Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Saudara-saudara,
Hari ini saya akan menyampaikan pernyataan berkaitan dengan satu isu
yang menurut pandangan saya memerlukan klarifikasi dan penjelasan agar
isu itu tidak berkembang kesana kemari dan kemudian menimbulkan persepsi
yang keliru dari rakyat Indonesia.
Ini berkaitan dengan pencetakan uang di negara sehabat. Oleh karena itu,
mendampingi saya adalah yang mewakili Gubernur Bank Indonesia, karena
Gubernur BI sedang berada di luar kota, dalam hal ini diwakili oleh
Deputi, Gubernur Senior, Bapak Mirza Aditya Swara. Dan kemudian karena
Menteri Keuangan juga sedang di luar kota, diwakili oleh Dirjen
Perbendaharaan, Saudara Marwanto.
Sebenarnya saudara-saudara, konsentrasi dan tugas saya sebagai Presiden
RI sekarang ini adalah memantau pengamanan dan pelayanan mudik lebaran.
Karena ada 30 juta orang, kurang lebih, saudara-saudara kita tengah
melaksanakan mudik lebaran di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi siang,
saya berkomunikasi dengan Kapolri, yang sekarang sedang berada di Jalur
Selatan, ikut mengendalikan jalannya operasi pengamanan mudik lebaran. Alhamdulillah
hingga saat ini, pada prinsipnya mudik lebaran saudara-saudara kita itu
dapat dikelola dengan baik, tidak ada sesuatu yang menonjol dalam arti
buruk. Tentu sebagaimana biasanya disana-sini ada masalah-masalah yang
juga terus diatasi dan dicarikan solusinya.
Kemudian yang kedua, saya juga tentu berkewajiban untuk memastikan
proses Pilpres tahun 2014 ini bisa dituntaskan, sehingga 20 Oktober
nanti berlangsung suksesi kepemimpinan secara damai dan demokratis.
Saudara mengetahui bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhammad
Hatta Rajasa membawa perselisihan hasil penghitungan suara KPU ke MK.
Saya dan semua pihak harus mengawalnya agar sekali lagi, semuanya
berlangsung dengan baik.
Perhatian yang ketiga, saya juga terus mengikuti perkembangan situasi di
Jalur Gaza Palestina, karena saya melihat langsung melalui tayangan
televisi, baik nasional maupun internasional, krisis kemanusiaan itu
sudah melampaui batas kepatutannya. Hari ini saya menulis surat terbuka,
yang saya tunjukan kepada para pemimpin sedunia. Dan telah dimuat di
koran The Strait Times, saya kira saudara bisa mengakses dalam dan versi bahasa Indonesia, telah saya rilis di facebook SBY.
Kita ingin tragedi kemanusiaan itu segera bisa diakhiri, gencatan
senjata bisa segera diberlakukan. Kita tidak tega melihat kaum
perempuan, anak-anak, dan golongan lanjut usia menjadi korban, baik
meninggal ataupun luka-luka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak
berdosa.
Sedangkan perhatian yang keempat, sebagai Presiden, pada masa libur
bersama ini adalah mengikuti proses investigasi jatuhnya pesawat terbang
Malaysia, MH17, karena ada 14 WNI yang ikut jadi korban. Kita ingin
investigasinya berlangsung dengan baik. Kemudian setelah diidentifikasi
dengan benar, jenazah warga negara kita bisa diserahkan kepada sanak
keluarganya dan bisa membuat kejelasan bagi masyarakat. Itulah 4 hal
yang menjadi prioritas perhatian dan tugas saya selaku presiden sekarang
ini.
