2016).

Adapun aset-aset yang dimintakan untuk dieksekusi adalah:
1. Rekening, deposito, dan giro di berbagai Bank yang seluruhnya berjumlah 113 buah rekening/deposito/giro.

2. Bidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 16 ribu meter persegi terletak di:
a. Bogor seluas lebih kurang 8 ribu meter persegi.b. Jakarta seluas lebih kurang 8 ribu meter persegi.

3. Kendaraan roda empat sebanyak 6 unit.

Presiden Soeharto membentuk yayasan tersebut pada 1974 dan menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua umum yayasan. Sebagai presiden, Soeharto lalu memerintahkan sebagian laba bank pelat merah digelontorkan ke Yayasan Supersemar. Namun dana tersebut diselewengkan bukan untuk kepentingan pendidikan, tetapi malah untuk kepentingan bisnis.

Setelah Soeharto tumbang, yayasan lalu dihukum mengembalikan dana tersebut. Dalam putusan MA, dana tersebut mengalir ke 7 entitas bisnis dengan nilai mencapai Rp 4, triliun. 

Hingga hari ini, pihak yayasan bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan MA secara sukarela sehingga Kejagung mengambil langkah tegas.  /detik.com

Ini Isi SMS yang Membuat Penyidik Kejagung Laporkan Hary Tanoe ke Bareskrim


Jakarta - Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel pribadi Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto, pada 5 Januari 2016.

Pesan singkat itu masuk pada pukul 16.30 WIB.

Berikut isi pesan singkat seperti yang ditunjukkan Yulianto kepada wartawan beberapa waktu lalu: 

"Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Awalnya, Yulianto tidak mau menanggapi pesan tersebut.

Namun, pada 7 Januari dan 9 Januari 2016, dia kembali mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang sama.

Pesan yang diterima pada 7 Januari isinya sama seperti yang diterimanya pertama kali. Hanya, di bagian bawah ada penambahan kata-kata, yakni "Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju." 

Setelah melakukan pengecekan, Yulianto yakin bahwa pesan singkat itu dikirim oleh pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Yulianto tak mau menyebutkan bagaimana ia bisa mengetahui bahwa nomor pengirim pesan singkat itu adalah milik Hary Tanoe, yang juga pendiri Partai Perindo. 

Atas dasar itu, Yulianto secara pribadi melaporkan Hary Tanoe ke Siaga Bareskrim Polri, Kamis (27/1/2016). 

Ia melaporkan Hary Tanoe atas dugaan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Laporan Polisi (LP) Yulianto teregister dengan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim.

Adapun bukti laporan polisi tersebut teregister dengan Nomor TBL/69/I/2016/Bareskrim. Dalam kolom terlapor, ditulis nama "Sdr Harry Tanooesoedibjo (pemilik no HP 0815106680801)."

Laporan Yulianto ini belum diklarifikasi oleh pihak Hary Tanoe. 

Ketua DPP Partai Perindo Arya Sinulingga, orang dekat Hary Tanoe, mengaku tidak berwenang mengklarifikasi hal tersebut.

"Saya bukan Corsec MNC, jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan," ujar dia./kompas.com

Kronologi Penganiayaan Dita dari versi Dita dan TA Masinton



Jakarta - Beredar cerita penganiayaan versi Dita Aditia Ismawati oleh atasannya yaitu anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Cerita ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Masinton. Apa isinya?

Cerita ini beredar luas di pesan berantai media sosial, Minggu (31/1/2016). Sejumlah penyebar menyebut ini berasal dari Dita. Namun tak jelas asal-usulnya. Upaya detikcom mengkonfirmasi langsung pada Dita, belum mendapat respons. Namun secara garis besar, kisah ini sama dengan yang disampaikan Anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Partai NasDem Wibi Andrino yang mendampingi Dita saat melapor ke Bareskrim Polri.

Dita dalam cerita itu mengatakan pada Kamis 21 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 WIB sedang berkumpul dengan teman-teman NasDem di Camden Bar Cikini. Pukul 22.30 WIB, dia dijemput oleh Masinton Pasaribu melalui sopirnya Husni yang mendatangi Dita di meja tempat Dita kumpul.

