Home » All posts

Tas Diduga Berisi Bom, Ternyata Hanya Berisi Pakaian Anak

Posted by Unknown Monday, April 25, 2016 0 comments
Banggai - Tas yang diduga berisi bom, yang ditemukan di tepi pagar pekarangan rumah warga yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kilometer 2, Luwuk Banggai Sulawesi Tengah ternyata hanya berisi barang-barang biasa.
Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh Unit Penjinak Bom (Jibomb) Brimob Poso pada Minggu 24 April 2016 dengan mengurai seluruh isi tas yang mencurigakan tersebut.
Hasilnya, Tas tersebut hanya berisi pakaian anak anak serta perlengkapan bayi lainnya, berupa bedak, tempat sabun dan mainan.
Sebelumnya tas hitam bertuliskan Sofie Martin itu, pertama kali dilihat warga pada sabtu sore kemarin (23/04). Marwan, warga sekitar lokasi kejadian mengaku khawatir setelah tas yang dilihatnya, tak kunjung di ambil pemiliknya.
Sementara, sejumlah anggota Kepolisian Resor (Polres) Banggai, yang mendapati laporan, langsung mendatangi dan mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi untuk melokalisir tas tersebut dari jangkauan masyarakat sambil menunggu kedatangan tim Penjinak Bom Brimob Poso. *TR

Jokowi Perintahkan Wisma Atlit Hambalang

Posted by Unknown Tuesday, March 22, 2016 0 comments

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga hal setelah melakukan kunjungan ke lokasi proyek wisma atlet Hambalang, pada Jumat (18/3/2016) pekan lalu.

Jokowi menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu. 

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan. 

"Kedua, Presiden akan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang itu sendiri," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana, Senin (21/3/2016). 

Ketiga, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum. 

Dalam kunjungannya ke proyek itu, terdapat barang-barang yang sudah dibeli terlebih dahulu, padahal pembangunannya belum rampung. 

Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, Presiden akan memutuskan apakah proyek itu dilanjutkan, dihentikan atau dialihfungsikan.

Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles dan ada tindak pidana korupsi proyek tersebut yang diusut KPK.

Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini. Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. /kompas.com

Helikopter TNI AD Jatuh di Poso, 13 Penumpang Meninggal Dunia

Posted by Unknown Monday, March 21, 2016 0 comments


Helikopter Bell 412 EP TNI AD (Photo; ARC.web.id)
MAKASSAR - Kepala Penerangan Wilayah Kodam (Kapendam) VII/Wirabuana Kolonel CZI I Made Setia membenarkan helikopter milik TNI AD jatuh hingga terbakar di Mapanne, Poso, Minggu (20/3/2016) sekira pukul 17.55 WITA.
Helikopter milik TNI AD berjenis Helly Bell 412 EP Nomor HA-5171 jatuh hingga terbakar di Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah. Sebanyak 13 orang berada dalam helikopter tersebut.
Made Setia menjelaskan, rombongan berangkat dari Desa Watutau, Kecamatan Lore Utara sekira pukul 17.30 WITA menuju salah satu daerah di Poso.
Namun, nahas dalam perjalanan helikopter tersebut jatuh di Kelurahan, Kasiguncu, Kecamatan Poso pesisir, Kabupaten Poso.
Pernyataan tersebut diungkapkan di halaman rumah jabatan Kodam VII/Wirabuana Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.
Berikut 13 penumpang helikopter TNI AD yang Jatuh di Poso :
1. Danrem Kolonel Inf Syaiful Anwar.
2. Kolonel Inf Ontang (BIN).
3. Kolonel Inf Herry (Bais).
4. Letkol Cpm Teddy (Dandenpom Palu),
5. Mayor Faqih (Kapenrem).
6. Kpt Yanto (Dokter Korem).
7. Prada Kiki
Crew helikopter :
1. Kapten Cpn Agung.
2. Pilot, Letnan Cpn Wiradi.
3. Copilot, Letnan dua Cpn Tito.
4. Copilot, Sertu Bagus.
5. Mekanik, Serda Karmin.
6. Mekanik dan Pratu Bangkit (Avionic)
Adapun korban tewas yang baru diidentifikasi dalam insiden tersebut ialah:
1. Kolonel Inf Saiful Anwar.
2. Kolonel Inf Ontang.
3. Kolonel Inf Heri Setiaji.
4. Letkol Cpm Tedi.
5. Mayor Inf Faki.
Hingga kini Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Agus Surya Bakti dalam perjalanan ke tempat kejadian jatuhnya helikopter.