Namun, kembali kita dikejutkan oleh sebuah berita yang dikeluarkan oleh
Wikileaks dan kemudian dilansir atau diberitakan ulang oleh nasional, sindonews.com
Saya akan bacakan pointers ataupun butir-butir penting yang diberitakan oleh sindonews.com itu yang diambil dari wikileaks, dan sayang sindonews.com
tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap saya. Padahal isu
itu sangat sensitif, ini memerlukan pengertian bersama, kalau sindonews.com
punya itikad baik, sesuai dengan kode etik jurnalistik maka bagus kalau
sebelum dilepas ke masyarakat luas, ada komunikasi atau klarifikasi
mendapatkan penjelasan dari saya. Tapi itu sudah terjadi. Apa yang
diberitakan oleh sindonews.com, yang mengambil berita dari wikileaks, judulnya pun seram, "Ungkap Dugaan Korupsi, Wikileaks Sebut SBY dan Mega"
Disebutkan beberapa kalimat disitu, situs anti kerahasiaan wikileaks,
merilis perintah pencegahan pemerintahan Australia utk mengungkap kasus
dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu,
nama Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut
disebut wikileaks. Menurut dokumen wikileaks per tanggal 29 Juli 2014,
ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yg secara eksplisit melibatkan
beberapa tokoh, dan pemimpin Asia, seperti Indonesia, Malaysia dan
Vietnam, termasuk warga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
Dikatakan lebih lanjut oleh sindonews.com, perintah super untuk
memerintahkan keamanan nasional Australia, untuk mencegah pelaporan
tentang kasus ini oleh siapa saja. Tujuannya untuk mencegah kerusakan
hubungan internasional Australia. Begitu yang diungkapkan. Wikileaks
juga menyebut ada 17 individu dalam kasus itu, tentu di seluruh Asia,
negara-negara yang disebut-sebut.
Berita seperti ini saya tahu cepat beredar, dan kemudian karena sangat
sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, baik Ibu Megawati
Soekarnoputri, mantan Presiden Indonesia, maupun saya sendiri, maka saya
ambil keputusan tadi pagi untuk melakukan sesuatu untuk bertindak dan
kemudian mengeluarkan pernyataan, yang alhamdulillah bisa kita
laksanakan sekarang ini dan terima kasih atas kesediaan teman-teman
wartawan untuk meneruskan apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara
kita rakyat Indonesia, karena pemberitaan wikileaks dan sindonews.com
itu saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan
saya sendiri. Juga menimbulkan spekulasi dan bisa-bisa fitnah nanti
terhadap baik Ibu Mega maupun saya. Saya katakan tadi, setiap saya
mengeluarkan pernyataan, haruslah berangkat dari fakta, keterangan dan
informasi yan lengkap. Oleh karena itu, sejak tadi pagi saya bekerja
untuk mendapatkan informasi dan keterangan itu, dan karena saya anggap
sudah cukup, insya Allah akan segera saya sampaikan. Saya berharap pernyataan saya didengar oleh wikileaks, dimanapun wikileaks berada, oleh sindonews.com
pimpinan-pimpinannya dan juga wartawannya, oleh pemerintah dan otoritas
Australia dan bahkan saya juga berharap didengar oleh KPK. Karena saya
ingin segala sesuatunya terang benderang di negeri ini. Semangat kita
sama, untuk melakukan pencegahan pemberantasan korupsi, karena
diberitakan seolah-olah ada korupsi. Saya berharap saudara-saudara yang
ada di KPK juga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini.
Saudara-saudara,
Saya telah mendapatkan penjelasan, dan keterangan dari sejumlah pihak,
antara lain Gubernur BI Saudara Agus Martowordojo melalui telepon. Yang
kedua Menkeu Saudara Chatib Basri melalui telepon, kemudian Kapolri.
Esensi atau rangkuman penjelasan Gubernur BI/Menkeu antara lain sebagai
berikut:
1. Memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia,
dilaksanakan pada tahun 1999. Yang mencetak dikatakan adalah NPA (Note
Printing Australia) dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Central
Australia. Yang dicetak pada tahun 1999 adalah 550 juta lembar, dengan
pecahan 100 ribu rupiah. Saya ulangi, 550 juta lembar, pecahan 100 ribu
rupiah. Itu fakta yang pertama.
2. Keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan untuk mencetak uang
itu termasuk mencetak uang di Australia pada tahun 1999 ada pada Bank
Indonesia, bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Itu yang kedua
3. Hal itu memang menjadi kewenangan BI, serta menjadi tugas BI atas
dasar atau sesuai dengan UU BI dan peraturan yang berlaku bagi BI. Ada
landasan hukum, ada legal basis.