Husni mengatakan kalau bosnya sudah menunggu di dalam mobil. Dita lalu bersama Husni keluar Camden Bar menuju mobil Masinton. Dita sempat kembali ke Camden karena ada barang yang tertinggal. Lalu Dita diantar oleh temannya hingga ke parkiran Camden. 

Dita duduk di bangku depan samping kemudi, Masinton di belakang dan Husni di depan. Tidak ada Tenaga Ahli (TA) bernama Abraham Leo Tanditasik dalam cerita "versi Dita" ini.

Di dalam mobil itu, Dita sempat dimaki dan interogasi oleh Masinton. Setelah itu Dita yang masih berada di dalam mobil meminta tolong Husni untuk mengambil mobilnya yang diparkir di DPW NasDem. Masinton meminta Husni mengambil mobil Dita ke DPW NasDem dan menaruhnya ke rumah Dita di MTH Square, Cawang.

Saat sampai di DPW NasDem, Husni yang tadi menyetir mobil Masinton akhirnya beralih menyetir mobil Dita. Sehingga di mobil hanya ada Masinton dan Dita. Dita diajak berputar-butar sambil diinterogasi dan dimaki-maki hingga menangis dan dugaan peristiwa pemukulan pun terjadi.

Dita yang kesakitan lalu membelokkan setir ke sebelah kiri hingga mobil oleng ke kiri jalan. Dita sempat bilang ke Masinton akan melaporkan penganiayaan ini ke Polisi dan melakukan visum ke Rumah Sakit sebagai bukti. Setelah itu Dita diturunkan di dekat Cawang.

Dita sempat bertemu dengan Husni yang mau menyerahkan kunci mobil. Dita mengatakan kepada Husni kalau dia dipukul Masinton. Kemudian Dita pergi menggunakan taksi ke Polsek Jatinegera untuk membuat laporan. Di Polsek, Dita dibawa ke RSUD Budi Asih untuk menjalani visum.

Setelah itu, Dita kembali ke Polsek Jatinegara dan disarankan untuk istirahat sebelum membuat BAP dan kembali Sabtu (23/1) pukul 09.00 WIB. Namun, Dita tak kembali pada Sabtu karena dia harus menjalani rawat inap di RS Aini dari Jumat-Sabtu atau tanggal 22-24 Januari 2016.

detikcom menelusuri lokasi yang disebutkan dalam cerita "versi Dita" yang beredar itu. Di Camden Bar, kasir mengatakan pernah melihat foto Dita yang ditunjukan oleh detikcom. Namun kasir tesebut tidak yakin karena para tamu wajahnya mirip-mirip.

"Kayaknya pernah tapi enggak yakin. Soalnya mirip sama tamu-tamu umumnya. Kecuali kalau dia reguler saya mungkin kenal," ucap kasir tersebut.


Parkiran Camden Bar (Ayunda/detikcom)

Bartender di Camden juga mengaku tak terlalu ingat soal kedatangan Dita. Dia juga mengatakan tidak ada rekaman CCTV di sana pada tanggal 21 Januari.

"Kalau 9 hari lalu CCTV belum dipasang. Baru dipasangnya baru 3 hari lalu," katanya.

detikcom juga mendatangi Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Di sana, Dita memang datang pada hari Jumat (22/1) dan sempat melapor atas penganiayaan terhadap dirinya. Oleh pihak kepolisian, Dita diarahkan untuk visum et repertum ke RSUD Budi Asih.

"Dia ke sini Jumat (22/1) malam sekitar jam 00.30 WIB. Oleh petugas kita arahkan ke RSUD Budi Asih untuk divisum saja," kata petugas piket Polsek Jatinegara, Minggu (31/1/2016).

Setelah melakukan visum pihak kepolisian menyarankan untuk pulang beristirahat dan diminta datang lagi ke Polsek untuk membuat laporan BAP.

