Zulkifli Hasan Terpilih Sebagai Ketua MPR RI Periode 2014-2019

Permalink gambar yang terpasang

Jakarta - Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Periode 2014-2019 yang digelar semalam sampai pagi ini melalui mekanisme voting akhirnya dimenangkan oleh Paket B yang didukung oleh Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Zulkifli Hasan/PAN (Ketua), Mahyudin / Golkar (Wakil Ketua), E. E. Mangindaan/ Demokrat (Wakil Ketua), Hidayat Nur Wahid / PKS (Wakil Ketua) dan Oesman Sapta Odang /DPD (Wakil Ketua) dengan perolehan suara sebanyak 347 suara mengalahkan paket A yang didukung Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari Oesman Sapta Odang/DPD (Ketua), Ahmad Basarah / PDIP (Wakil Ketua), Imam Nahrawi /PKB (Wakil Ketua), Patrice Rio Capela /NasDem (Wakil Ketua) dan Hazrul Aswar /PPP (Wakil Ketua) dengan perolehan  sebanyak 330 suara.

Proses pemungutan suara tersebut memakan waktu hingga lebih kurang empat jam. Adapun jumlah anggota yang hadir dalam rapat berjumlah 678 orang yang terdiri dari 87 anggota Fraksi Golkar, 73 anggota Fraksi Gerindra, 48 anggota Fraksi PAN, 40 anggota Fraksi PKS, 58 anggota Fraksi Demokrat, 106 anggota Fraksi PDIP, 47 Anggota Fraksi PKB, 36 anggota Fraksi Nasdem, 16 anggota Fraksi Hanura, 38 anggota Franksi PPP, dan 129 anggota DPD.

"Dengan demikian hasil penmungutan suara Ketua MPR periode 2014-2019 dimenangkan oleh paket B," ujar Pimpinan Rapat Maimanah Umar, dalam Rapat Paripurna, Rabu (8/10/2014) pagi. 

Maimanah pun langsung menetapkan paket pimpinan B sebagai pimpinan MPR.

"Dengan mengucapkan Bismillahirahmaninrahim, pimpinan MPR periode 2014-2019 dengan komposisi Zilkifli Hasan Ketua MPR. Wakil Ketua Mahyudin, Wakil Ketua EE Mangindaan, Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid,  dan Wakil Ketua Oesman Sapta Odang, kami tetapkan dan sahkan," tegasnya diikuti ketukan palu tanda pengesahan.





Polisi Sebar Foto Habib Novel Penanggung Jawab Demo Tolak Ahok




JAKARTA — Polda Metro Jaya sudah menyebar foto Habib Novel. Petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu dicari sebagai tersangka penghasut dalam kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jumat (3/10/2014), untuk menolak pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi gubernur DKI. Novel juga sudah dimasukkan dalam daftar buron.


Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan bahwa Novel merupakan salah satu dari 21 tersangka dalam aksi perusakan dan kericuhan tersebut.



"Habib NV sudah kami masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang), dan sudah kami sebar ke jajaran Polda, Polres, Polsek, hingga Polsubsek," kata Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/10/2014).



Ia memastikan, penyidik akan terus mendalami kasus kericuhan ini. Polisi tidak akan berhenti pada aspek siapa yang berbuat apa, tetapi akan terus mengembangkan mengenai siapa yang menjadi otak penyerangan.



"(Pengembangan penyidikan) termasuk proses persiapan batu, kotoran sapi, kayu bambu, dan senjata tajam. Secara parsial belum bisa kami sampaikan, tetapi ada runutan awal daribroadcast message sampai anarkistis," ujarnya. Seharusnya, kata dia, Novel berjiwa besar dan mau menyerahkan diri. /kompas.com

Dianggap Tidak Kompak dan Kecil, Alasan PPP Tidak Mendapat Jatah Pimpinan DPR/MPR

Setya Novanto Terpilih Jadi Ketua DPR 2014-2019



Jakarta Partai Gerindra mengungkapkan, kursi pimpinan DPR/MPR sulit jatuh ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab internal partai berlambang Kabah itu tidak kompak dalam mengajukan nama pimpinan MPR. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. 