4. Baik Ibu Mega maupun saya sendiri tahun 1999 belum menjadi Presiden.
Tapi poin saya adalah, ya memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya
saat itu, atau saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat dalam
arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataupun mengeluarkan
perintah-perintah presiden.
Dengan demikian, dengan 4 fakta dan hal penting itu, berita yang dikeluarkan wikileaks yang diamplifikasi oleh sindonews.com tentu sesuatu yang menyakitkan.
Saudara-saudara,
Saya juga mengikuti apa yang sedang dilaksanakan di Australia. Menlu
telah melaporkan kepada saya, setelah berkomunikasi dengan Dubes kita di
Canberra, maupun Dubes Australia yang ada di Indonesia, dan atas
penjelasan yang disampaikan kepada saya tersebut, proses penegakan
hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya
meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk;
1. Membuka dan mengungkap seterang mungkin penegakan hukum itu. Jangan ditutup-tutupi.
2. Kalau ada elemen di Indonesia, misalnya, siapa yang dianggap terlibat
pada penyimpangan yang mungkin terjadi pada pencetakan uang itu tolong
diungkap, ditunjuk dan nantinya diusut siapa orang itu. Kalau dianggap
melanggar hukum apa kasus dan pelanggaran hukumnya. Dan saya justru
berharap, kalau memang ada, bekerjasamalah dengan KPK Indonesia.
Bekerjasamalah dengan KPK Indonesia.
3. Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan statement
yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan atau tuduhan terhadap
pihak-pihak diluar Australia. Contohnya disebut mantan Presiden Megawati
dan saya sendiri, atau pun siapapun. Justru kebijakan seolah-olah
melibatkan pihak-pihak diluar Australia itulah yang saya tidak
menghendaki, karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan tentunya
juga negara-negara lain di Asia
4. Saya minta Australia segera keluarkan statement yang terang,
agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak
ada kecurigaan pejabat Indonesia lainnya. Dan itu penting kita ingin
dengar langsung dari Australia.
5. Kemudian yg ke-5, menggarisbawahi jika memang ada WNI yang terlibat
mari kita tegakkan hukum secara bersama. Indonesia seperti juga
Australia adalah negara hukum. Kami menghormati hukum. Indonesia
sekarang ini tengah melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi yang
agresif tanpa pandang bulu, jadi kalau memang ada yg dianggap terlibat,
ungkap, usut dan proses secara hukum. Mari kita bekerja sama yang
penting terang, sebutkan siapa.
Kalau memang Australia mengatakan, saya dengar yang diberitakan wikileaks
tidak benar, tidak akurat, tidak diklarifikasi, tidak diverifikasi, ya
bicaralah Australia, jangan diam. Karena kalau diam itu menimbulkan
spekulasi baru di Indonesia, yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.
Itulah yang ingin saya sampaikan saudara-saudara dan karena sekali lagi
kewenangan dan tugas untuk melakukan pencetakan uang itu berada di
tangan BI, saya berpesan kepada Saudara Deputi Senior tadi, agar pada
saat yang tepat Gubernur BI bisa memberikan penjelasan yang lengkap,
lebih rinci dan lebih teknis. Sekali lagi kita ingin transparansi, kita
junjung bersama, tegakkan kebenaran karena dengan tegakkan kebenaran
kita mendapatkan keadilan. Jangan orang-orang yang tidak tahu menahu,
yang tidak berdosa mendapatkan pencemaran nama baiknya, sehingga
keadilan tidak tegak. Itulah pesan dan harapan saya selaku presiden RI,
kepada kita semua termasuk Australia. Dengan demikian kami akan terus
emban tugas sampai akhir penugasan kami dengan baik tanpa ada persepsi
yang tidak baik, kecurigaan apalagi fitnah-fitnah baru yang dijatuhkan
kepada saya, juga kepada Ibu Megawati atau kepada siapapun. Itulah yang
ingin saya sampaikan terima kasih perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
