MolokekNews

 

Para wakil rakyat di DPR RI di Senayan dari Fraksi PDI Perjuangan, tetap keukeuh menolak Rancangan undang Undang Pilkada yang berisi rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan oleh rakyat, tapi oleh anggota DPRD seperti era Presiden Soeharto.

Anggota DPR Eva Sundari menegaskan rencana pengembalian wewenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh DPRD merupakan langkah mundur.

Bahkan, Eva mengkritik keras hal itu sebagai pengkhianatan terhadap reformasi, dan perlu
dihentikan.

Sebelumnya, berkembang rumor RUU (Rancangan Undang-Undang) Pilkada itu sengaja dipaksakan
para anggota DPR periode
2009-2014 yang didominasi koalisi Partai Demokrat –partai penguasa masa pemerintahannya tinggal sebulan– untuk disahkan sebelum masa jabatan digantikan anggota DPR baru periode 2014-2019.

Kini, RUU Pemilihan Kepala Daerah itu dibahas Panitia Kerja (Panja RUU Pilkada) di DPR dan Kemendagri. Waktu untuk mengesahkan tinggal satu bulan.

“Kita berharap ada tekanan masyarakat yang membantu bahwa apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Kalau balik ke DPRD itu sama saja akan mengkhianati reformasi,” ujar Eva di Jalan Mangunsarkoro 69 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Selain itu, Eva menjelaskan, dengan pengembalian pemilihan kepala daerah, akan berdampak pada sistem rekruitmen kepemimpinan yang jauh diharapkan oleh masyarakat.

“Kedua, kita tidak akan menemukan sumber baru rekruitmen para pemimpin seperti Jokowi, lalu Kamil (Ridwan Kamil) yang di Bandung dan lainya,” terangnya.

Dirinya berharap kepada semua komponen menyadari akan dampak buruk bagi keberlangsungan bangsa ke depan. Untuk itu, lanjut Eva, semua komponen bangsa dapat menyadari betapa pentingnya proses rekruitmen kepemimpinan (kepala daerah) yang bersumber dari keinginan masyarakat dan dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui keterwakilan (DPRD).

“Saya berharap semua teman-teman, dan juga teman-teman yang ada di koalisi Merah Putih menyadari kerugian kalau dikembalikan ke DPRD. Yang rugi bukan hanya PDIP, tapi kerugian sebagai bangsa, karena sistem rekruitmennya,” tegasnya, mengajak semua komponen untuk menolak RUU itu.

Selain itu, pihaknya berharap, agar perbedaan masa lalu yang merugikan bangsa untuk segera dihentikan, dan segera dibangun secara bersama-sama menjadikan bangsa Indonesia menjadi maju.

“Yang kita inginkan polarisasi dihentikan, jangan sampai masyarakat atau rakyat terbelah oleh perbedaan pandangan Pilpres dan kemudian dilembagakan sampai ke daerah, itu yang
tidak kita inginkan,” pungkasnya. @yuanto /lensaindonesia.com