"Kita suruh pulang, besok Sabtu (25/1) datang lagi lapor untuk buat BAP. Tapi dianya lapornya langsung ke Bareskrim," sambungnya.

detikcom juga mendatangi RS Aini di Kuningan, Jaksel untuk menanyakan pasien bernama Dita Aditia. Pihak rumah sakit membenarkan hal itu. Salah seorang petugas mengatakan, Dita sempat dirawat dari tanggal 22 sampai tanggal 24 Januari di kelas I.

Masinton sudah membantah sebagai pelaku penganiayaan terhadap Dita. Dia juga menyebut, di dalam mobil ada tiga orang. Masinton duduk di belakang, Dita di depan samping sopir, sementara yang mengemudi adalah Abraham Leo.

Versi Masinton, Abraham Leo yang membuat Dita terluka. Tangannya yang memakai batu akik secara refleks mengenai wajah Dita. Saat itu, Dita meronta-ronta karena diduga mabuk hingga hendak merebut setir.

Versi siapa yang benar? Belum jelas. Saat ini, polisi masih melakukan penelusuran. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat ditanya soal ini belum berkomentar banyak.

"Baru dilaporkan, sudah nanya," kata Badrodin di Hotel Borobudur malam ini.


Ini Penjelasan TA Masinton Soal Laporan Penganiayaan Dita ke Bareskrim


Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dilaporkan staf ahlinya Dita Aditia Ismawati ke Bareskrim Polri atas tuduhan penganiayaan. Masinton disebut menganiaya Dita pada Kamis (21/1) lalu, saat dalam perjalanan di malam hari.

Namun, Tenaga Ahli (TA) Masinton di DPR RI Abraham Leo Tanditasik, yang saat kejadian ada di dalam mobil, membantah keterangan Dita. Menurutnya, bukan Masinton yang memukul Dita, melainkan dirinya yang secara tak sengaja melukai pelipis Dita. Bagaimana kejadiannya?

"Tanggal 21 Januari 2016 ketika saya semobil bersama Pak Masinton saat akan pulang ke rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, berkisar pukul 23.00 WIB malam saya ditelepon Dita Aditia yang terdaftar sebagai Aspri Pak Masinton," ucap Leo dalam keterangan tertulis, Minggu (31/1/2016).

Dita minta dijemput oleh Leo ke Camden Bar di Jalan Cikini II Menteng. Penjelasan Dita ke Leo via telepon saat itu, minta dijemput karena kondisinya sedang mabuk berat.

"Kemudian di dalam mobil saya sampaikan ke Pak Masinton bahwa saya mau jemput Dita karena sudah mabuk minuman beralkohol. Berhubung sudah malam, Pak Masinton beserta sopirnya ikut mengantarkan saya ke jalan Cikini II," lanjutnya. 

Saat tiba di depan Camden Bar Cikini, sopir Masinton bernama Husni, menjemput Dita ke dalam Camden Bar. Kemudian Dita menuju mobil Masinton dalam keadaan sempoyongan. Dita langsung duduk di paling depan di samping kiri sopir. 

Dita lalu minta bantu ke sopir agar mobilnya diambilkan di lokasi parkiran kantor DPP Partai Nasdem di Menteng. Sehingga Leo yang membawa mobil Masinton. Dita duduk di depan, Husni dan Masinton duduk di belakang. Mobil mengarah ke kantor DPP Partai Nasdem untuk mengantarkan untuk mengambil mobil Dita di parkiran kantor Nasdem. 

Setelah ke luar dari parkiran kantor Nasdem, mobil berjalan beriringan. Mobil Dita yang dikemudikan Husni berjalan di belakang mengikuti mobil Masinton. Sepanjang perjalanan menuju Cawang, Dita yang duduk di depan dalam kondisi mabuk berat sering berteriak histeris. Tiba-tiba tertawa sambil membesarkan volume tape mobil.