Gempa 8,3 SR Guncang Kepulauan Mentawai

Posted by Unknown Thursday, March 3, 2016 0 comments
Gempa Mentawai 7,8 SR

Jakarta - Gempa berkekuatan 8,3 Skala Richter (SR) mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa tersebut terjadi pada pukul 19.49 WIB.

Gempa pada 682 km Barat Daya Kepulauan Mentawai tersebut berkedalaman 10 km. BMKG menginformasikan, gempa besar tersebut berpotensi menimbulkan tsunamiBadan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) menginformasikan, lokasi gempa yang terjadi malam ini, Rabu (2/3/2016) adalah 5.16 LS, 94.05 BT.


Pada pukul 22.34 WIB  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mencabut peringatan dini tsunami akibat gempa 7,8 skala Richter (SR) yang mengguncang kawasan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (2/3/2016).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing.
"Masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dengan tenang. Tidak perlu takut dan kondisi aman," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo, Rabu malam.
Menurut Sutopo, tsunami memang terdeteksi di dua titik. Tsunami terdeteksi di Pulau Cocos setinggi 10 sentimeter pada pukul 21.15 WIB dan di Padang setinggi 5 sentimeter pada pukul 21.40 WIB.
Meski demikian, BNPB mendapat laporan dari BPBD sejumlah daerah bahwa masyarakat dalam kondisi aman.
BPBD Mentawai telah melakukan komunikasi melalui radio dan melaporkan bahwa masyarakat berada di tempat yang aman. 
"Masyarakat di Sikakap, Pagai Selatan, Sipora, Siberut, dan Kepulauan Mentawai lain dalam kondisi aman dan mengungsi di tempat yang tinggi," ucapnya.
Sutopo melanjutkan, di daerah-daerah di pulau dan sepanjang pantai barat Sumatera, seperti Nias Selatan, Nias, Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Barat, Muko-Muko, daerah di sepanjang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung, dilaporkan aman.
"Tidak ada korban jiwa, kerusakan bangunan dan tsunami tidak terlihat di pantai," ucap Sutopo.
"BMKG Sumbar telah mencabut peringatan tsunami untuk 15 daerah sejak pukul 21.30 WIB," kata dia.
Kemudian, masyarakat di Kota Padang dan sebagian di pesisir barat Sumatera merespons peringatan tsunami dengan evakuasi di selter tsunami.
Sebelumnya, BNPB membangun beberapa selter dan telah digunakan masyarakat. BNPB juga memanfaatkan atap masjid, gedung bertingkat, sekolah, dan lainnya.
"Di beberapa tempat, terjadi kepanikan dan kemacetan lalu lintas karena banyak masyarakat yang membawa kendaraan bermotor," tutur Sutopo.

KPK Belum Temukan Indikasi Korupsi dalam Kasus Sumber Waras

Posted by Unknown Wednesday, March 2, 2016 0 comments
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan demikian, hingga saat ini kasus tersebut belum dinaikkan ke tahap penyidikan.
"Selama ini kami belum naikkan (masih penyelidikan), karena belum ada yang mengarah ke tindak pidana korupsi, jadi belum ada ke arah sana," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat ditemui di Gedung KPK, Senin (29/2/2016) malam.
Basaria menjelaskan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang cukup yang ditemukan penyidik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.
Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. 
Meski demikian, menurut Basaria, temuan BPK tersebut belum cukup menguatkan indikasi korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras.
"Sementara ini belum. Belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan menjadi penyidikan," kata Basaria.
Pemerintah Provinsi membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.
Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar./kompas.com