"Mereka tidak kompak jadi bukan tidak diberikan. Selain itu suara PPP itu kecil, Gerindra saja yang suaranya 2 kali elas-elas saja," ujar Desmon di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Kendati demikian, Desmon mengatakan hal tersebut belum final dan menunggu hasil yang akan dibicarakan dalam paripurna. "Semua itu masih belum final. Kita tunggu saja nanti," jelas dia.

Selain itu, kata Desmond, partainya tetap konsisten menyepakati terjadinya voting. "Sangat ambigu kalo bilang secara musyawarah mufakat. Lihat saja kemarin pemilihan ketua DPD juga voting," pungkas Desmond.

Pemilihan ketua MPR berlangsung hari ini. Disebut partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah menyiapkan paket nama pimpinan mereka. Tapi dari paket nama yang beredar nama PPP tidak tercantum. /liputan6.com



Empat Terduga Teroris Ditangkap di Palu Sulawesi Tengah

JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah menangkap empat orang terduga teroris, Minggu (5/10/2014).
"Empat orang yang ditangkap diduga terkait dengan jaringan teroris kelompok Santoso di dua tempat berbeda," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2014).
Penangkapan pertana dilakukan di Jalan Beringin, Palu Barat, Sulawesi Tengah sekitar pukul 22.00 WITA. Di tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Sarwo alias Akbar (29) dan Farid (34).
"Sesuai dengan data yang dimiliki keduanya terkait dengan jaringan Santoso terkait MIT (Mujahid Indonesia Timur). Dia juga terlibat dalam kegiatan fai dan pendanaan dalam jaringan Santoso," ungkapnya.
Selanjutnya penangkapan dilakukan pada pukul 22.30 WITA di Desa Silae, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah terhadap Padri dan Ansar. Padri berstatus sebagai mahasiswa, sementara Anshar seorang montir.
"Kalau Ansar ini keterlibatannya sesuai dengan data yang dimiliki menampung Farid dan Sarwo selama satu minggu disekitar jalan Kelor Palu Barat," ungkapnya.
Sementara Padri, ditangkap dikarenakan pada saat penangkapan sedang berboncengan dengan Sarwo dan Farid.
"Sampai saat ini keempat orang tersebut masih terus dilakukan pengembangan. Kepolisian masih mendalami keterlibatan jaringan yang sudah dimiliki datanya," ujarnya. /tribunnews.com

Gaji PNS Akan naik Diatas 6 Persen Dengan Catatan Kinerja


JAKARTA - Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebesar 6 persen bisa jadi lebih tinggi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meneken Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Eko Prasodjo menjelaskan, dalam beleid ASN sudah diatur kenaikan gaji PNS dihitung berdasarkan kinerja.
"Kenaikan income seperti sekarang naik 5 persen atau 6 persen tahun depan, enggak berlaku lagi. Tapi, diberikan berdasarkan pencapaian kinerja seseorang," kata Eko, ditemui usai Investment Award 2014, di Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Eko bilang, akan ada lima kelompok kategori penilaian kinerja PNS, yakni outstanding, successfull, excellent sampai poor. Penilaian kinerja ini akan menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan dibawa pulang.
"Misalnya yang kelompok successfull, kenaikan gajinya bisa tiga kali dari gaji pokok. Excellent 4 kali kenaikannya, dan outstanding sampai 8 kali kenaikan," imbuh Eko.
Saat ini, Kemenpan RB tengah melakukan finalisasi terhasap PP turunan dari UU ASN. Diharapkan, PP tersebut bisa ditandatangani sebelum pergantian pemerintahan. "Nanti Pak SBY yang tandatangan PP, karena itu janji kita dengan DPR untuk selesaikan Rancangan PP," tandas Eko. /tribunnews.com

Jokowi, Slank & Oppie Nyanyi “Salam Tiga Jari” di Boyolali


Personel Slank dan Bupati Boyolali Seno Samodro dalam acara jumpa pers di Pendapa Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jumat (3/10/2014) malam. Slank bakal menggelar konser di Stadion Pandan Arang Boyolali, Sabtu (4/10/2014) malam. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)