Di sekitar jalan Matraman Dita muntah-muntah karena mabuk berat. Di saat mobil yang dikemudikan Leo melintasi jalan Otista, sambil berteriak histeris Dita bergerak tiba-tiba menarik setir mobil yang dikemudikan. Mobil oleng ke kiri jalan dan nyaris menabrak trotoar.

"Dengan sigap dan refleks saya melakukan pengereman mendadak sambil menepis tangan Dita yang dalam posisi menarik setir atau kemudi mobil. Tepisan tangan kiri saya mengenai tangan dan wajah Dita. Dita teriak histeris di dalam mobil, Pak Masinton berupaya untuk menenangkan Dita," paparnya. 

Sesampainya di depan MT Haryono Square Dita turun, wajahnya agak memerah dan lebam karena terkena tepisan tangan kiri Leo yang memakai cincin batu akik. Lalu Masinton menawarkan Dita untuk berobat ke klinik terdekat, Dita menyatakan tidak apa-apa dan akan mengobati sendiri. 

Kemudian Masinton menyuruh sopirnya Husni mendampingi Dita yang dalam kondisi mabuk. Sementara Leo dan Masinton pulang ke Kalibata, tak lama kemudian Husni datang menyusul ke Kalibata.

"Besoknya tanggal 22 Januari 2016 Dita menelepon saya minta dibantu biaya pengobatan karena ingin dirawat di rumah sakit mata Aini di daerah Kuningan. Permintaan Dita saya sampaikan ke Pak Masinton dan dibantu biaya perawatan di RS mata Aini," terang Leo.

Leo dan Masinton selanjutnya membesuk Dita dirawat di RS Mata Aini selama 2 hari 2 malam yang didampingi orang tuanya untuk menanyakan kondisinya. Berhubung kondisi memar di sekitar mata sudah membaik, atas saran dokter Dita diperbolehkan pulang.

"Selama masa pemulihan, Dita disarankan untuk sementara istirahat dan diperkenankan ijin tidak masuk kerja," pungkasnya./detik.com

Paripurna Kemenangan Pasangan NAFAS Terganjal Kasus Money Politic

Ilustrasi Pilkada/ dok JPNN
Gorontalo - Hasil kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum cukup untuk memuluskan jalan Nelson - Fadli (NAFAS). Rencana paripurna istimewa untuk penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Kabgor tertunda, hanya karena kasus money politic yang menyeret tim sukses NAFAS masih bergulir. 
Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Husin Panigoro yang dihubungi via ponselnya, kemarin, menegaskan bahwa pihaknya dalam hal ini DPRD masih akan menunggu proses hukum berjalan. 
Sembari menunggu proses hukum itu, DPRD belum akan melaksanakan Rapat Paripurna pengusulan. "ya, kita masih menunggu dulu hasil dari proses hukum yang berjalan saat ini yang sudah menetapkan dua tersangka", ujar Husin. 
Husin menjelaskan, bahwa pihaknya menginginkan disaat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti tidak ada lagi persoalan yang muncul, makanya DPRD akan menunggu dulu semua proses hukum ini selesai.
Sementara itu, pernyataan Husin ini mendapatkan apresiasi dari kalangan Mahasiswa dan LSM yang mendatangi kantor DPRD Kabgor kemarin. 
Berbeda dengan Kabupaten Gorontalo yang menyatakan belum akan melaksanakan Paripurna pengusulan, Plt Ketua DPRD Bone Bolango Sofyan Wahidji justru mengakui jika pihaknya dalam waktu dekat ini akan melaksanakan rapat Banmus untuk menentukan Jadwal pelaksanaan paripurna pengusulan.
"ya, kita sudah menerima penetapan dari KPU dan kita akan jadwalkan kapan Paripurna akan berlangsung", ujarnya singkat. /jpnn.com