Polisi tembak seorang terduga teroris Poso

Posted by Unknown Tuesday, March 1, 2016 0 comments
Poso - Polisi menemukan jenazah seorang terduga teroris jaringan Santoso di pegunungan Desa Torireh, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, pada Senin, 29 Februari.
“Dari penyisiran pagi tadi (Senin), ditemukan satu jenazah yang merupakan bagian dari kelompok sipil bersenjata di Poso," kata Kepala Operasi Tinombala Poso, Komisaris Besar Leo Bona Lubis, Senin.
Loe yang sedang berada di Lore Tengah menjelaskan peristiwa baku-tembak terjadi di pegunungan Desa Torireh, sekitar 80 kilometer dari Poso, pada Minggu, 28 Februari, sekitar pukul 18:30 WITA dan berlangsung selama sekitar satu jam.
Pasca tembak-menembak tersebut, pasukan Tinombala terus mengejar kelompok sipil bersenjata dan menyisir sekitar lokasi baku tembak.
Dari penyisiran itu, Pasukan Operasi Tinombala menemukan satu mayat, satu pucuk senjata api laras pendek jenis pistol revolver, dan tiga pucuk senjata laras panjang rakitan.
Belum diketahui identitas jenazah tersebut karena masih dalam proses evkuasi untuk diidentifikasi.
Leo mengemukakan, baku tembak itu bagian dari perburuan teroris pasca kontak senjata yang sama, yang terjadi di Desa Sangginora pada 9 Februari 2016 yang menewaskan dua orang pelaku teror serta seorang anggota Polri.
Pasukan Operasi Tinombala yang terdiri atas personel polisi dan TNI terus mengejar kelompok sipil bersenjata di seluruh pegunungan Lore yang selama ini menjadi lokasi persembunyian kelompok sipil bersenjata Santoso. /rappler.com

Dinasehati Jokowi, Ridwan Kamil Tidak Maju Pilgub DKI Jakarta

Posted by Unknown 0 comments




Jakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah memutuskan tidak maju ke Pilgub DKI 2017. Pria yang akrab disapa Emil itu mengungkap pesan Jokowi terkait keputusannya.

Emil menuturkan, dalam proses pengambilan keputusan, sejumlah tokoh nasional mengajaknya bertemu, di antaranya Presiden Jokowi, Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPR yang juga politikus Golkar Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, dan ada beberapa menteri. 

Soal pesan dari Jokowi, Emil mengungkap Presiden menyampaikan pentingnya menyelesaikan sesuatu yang belum selesai dengan baik.

"Saya bersahabat dengan Pak Jokowi zaman jadi Wali Kota. Apalagi sebagai Presiden. Saya menghadap, intinya saya menyampaikan saya akan mengambil keputusan terbaik. Intinya, beliau menyampaikan, keputusan yang terbaik itu bukan semata-mata mengejar sesuatu yang lebih besar, tapi yang di depan mata belum terselesaikan dengan baik," kata Ridwan dalam jumpa pers di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (29/2/2016).

Emil juga mengungkap Jokowi berharap dia tak bertanding dengan Ahok di Pilgub DKI. Jokowi tak ingin salah satu dari dia atau Ahok akhirnya tak berkontribusi untuk bangsa.

"Beliau (Jokowi) melihat saya dan Pak Ahok ini adalah pemimpin daerah yang diapresiasi. Dan sebaiknya tidak bertanding. Nanti bila salah satu kalah dan tidak berguna bagi bangsa dan negara. Itu sebabnya, nasihat bijak beliau sangat saya pahami," beber arsitek lulusan University of Berkeley California ini.

"Kalau saya lawan Pak Ahok, Pak Ahok menang saya nganggur. Atau saya menang Pak Ahok nganggur. Jadi nggak bermanfaat. Mungkin itu nasihat bijak yang saya pahami," ungkap pemimpin 44 tahun ini. /detik.com










Pasha Wakil Walikota Palu Merokok, Di Usir Pejabat Senior

Posted by Unknown Saturday, February 27, 2016 0 comments

Makin parah! Pasha dan Hidayat merokok bareng di acara resmi, Pantaskah?
Bali - Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau akrab disapa Pasha Ungu melanggar wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puspem Badung, Bali.

Mantan vokalis band ini akhirnya diarahkan untuk merokok di wilayah yang bukan KTR.
Kejadian ini berlangsung pada Jumat (26/2/2016) di sela-sela pertemuan pelayanan inovasi pelayanan publik di Puspem Badung yang diikuti 57 pimpinan daerah seluruh Indonesia.

Saat itu, Pasha merokok di lantai tiga. Dia menuju ke toilet dan menghidupkan sebatang rokok. Namun baru dua kali sedotan, seorang pejabat senior Badung menyambanginya dan mengajak merokok di luar ruangan KTR.

Aksi pejabat negara ini sempat menjadi perbincangan pegawai di lingkup Badung.

