Buya Syafii Maarif buka-bukaan soal politik ganas di Istana
Kisruh Polri vs KPK telah melibatkan banyak pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah membentuk Tim Independen yang terdiri dari 9 pakar untuk memberi masukan agar kisruh dua lembaga penegak hukum tersebut segera usai.
Meski tidak dibekali Keppres, Tim Independen yang dipimpin oleh Syafii Maarif, tetap bekerja sesuai permintaan presiden. Berbagai masukan sudah diberikan Tim Independen kepada Presiden Jokowi, namun kisruh Polri dan KPK belum kunjung usai.
Buya Syafii, sapaan akrabnya, menilai dengan berbagai masukan yang sudah diberikan Tim Indepen, selayaknya Presdien Jokowi segara menentukan sikap. Apabila tidak, maka bukan hanya Presiden yang akan menanggung beban, melainkan sosok-sosok yang berada di bawahnya.
Buya Syafii mengkhawatirkan kisruh Polri vs KPK bernuansa politik ini akan melibas orang-orang baik di bawah Jokowi. Dia pun blak-blakan membeberkan ganasnya politik di Istana. Berikut merdeka.com merangkumnya:
Buya Syafii: Kasihan Mensesneg orang baik ketemu politik ganas
Kisruh Polri vs KPK telah melibatkan banyak pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah membentuk Tim Independen yang terdiri dari 9 pakar untuk memberi masukan agar kisruh dua lembaga penegak hukum tersebut segera usai.
Meski tidak dibekali Keppres, Tim Independen yang dipimpin oleh Syafii Maarif, tetap bekerja sesuai permintaan presiden. Berbagai masukan sudah diberikan Tim Independen kepada Presiden Jokowi, namun kisruh Polri dan KPK belum kunjung usai.
Buya Syafii, sapaan akrabnya, menilai dengan berbagai masukan yang sudah diberikan Tim Indepen, selayaknya Presdien Jokowi segara menentukan sikap. Apabila tidak, maka bukan hanya Presiden yang akan menanggung beban, melainkan sosok-sosok yang berada di bawahnya.
Buya Syafii mengkhawatirkan kisruh Polri vs KPK bernuansa politik ini akan melibas orang-orang baik di bawah Jokowi. Dia pun blak-blakan membeberkan ganasnya politik di Istana. Berikut merdeka.com merangkumnya:
Ketua Tim Independen, Syafii Maarif menilai, kisruh Polri vs KPK memberi tekanan yang sangat besar kepada Presiden Joko Widodo. Buya mengatakan, tekanan tidak hanya datang dari partai politik pendukung Kabinet Kerja, tetapi juga datang dari rakyat Indonesia yang menginginkan kisruh dua lembaga penegak hukum ini segera usai.
Buya Syafii, biasa dia dipanggil, menilai di tengah tekanan tersebut, Presiden Jokowi harus mulai mengambil kendali lantaran dirinya adalah panglima tertinggi di Indonesia. Kedudukan tersebut diberikan oleh rakyat Indonesia yang sudah menjadikannya orang nomor 1 negeri ini.
"Dia (Presiden Jokowi) kan panglima tertinggi, dia dipilih rakyat walaupun partai yang mengusung, dalam keadaan yang begini krusial, ambil dia posisinya (sebagai panglima tertinggi)," kata Buya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (4/2) kemarin.
Tidak hanya didorong untuk menggunakan posisinya sebagai panglima tertinggi di Indonesia, Buya juga mendorong Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberaniannya dalam mengambil keputusan. Menurut Buya, keberanian Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan juga berimbas pada sosok-sosok yang berada di bawahnya.
Buya menyoroti sosok Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang tidak memiliki latar belakang politik namun harus terseret dalam kisruh bernuansa politik ganas. "Tegakkan nyali, nyali yang penting, karena kasihan, bukan hanya dia (Presiden Jokowi) saja, itu Mensesneg itu pontang panting dia, orang baik nggak pernah masuk politik, ketemu politik ganas," tutup Buya.
Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pratikno merupakan rektor Universitas Gadjah Mada. Pratikno juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Pada tahun 2009 lalu, Pratikno mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu Debat Calon Presiden 2009
Jokowi ditekan dari seluruh penjuru mata angin
Ketua Tim Independen, Syafii Maarif menilai, kisruh Polri vs KPK memberi tekanan yang sangat besar kepada Presiden Joko Widodo. Buya mengatakan, tekanan tidak hanya datang dari partai politik pendukung Kabinet Kerja, tetapi juga datang dari rakyat Indonesia yang menginginkan kisruh dua lembaga penegak hukum ini segera usai.
Buya Syafii, biasa dia dipanggil, menilai di tengah tekanan tersebut, Presiden Jokowi harus mulai mengambil kendali lantaran dirinya adalah panglima tertinggi di Indonesia. Kedudukan tersebut diberikan oleh rakyat Indonesia yang sudah menjadikannya orang nomor 1 negeri ini.