Kapolri Persilakan TNI Buru Santoso Tanpa Ajak Polisi

Jakarta - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mempersilakan TNI bergerak mengejar kelompok teroris Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Menurutnya, TNI dan Polri saat ini sedang menggelar Operasi Tinombala untuk memburu Santoso Cs di pedalaman Poso.
"TNI bergerak sendiri, boleh," kata Badrodin usai rapat pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (29/1).
Badrodin mengatakan, memburu Santoso Cs bukanlah hal mudah. Sebab, kondisi geografis di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persembunyian kelompok Santoso memang sangat sulit.
Karenanya Polri pun meminta bantuan TNI yang memiliki keahlian khusus. "Maka pimpinan-pimpinan kita setiap saat evaluasi. Bagaimana langkah-langkah yang tepat kejar teroris Santoso," ucap dia.
Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya tidak akan mendahului Polri dalam memburu kelompok teroris termasuk di Poso, Sulawesi Tengah. Menurutnya, leading sector atau pemegang komando Operasi Tinombala tetap Polri.
"Leadernya tetap Polri, kita beri masukan saja kepada Polri. Kita evaluasi sama-sama," tegasnya.
Gatot menambahkan, Presiden Joko Widodo telah mempercayakan upaya penanggulangan terorisme kepada Polri. Namun, TNI tetap membantu polisi terutama jika kondisinya sudah sangat darurat.
"Jadi ibaratnya dalam tertib sipil polisi adalah tangan kanan presiden, TNI adalah tangan kiri presiden. Semuanya saling menguatkan. Dalam kondisi darurat militer, baru TNI jadi tangan kanan presiden, polisi tangan kiri," tambah Gatot./jawapos.com

Virus Zika Menular pada Janin, Bayi akan Mengalami Cacat Bawaan

Jakarta - Virus zika yang menghantui masyarakat Amerika Selatan sejak akhir tahun lalu masih terus menebar ’’teror’’.
Persebaran virus berbahaya yang bisa mengakibatkan cacat pada janin itu membuat Brasil sibuk. Amerika Serikat (AS) pun menerbitkan larangan bepergian ke negara-negara terjangkit.
Senin waktu setempat (25/1), Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di Benua Amerika, lebih waspada terhadap virus zika.
Sangat mungkin virus yang menyebar lewat gigitan nyamuk itu menginfeksi seluruh Amerika. Kecuali, Kanada dan Cile. Tidak jelas mengapa WHO menyebut dua negara itu sebagai perkecualian.

Sejak awal tahun ini, AS merilis larangan bepergian ke 14 di antara total 21 negara yang terjangkit zika.
Larangan itu khususnya ditujukan kepada para perempuan hamil. Sebab, virus yang kali pertama ditemukan di Danau Victoria, Uganda, pada 1947 itu bisa menular pada janin.
Akibatnya, bayi yang dilahirkan akan mengalami cacat bawaan. Salah satunya microcephaly.
’’Sejak November lalu sampai sekarang, ada sekitar 3.893 kasus microcephaly akibat virus zika di Brasil,’’ terang WHO.
Kementerian Kesehatan Brasil melaporkan, karena infeksi virus zika pada ibu hamil, bayi yang dilahirkan mengalami kelainan otak. Yakni, ukuran otaknya lebih kecil.
Akibatnya, kepala bayi yang terinfeksi virus zika cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan bayi normal.
Akhir tahun lalu, seorang perempuan AS yang baru kembali dari Brasil positif terjangkit virus zika. Dia lantas melahirkan bayi dengan kelainan microcephaly di Hawaii. Namun, sejauh ini, belum ada laporan tentang kasus zika di Negeri Paman Sam.
’’Kita tidak punya obat dan vaksinnya. Ini seperti deja vu dengan ebola. Penyakit sepele yang tidak kita pahami, namun mewabah dan mematikan,’’ kata Trudie Lang.
Lang yang merupakan pakar kesehatan global pada University of Oxford mengusulkan pengembangan vaksin zika secepatnya.
Imbauan itu direaksi cepat oleh Butantan Institute di AS, GlaxoSmithKline di Inggris, dan Sanofi di Prancis.
Saat ini, tiga produsen obat tersebut sedang menjajaki pembuatan vaksin zika. Namun, proses itu tetap membutuhkan waktu yang panjang. Minimal tiga tahun. /jawapos.com