Pasha tetap asik Selfie bersama ibu-ibu

Mereka menilai Pasha tidak bisa menjaga posisinya sebagai pejabat karena merokok di depan umum.
Kehadiran Pasha di Puspem kemarin juga menyedot perhatian istri-istri pejabat untuk selfie.

“Pak Pasha, pak Pasha, foto yuk,” ujar belasan ibu-ibu Jumat (26/2/2016) di Puspem. Pasha pun menyambut gembira ajakan berfoto selfie tersebut.

“Foto? Ayook,” ujar Pasha. Tidak hanya ibu-ibu, pejabat pria ikut nimbrung foto.

Pasha ketika mau dimintai keterangan terhadap sikapnya tersebut, dia malah menghindar dan masuk ke ruang makan pejabat, ia tak mau menemui wartawan.

Dalam pertemuan kemarin dihadiri Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Revormasi Birokrasi Prof Yuddy Chirsna.

Kunjungan Yuddy ke Badung untuk membahas inovasi pelayanan publik yang berperan terhadap kemajuan perekonomian nasional.

Dalam paparanya, profesor ilmu politik Universitas Nasional ini mengungkapkan, kemudahan berusaha 2016, Indonesia ada di peringkat 109 dari 180 negara.

Poin Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 18), Thailand (49) dan Vietnam (70). Menurut Yuddy, peyebab utama belum baiknya peringkat karena korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Karena itu pihaknya berharap kepala daerah merevolusi mental pegawai dan sistem pelayanan khususnya kemudahan dalam membuat isin usaha.

“Jangan lagi berbelit-belit. Jangan lagi pengurusan izin menghabiskan waktu berhari-hari, harus hitungan jam. Sitem yang berbelit dan lama membuat takut pemodal berinvestasi,” ujarnya. /hatree.net

Teuku Markam, Sang Penyumbang Emas Tugu Monas di Indonesia

Posted by Unknown Thursday, February 25, 2016 0 comments
Orang Jakarta pasti tak asing lagi kalau mendengar kata Monas apalagi dengan pucuknya yang dilapisi dengan emas dan sudah menjadi lambang Kota Jakarta.

Oleh karena itu pernahkah terbesit di benak kalian, siapa yang menyumbang emas yang ada di Monumen Nasional atau sering dikenal sebagai Monas? Mungkin sebagian dari kalian berfikir kalau emas yang ada di ujung Monas itu adalah hasil patungan dari berbagai saudagar-saudagar kaya, pinjaman luar negeri, atau dari harta rampasan perang?

Jika kalian pernah berfikir seperti itu, tentu kalian ragu. Memang, emas yang ada di atas Monumen Nasional itu adalah hasil dari sumbangan dari berbagai saudagar kaya yang ada di Indonesia pada saat itu. Namun, sebagian besar emas yang ada di Monas, adalah hasil dari sumbangan saudagar Aceh yang bernama Teuku Markam.

Ia menyumbang 28 dari 38 kilogram emas yang ada di Monas. Ia adalah salah satu orang terkaya pada zaman pemerintahan Soekarno

Ia menyumbang 28 dari 38 kilogram emas yang ada di Monas. Ia adalah salah satu orang terkaya pada zaman pemerintahan Soekarno. Sebenarnya masih banyak sumbangsih yang Teuku Markam persembahkan untuk negeri kita tercinta ini. Diantaranya, membebaskan lahan Senayang untuk dijadikan sebagai pusat olahraga terbesar di Indonesia.

Selain itu beliau juga memberikan dana kepada pemerintah orba untuk membangun jalan Banda Aceh-Medan, insfrastruktur di Aceh dan di Jawa Barat, serta pembangunan jalan-jalan yang ada di Jawa Barat.

Siapakah Teuku Markam sebenarnya?

Ia adalah saudagar Aceh yang lahir pada tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban berasal dari kampung Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara.

Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu ketika ia berusia 9 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakanya yang bernama Cut Nyak Putroe. Ia sempat bersekolah sampai kelas 4 Sekolah Rakyat (SR).

Teuku Markam kemudian tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti pendidikan wajib militer di Kutaraja yang sekarang bernama Banda Aceh. Selama bertugas di Sumatra Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran.

Bahkan ia ikut mendamaikan pertengkaran antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis. Sebagai prajurit penghubung,beliau diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto.

Tugas itu diembannya sampai Gatot Soebroto meninggal dunia. Tahun 1957, Teuku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Banda Aceh dan mendirikan sebuah lembaga usaha yang bernama PT Karkam.