"Dia (Presiden Jokowi) kan panglima tertinggi, dia dipilih rakyat walaupun partai yang mengusung, dalam keadaan yang begini krusial, ambil dia posisinya (sebagai panglima tertinggi)," kata Buya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (4/2) kemarin.
Tidak hanya didorong untuk menggunakan posisinya sebagai panglima tertinggi di Indonesia, Buya juga mendorong Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberaniannya dalam mengambil keputusan. Menurut Buya, keberanian Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan juga berimbas pada sosok-sosok yang berada di bawahnya.
Buya menyoroti sosok Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang tidak memiliki latar belakang politik namun harus terseret dalam kisruh bernuansa politik ganas. "Tegakkan nyali, nyali yang penting, karena kasihan, bukan hanya dia (Presiden Jokowi) saja, itu Mensesneg itu pontang panting dia, orang baik nggak pernah masuk politik, ketemu politik ganas," tutup Buya.
Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pratikno merupakan rektor Universitas Gadjah Mada. Pratikno juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Pada tahun 2009 lalu, Pratikno mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu Debat Calon Presiden 2009
Ketua Tim Independen dalam menengahi kisruh Polri vs KPK, Syafii Maarif mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam tekanan luar biasa. Tekanan itu datang terkait desakan agar Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Tekanan luar biasa dari seluruh penjuru angin, nah tapi akhirnya dia melihat dan sadar. Cuma yang mendorong untuk dilantik itu tidak cuma partai, tapi oknum yang berpengaruh. Saya tidak tahu nama-nama itu," kata Buya Syaffi, biasa dia panggil, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (4/2) kemarin.
Seharusnya sejak awal Jokowi bersikap tegas pada Komjen Budi setelah ditetapkan sebagai tersangka agar mengganti calon Kapolri baru. Setelah dibiarkan berpolemik dua pekan, Jokowi akhirnya baru akan mengambil sikap.
"Sebenarnya Jokowi juga kan agak terlambat juga, tentunya sebenarnya ditolak saja sebelum diajukan ke DPR, tapi ya sudah lah sudah terjadi semua," kata Buya.
Sementara Presiden Joko Widodo berjanji mengambil sikap terkait Komjen Budi Gunawan pada pekan depan. Jokowi sebelumnya menunda pelantikan Komjen Budi setelah KPK menetapkan Kalemdikpol itu sebagai tersangka. "Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Jokowi.
Jokowi beralasan, belum mengambil sikap karena masih banyak persoalan. Namun Jokowi tak menjelaskan persoalan tersebut.
"Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dulu. Harus dirampungkan," ujarnya.
Syafii Maarif tak gentar beberkan pelantikan Komjen Budi batal
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif tak takut setelah mengungkapkan ke publik terkait rencana Presiden Joko Widodo akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Buya Syafii, biasa dia dipanggil, tahu Komjen Budi akan batal dilantik setelah ditelepon langsung oleh Presiden Jokowi.
"Enggak, sebenarnya kalau bangsa ini mau cerdas apa yang ditakutkan, dan juga presiden tidak melarang saya menyampaikan. Mungkin dia maksudnya supaya saya sampaikan. Sudah lah kita dewasa berbangsa dan bernegara," kata Buya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (4/2) kemarin.
Buya lantas membeberkan alasan kenapa Jokowi akhirnya tak jadi melantik Komjen Budi. "Karena enggak cocok gitu saja, karena enggak cocok presiden ambil wewenangnya," ujarnya.
Saat itu Jokowi tidak memberitahu kapan akan mengumumkan ke publik terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi. Buya kemudian menyarankan agar Jokowi mengambil sikap secepatnya.
"Hanya dia mengatakan akan diumumkan pada waktu yang tepat. Saya bilang Pak Presiden makin cepat makin baik, kalau berlama-lama kan bukan saja masuk angin kan, bisa masuk api," ujarnya.
Buya Syafii: Calon kapolri tak semua bersih, cari yang dosanya dikit
Tokoh Muhammadiyah, Syafii Maarif mengaku tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan calon Kapolri baru. Meski begitu, dia berharap agar pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak menuai pro dan kontra.
Atas alasan itu, Syafii meminta Kompolnas untuk berhati-hati dalam mengajukan nama calon. Dia menyadari betul tidak ada calon yang benar-benar bersih, tapi minimal jangan calon yang memang sudah parah track record-nya.
"Yang benar-benar bersih itu enggak ada, enggak apa-apa cari yang dosanya masih sedikit," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kabar itu diamini oleh Ketua Tim Independen Syafii Maarif.
"Nampaknya benar. Sudah ya demikian dulu," kata pria yang akrab disapa Buya Syafii ini kepada merdeka.com melalui sambungan telepon, Selasa (3/2).
Seperti diketahui, kisruh antara KPK dan Polri bermula dari pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sesaat setelah dicalonkan, Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan rekening gendut.
Selang berapa lama kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Kemudian satu per satu pimpinan KPK lainnya dilaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri. /merdeka.com