Kompleks perkantoran Pemkab Boyolali bakal diresmikan Sabtu (4/10/2014). Serangkaian acara disiapkan Pemkab Boyolali. Salah satunya konser grup musik Slank dan kehadiran capres terpilih dalam Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi).
Informasi yang dihimpun Solopos.com, gruk musik Slank akan mendapat di Bandara Adi Soemarmo Solo, Jumat (3/10/2014) besok selepas Salat Jumat. Mereka akan menginap di Hotel Horison Gambir Anom Solo. 
Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka menggelar jumpa pers di pendapa kantor Pamkab Boyolali.
Konser Slank baru digelar pada keesokan harinya, Sabtu (4/10/2014) pukul 14.00 WIB-16.00 WIB, di Stadion Pandanarang, Boyolalli. Konser digelar gratis dengan band pembuka Elpamas. Konser juga akan dihadiri Jokowi beserta istri dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Informasi dari Slankers Club Solo, mereka tidak mengadakan konvoi sebelum konser berlangsung. Masyarakat yang akan menyaksikan konser juga dilarang membawa miras dan senjatara tajam.
Peresmian Kantor Pemkab
Peresmian kompleks kantor Pemkab Boyolali dilangsungkan pada Sabtu (4/10/2015) pukul 14.00 WIB. Rencananya, Jokowi beserta rombongan menuju kompleks Pemkab Boyolali yang berada di Kemiri, Mojosongo Boyolali sekitar pukul 13.30 WIB.
Selain Jokowi hadir dalam peresmian itu antara lain Gubernur Jateng, Ganjar Prabowo, Bupati Boyolali Seno Samodro, Bupati se-Soloraya, Wali kota Solo, ketua DPRD se-Soloraya yang berasal dari PDIP.
Rangkaian acara tersebut antara lain berupa penanaman pohon, pelepasan selubung patung Bung Karno, pelepasan burung merpati.
Rombongan kemudian menuju Stadion Pandanarang untuk menyaksikan konser Salam 3 Jari sekitar pukul 15.30 WIB.
Selepas menyaksikan konser, Jokowi akan kembali ke Balaikota Solo untuk mengikuti peluncuran buku.

Lagu baru ciptaan Oppie Andaresta dan Bimbim Slank berjudul Salam Tiga Jari diluncurkan pertama dalam Konser Kerukunan Salam Tiga Jari di Stadion Pandanarang, Boyolali, Sabtu 4 Oktober. Oppie, Slank dan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi bernyanyi bersama dalam kesempatan ini.

Nonton saja serunya disini:
http://www.solopos.tv/2014/10/jokowi-slank-oppie-nyanyi-salam-tiga-jari-di-boyolali-8295



/solopos.com

Koalisi Merah Putih Ingin Kudeta Jokowi?

KMP Dicurigai Ingin Kuasai MPR untuk Gulingkan Jokowi
JAKARTA -  Koalisi Merah Putih (KMP) dicurigai tengah menyiapkan "kudeta merangkak" atau untuk menggulingkan secara konstitusional kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menuturkan, kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai, KMP ingin menguasai "kursi" pemimpin DPR dan MPR beserta alat kelengkapannya guna memuluskan rencananya tersebut.
"Apakah ini dibuat satu paket untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR? Dikembalikan pada proses MPR dan Jokowi tidak sampai selesai? Itu akan jadi sangat politis," kata Aria Bima di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).
Aria menjelaskan, jika parlemen dikuasai oleh KMP, penggulingan Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah, dengan kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merevisi berbagai peraturan mengenai pemilihan dan pemberhentian presiden.
"Ini kan sudah pola permainan akal-akalan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, kata Aria, PDIP akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan beberapa partai yang tergabung dalam KMP. Dia berharap titik temu bisa dicapai tanpa harus ada transaksi dan bagi-bagi kursi.
"Mau menang, mau kalah, yang jelas hal-hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujar dia.
KMP sebelumnya berhasil mendapatkan empat kursi pimpinan DPR, yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).
Fraksi Partai Demokrat mendapat satu kursi wakil ketua (Agus Hermanto) setelah mendukung paket pimpinan DPR yang diajukan KMP. /tribunnews.com


Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi

Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.“Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014. Herman pernah mengatakan pemilihan langsung merupakan produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. “Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak karena usulan tersebut bisa menjadiblunder. “Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. “Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih,” kata Ikrar. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan. /tempo.co
x

Malaysia Pangkas Subsidi BBM

Malaysia - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia mengumumkan subsidi bensin RON95 dan diesel diturunkan masing-masing sebanyak 20 sen per liter menyusul langkah rasionalisasi subsidi harga BBM yang mulai berlaku pada pukul 00.01, Kamis (2/10).
Dengan pengurangan subsidi tersebut, harga eceran baru untuk bensin RON95 naik dari 2,10 ringgit (Rp7.800) per liter menjadi 2,30 ringgit (Rp8.500) per liter. Sementara harga diesel naik dari 1,90 ringgit (Rp7.000) menjadi 2,20 ringgit (Rp8.200) per liter, demikian dilaporkan berbagai media lokal di Kuala Lumpur, Kamis.
Harga pasaran sebelum subsidi untuk bensin RON95 dan diesel masing-masing adalah 2,58 ringgit (Rp9.600) dan 2,52 ringgit (Rp9.400) per liter.
Perbandingan harga bensin RON95 di antara negara-negara ASEAN paling tinggi tercatat di Singapura, disusul oleh Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan paling murah di Brunei./rimanews.com

Presiden SBY Tandatangani Dua Perppu Yang Terkait Pilkada dan Pemda

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang dimaksudkan untuk menggugurkan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 
Pertama, Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu tersebut sekaligus mencabut UU No 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepada daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Dan yang kedua, yakni Perppu No 2 tahun 2014. 
"Sebagai konsekuensi penetapan Perppu Pilkada, untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, saya terbitkan Perppu No 2 tahun 2014 perubahan tentang pemerintahan daerah. Isinya adalah menghapus wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah," kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Kamis malam, 2 Oktober 2014. 
Kedua Perppu tersebut, menurut SBY, merupakan wujud nyata dia kepada rakyat Indonesia untuk mempertahankan agar rakyat dapat memilih kepala daerahnya masing-masing secara langsung. Ia pun mengatakan, dalam banyak kesempatan, dia mendukung penuh Pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. 
 "Meskipun saya mengambil proses RUU Pilkada, DPR RI yang putuskan mekanisme DPRD. Izinkan saya untuk tetap ikhtiar guna menegakkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat," ucapnya.

Jokowi Tak Perlu Izin DPR untuk Naikkan Harga BBM


Chatib Basri


Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo bisa menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara leluasa. "Tidak perlu persetujuan dari DPR lagi," ujar Chatib di Jakarta, Senin, 29 September 2014. 
Chatib menjelaskan tak diperlukannya persetujuan DPR ini disebabkan pemerintah dan anggota Dewan telah sepakat untuk mempertahankan Pasal 13 Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengatur soal penyesuaian harga subsidi energi.
Sedangkan untuk volume bensin subsidi ditetapkan tidak jauh berbeda dengan tahun ini, yaitu sebanyak 46 juta kiloliter. Bedanya tahun ini volume tersebut tidak dikunci. "Volume bisa ditambah pemerintah," kata Chatib. 
Hanya saja, untuk menambah atau merevisi kuota, pemerintah masih perlu persetujuan para wakil rakyat, yakni Komisi VII DPR RI. Chatib memaparkan alasan dicabutnya pasal pengunci kuota BBM di tahun depan lebih karena pemerintah tidak mau kejadian tahun ini terulang, yakni langkanya BBM di sejumlah daerah yang berujung keributan. 
Pemerintah menetapkan subsidi energi di 2015 sebesar Rp 344,7 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang rancangan anggaran yang diajukan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 363,5 triliun. Dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun tersebut, sebanyak Rp 276 triliun disediakan khusus untuk BBM, BBN, LPG tabung gas 3 kilogram, dan LGV. Sisanya adalah untuk listrik sebanyak Rp 68,7 triliun. /tempo.co