Namun perjalanannya di Aceh tidak semulus yang ia duga. Di sana ia sempat bentrok dengan Teuku Hamzah (Panglima Kodam Iskandar Muda) karena disiriki oleh orang lain. Akibatnya beliau ditahan dan baru keluar tahun 1958. Petentangan Teuku Markam dengan Teuku Hamzah kemudian berhasil didamaikan.

Lalu perusahaan PT. Karkam dipercaya oleh pemerintah RI mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Teuku Markam benar-benar berhenti menjadi tentara, kemudia ia melanjutkan karirnya dengan menggeluti usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya.

Bisnisnya semakin luas karena ia juga terjun dalam ekspor-impor dengan sejumlah Negara. Antara lain mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja, bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan DEPHANKAM dan presiden.

Komitmennya untuk membantu pemerintah adalah untuk mendukung pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Peran Teuku Markam dalam menyukseskan KTT Asia Afrika tidak sedikit.

Beliau termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno dan sejumlah pejabat lain. Berkat bantuan para konglomerat itulah KTT Asia Afrika berhasil memerdekakan Negara-negara yang ada di Asia dan Afrika.

Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto.

Namun sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tak ada artinya di mata pemerintahan Soeharto.

Dengan sepihak ia difitnah sebagail PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme. Akibat tuduhan itu ia dipenjarakan pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba di Jalan Percetakan Negara. Tak lama ia dipindahkan lagi ke tahanan Cipinang, lalu terakhir ia dipindah lagi ke tahanan Nirbaya di Pondok Gede Jakarta Timur.

Pada tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Soebroto selama kurang lebih dua tahun. Tak hanya di situ. Pemerintah orde baru juga merampas hak milik PT. Karkam dan merubahnya menjadi atas nama pemerintah.

Itulah kisah sedih si penyumbang emas. Banyak seumbangsih yang dia beri kepada pemerintah Indoensia, tetapi sama sekali tidak diharga. Malah Teuku Markam hidup sengsara di hari tuanya. Itulah perangai buruk pemimpin yang ada di zaman orba. sehabis dipakai, pelepahpun dibuang.

Begitulah kata yang cocok untuk menggambarkan peran seorang Teuku Markam di ranah perjuangan Indonesia. Banyak orang yang masih belum mengenal beliau, tetapi sumbangsihnya banyak orang yang tahu. Disini kami hanya ingin sekedar berbagi, dan menyadarkan semua orang, kalau masih banyak orang-orang yang telah berjasa bagi negeri ini, tapi mereka sama sekali tidak dihargai jasanya oleh pemerintah.

Sungguh suatu kebobrokan yang sengat keji! Jadi jangan salah kalau daerah-daerah yang ada di pinggiran negeri meminta untuk merdeka. Karena mereka tidak merasa merdeka. Sebaliknya mereka merasa dijajah oleh bangsa sendiri. 

DKPP Beri Sanksi Peringatan Kepada Panwaslih Kab. Banggai

Posted by Unknown 0 comments

Jakarta - Rabu, 24 Februari 2016, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang putusan terhadap penyelenggara Pilkada Banggai dengan perkara Nomor 42/DKPP-PKE-V/2016 yang diadukan oleh Zulharbi Amatahir Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 2 dengan teradu Panwaslih Kab. Banggai. Panwaslih Kab. Banggai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak menindaklanjuti laporan dugaan money politic yang terjadi di Desa Dondo Soboli Kecamatan Bunta dan laporan gangguan yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 3 di TPS 9 dan 10 Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, keterangan Pengadu, dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa ketiga komisioner Panwaslih Kab. Banggai terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Alwin Palalo selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Banggai, menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Boby Armansyach Dajanun dan Bobby Pondaag selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Banggai 

DKPP juga memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanakaan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini. 

 Sementara itu, DKPP memutuskan bahwa KPU Kab. Banggai tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait aduan dalam perkara Nomor 43/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 44/DKPP-PKE-V/2016 dengan pengadu Abd. Ukas Marzuki dan Rivaldi. DKPP memutuskan merehabilitasi nama kelima komisioner dan seorang staf KPU Kab. Banggai. *ST

Copyright © 2012 MolokekNews. All rights reserved.

- created by Blogger Tuts | Published by Tips Blogspot